Rencana Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10, Ini Penjelasan Pemerintah

Pemerintah tengah membahas rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi mampu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan tersebut akan menyasar masyarakat dalam kelompok pendapatan desil 9 dan 10.

Pembatasan pembelian Pertalite itu direncanakan berlaku secara bertahap. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian. Dengan demikian, aturan pengisian Pertalite yang berlaku saat ini masih tetap digunakan.

Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite bagi Kelompok Mampu

Rencana pembatasan tersebut berkaitan dengan penyaluran subsidi BBM yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Masyarakat yang berada dalam kelompok desil 9 dan 10 disebut masih ikut menikmati subsidi Pertalite, meskipun secara tingkat kesejahteraan mereka tergolong mampu hingga sejahtera.

Bahlil mengatakan pemerintah sedang membahas sistem yang dapat memastikan subsidi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah seharusnya digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

“Ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil setelah bertemu Purbaya, Selasa (11/8) lalu.

Ketua Umum Partai Golkar itu menilai masyarakat yang tergolong kaya atau memiliki kemampuan ekonomi lebih baik semestinya tidak menggunakan BBM bersubsidi. Ia mencontohkan dirinya yang termasuk dalam kelompok desil 9 dan 10.

“Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang…. Masa kita pakai subsidi? Ya sudah lah yang kaya yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat lah, kira-kira begitu,” kata Bahlil.

Aturan Pertalite Saat Ini Masih Berlaku

Meski rencana pembatasan telah dibahas, Bahlil menyatakan pelaksanaannya belum diberlakukan. Pemerintah masih mengkaji mekanisme dan sistem yang akan digunakan apabila kebijakan tersebut diterapkan.

Ia juga memastikan masyarakat masih mengikuti ketentuan yang berlaku untuk pembelian dan pengisian Pertalite. Artinya, belum terdapat perubahan aturan yang secara khusus melarang kelompok desil 9 dan 10 membeli BBM subsidi tersebut.

Pemerintah perlu menyiapkan sistem yang dapat mengidentifikasi kelompok penerima subsidi secara tepat. Hal ini penting agar pembatasan tidak hanya menjadi wacana, tetapi mampu memastikan anggaran subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Memahami Pengelompokan Desil Kesejahteraan

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Data tersebut digunakan pemerintah sebagai salah satu acuan dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.

Berdasarkan penjelasan pada laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, tingkat kesejahteraan keluarga dibagi ke dalam 10 desil. Masing-masing desil mencakup 10 persen keluarga dalam kelompok kesejahteraan nasional.

Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Sementara itu, desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.

Desil 1 hingga 5

Desil 1 mencakup keluarga yang berada pada 10 persen terbawah dan dikategorikan sebagai kelompok miskin ekstrem. Kelompok ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.

Desil 2 berada pada posisi 11 hingga 20 persen dalam tingkat kesejahteraan. Keluarga dalam kelompok ini dikategorikan miskin dan masih menjadi prioritas penerima bansos.

Desil 3 mencakup keluarga pada posisi 21 hingga 30 persen. Kondisi ekonomi kelompok ini mulai membaik, tetapi masih rentan mengalami kesulitan keuangan sehingga tetap berpeluang menerima bantuan pemerintah.

Desil 4 berada pada posisi 31 hingga 40 persen. Kelompok ini memiliki kondisi ekonomi yang cukup, tetapi masih berpotensi terdampak apabila terjadi krisis finansial.

Adapun desil 5 mencakup keluarga pada posisi 41 hingga 50 persen. Kelompok ini tergolong memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah yang relatif stabil. Peluang menerima bantuan lebih terbatas dan biasanya bersifat khusus.

Desil 6 hingga 10

Desil 6 sampai 10 mencakup keluarga pada posisi 51 hingga 100 persen dalam tingkat kesejahteraan. Kelompok tersebut tergolong memiliki kondisi ekonomi cukup hingga sejahtera sehingga tidak menjadi prioritas dalam penyaluran bansos rutin.

Meski demikian, keluarga dalam kelompok desil 6 hingga 10 masih dapat mengakses program pemberdayaan tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kesimpulan

Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Pemerintah menilai kelompok masyarakat yang mampu seharusnya tidak lagi menikmati subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Namun, kebijakan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum mengubah aturan pengisian Pertalite yang berlaku saat ini. Ke depan, pemerintah perlu memastikan sistem pendataan dan mekanisme pembatasan dapat berjalan secara tepat agar subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.

Sumber: Cnnindonesia