Remaja Perempuan di China Diculik Orang Tua untuk Pernikahan Paksa, Ungkap Krisis Bias Gender

Kasus penculikan seorang remaja perempuan di Shenzhen, China, kembali menyoroti persoalan pernikahan paksa, perdagangan manusia, serta kuatnya budaya patriarki di negara tersebut. Perempuan berusia 18 tahun itu diseret secara paksa ke dalam sebuah mobil oleh dua pria dan sempat dibawa pergi selama sekitar 20 jam. Ia akhirnya berhasil diselamatkan setelah seorang pengemudi bernama He merekam kejadian tersebut dan segera melaporkannya kepada polisi.

Namun, insiden itu menyimpan persoalan yang jauh lebih serius. Korban diketahui berasal dari Lanzhou, Provinsi Gansu, dan diculik oleh orang tuanya sendiri. Tanpa persetujuan sang anak, kedua orang tua tersebut diduga memaksanya berhenti sekolah untuk kemudian “menjualnya” melalui pernikahan paksa setelah menerima bride price atau uang lamaran dari keluarga calon mempelai pria.

Remaja Dipaksa Menikah Setelah Berhenti Sekolah

Korban sebelumnya sempat melarikan diri dari situasi tersebut. Dengan bantuan sebuah organisasi nirlaba, ia kemudian bekerja dan tinggal di Shenzhen. Akan tetapi, keberadaannya berhasil dilacak oleh orang tuanya. Mereka diduga memanfaatkan akses terhadap pos polisi lokal untuk menemukan sang anak.

Setelah mengetahui lokasi korban, dua pria kemudian menyeretnya ke dalam mobil. Aksi tersebut disaksikan oleh He, seorang pengemudi yang berada di sekitar lokasi. Keputusan He untuk merekam kejadian dan menghubungi polisi menjadi faktor penting dalam penyelamatan korban.

Remaja tersebut akhirnya ditemukan setelah sempat dibawa kabur selama 20 jam. Peristiwa ini memperlihatkan betapa rentannya posisi perempuan ketika hak untuk menentukan masa depan, pendidikan, dan pasangan hidup dirampas oleh keluarga sendiri.

Bukan Sekadar Persoalan Keluarga

Jurnalis senior South China Morning Post, Phoebe Zhang, menilai kasus tersebut tidak dapat dianggap hanya sebagai konflik keluarga atau bentuk dominasi orang tua. Menurutnya, tindakan itu memiliki ciri-ciri perdagangan manusia dan bertentangan dengan Hukum Perdata Tiongkok.

Pandangan tersebut penting karena praktik pernikahan paksa kerap disamarkan sebagai keputusan keluarga. Padahal, ketika seorang perempuan dipaksa meninggalkan sekolah, dipindahkan tanpa persetujuan, atau dijadikan bagian dari transaksi melalui pembayaran uang lamaran, persoalannya menyangkut pelanggaran hak dasar manusia.

Zhang juga menyoroti adanya celah privasi dalam peristiwa tersebut. Ia mempertanyakan peran lembaga resmi, termasuk All-China Women’s Federation, dalam memberikan perlindungan bagi perempuan yang berada dalam situasi rentan. Menurutnya, perlindungan terhadap korban tidak boleh berhenti pada slogan atau pernyataan normatif, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Ketimpangan Gender Memperkuat Tekanan terhadap Perempuan

Kasus di Shenzhen tersebut berlangsung di tengah persoalan ketimpangan gender yang masih mengakar di China. Puluhan tahun setelah Mao Zedong memperkenalkan slogan bahwa perempuan menopang “separuh langit”, preferensi terhadap anak laki-laki dan kultur patriarki masih bertahan dalam kehidupan sosial.

Data statistik nasional China menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat hampir 112 bayi laki-laki untuk setiap 100 bayi perempuan. Angka tersebut berada jauh di atas rasio yang dianggap stabil secara global, yakni 103 hingga 107 anak laki-laki untuk setiap 100 anak perempuan. Selain itu, Sensus Nasional ke-7 mencatat adanya surplus sekitar 35 juta pria dibandingkan perempuan di China.

Ketimpangan tersebut meningkatkan persaingan di antara laki-laki untuk mendapatkan pasangan. Dalam kondisi tertentu, persaingan itu turut mendorong kenaikan bride price atau uang lamaran. Ironisnya, perempuan justru sering menjadi pihak yang disalahkan dan dicap materialistis, sementara budaya patriarki yang membentuk situasi tersebut tidak selalu mendapat sorotan yang setara.

Perlindungan Perempuan Membutuhkan Langkah Terukur

Menurut Zhang, tidak seharusnya keselamatan perempuan bergantung pada keberuntungan atau kebetulan adanya saksi yang berani bertindak. Negara dan organisasi masyarakat perlu mengambil peran lebih besar untuk mencegah penculikan serta menghentikan praktik pernikahan paksa.

Beberapa langkah yang dinilai penting mencakup peningkatan literasi gender, edukasi bagi perempuan, serta pengawasan ketat terhadap celah privasi yang dapat dimanfaatkan oleh aparat atau pihak lain untuk melacak korban. Selain itu, diperlukan pemantauan terhadap pola pikir anak laki-laki di seluruh negeri melalui survei sampel nasional.

Persoalan bias gender juga tidak hanya muncul di wilayah pedesaan, misalnya dalam persoalan hak waris tanah. Bias tersebut turut terlihat di dunia kerja dan dalam cara masyarakat memandang kebebasan perempuan untuk menentukan pendidikan, pekerjaan, serta pasangan hidupnya.

Kesimpulan

Penyelamatan remaja 18 tahun di Shenzhen mengungkap persoalan serius di balik praktik pernikahan paksa dan perdagangan manusia yang melibatkan keluarga sendiri. Keberanian seorang pengemudi untuk merekam dan melaporkan kejadian tersebut memang membantu korban, tetapi kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan tidak boleh bergantung pada tindakan individu semata.

Ke depan, China membutuhkan upaya yang lebih terukur untuk memperkuat edukasi gender, menjaga privasi korban, meningkatkan pengawasan lembaga, serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Tanpa langkah konkret, slogan tentang kesetaraan gender akan sulit menjawab kenyataan bahwa masih ada perempuan yang dipaksa meninggalkan pendidikan dan dijadikan bagian dari transaksi pernikahan.