Amran Sulaiman Salurkan 6.800 Ton Beras untuk Korban Gempa NTT

Jakarta – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyatakan pemerintah telah menyalurkan 6.800 ton beras cadangan pangan pemerintah ke wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut dikirim untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan pengungsi setelah bencana terjadi.

Penyaluran beras dilakukan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diminta bergerak cepat dan tidak membiarkan proses birokrasi menghambat distribusi bantuan bagi warga yang berada dalam situasi darurat. Amran menyampaikan hal tersebut saat berada di Labuan Bajo pada Rabu (19/8) petang.

Pemerintah Salurkan 6.800 Ton Beras ke Wilayah Terdampak Gempa

Amran mengatakan, pihaknya telah turun ke lapangan sejak gempa terjadi pada Sabtu (15/8). Berdasarkan instruksi Presiden, bantuan beras segera dikirim untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak. Total beras yang disalurkan terdiri atas beras reguler dan non-reguler dengan jumlah mencapai 6.800 ton.

“Kami turun ke lapangan sejak kejadian hari Sabtu (15/8). Kami diperintah oleh Bapak Presiden untuk langsung bergerak cepat. Kami sudah kirim beras reguler dan non-reguler sebanyak 6.800 ton,” ujar Amran.

Distribusi bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Beras cadangan pangan pemerintah digunakan untuk membantu pengungsi dan warga yang terdampak bencana di sejumlah wilayah NTT.

Permintaan Bantuan Ditingkatkan Sepuluh Kali Lipat

Menurut Amran, penyaluran beras di lapangan juga dipercepat dengan meningkatkan jumlah bantuan dari permintaan awal. Semula, permintaan beras yang diajukan hanya sebesar 20 ton. Namun, setelah dilakukan kesepakatan antara Wakil Bupati Manggarai Barat dan Kapolres, jumlahnya ditingkatkan menjadi 200 ton.

Dengan demikian, bantuan yang disalurkan pada tahap tersebut meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan permintaan awal. Keputusan itu diambil tanpa menunggu persetujuan dari Jakarta agar waktu distribusi tidak terhambat oleh proses administrasi.

Perizinan Dapat Diselesaikan Setelah Bantuan Disalurkan

Amran menjelaskan, apabila pengajuan bantuan harus diproses terlebih dahulu ke Jakarta, waktu yang dibutuhkan dapat mencapai tiga hari hingga satu minggu. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana yang memerlukan keputusan cepat.

Ia menyebut Presiden Prabowo berpesan agar persoalan di lapangan diselesaikan langsung tanpa harus dibawa ke Jakarta. Dalam situasi darurat, beras dapat diambil lebih dahulu, sedangkan proses perizinannya diselesaikan kemudian.

“Kalau diproses ke Jakarta bisa tiga hari hingga satu minggu. Bapak Presiden berpesan: selesaikan di lapangan, jangan bawa masalah ke Jakarta. Bisa ambil duluan berasnya, izin belakangan,” kata Amran.

Amran juga menyatakan dirinya selaku Kepala Bapanas menyetujui pengeluaran beras untuk penanganan bencana di seluruh Indonesia pada saat itu juga. Selain itu, pejabat di lapangan, mulai dari Danrem, Kapolda, hingga Pangkogap, diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan secara cepat dalam kondisi darurat.

Stok Beras Disebut Cukup hingga Lebih dari Satu Tahun

Di tengah proses penyaluran bantuan, pemerintah memastikan ketersediaan pangan di wilayah tersebut masih aman. Amran menyebut stok beras yang tersedia mencapai 39 ribu ton. Jumlah itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 34 ribu jiwa pengungsi.

Kebutuhan beras diperkirakan berada di kisaran 300 ton per bulan. Dengan jumlah stok yang tersedia, persediaan beras disebut dapat mencukupi kebutuhan selama lebih dari 12 bulan. Amran juga menjelaskan bahwa masa tanggap darurat biasanya berlangsung selama 14 hari, tetapi dapat diperpanjang hingga satu atau dua bulan, bahkan sampai enam bulan.

“Stok kita di sini 39 ribu ton. Tidak ada masalah, cukup sampai satu tahun pun. Tanggap darurat biasanya 14 hari, bisa diperpanjang satu-dua bulan, bahkan sampai enam bulan pun berasnya aman,” jelasnya.

Selain beras, bantuan berupa minyak goreng, gula, dan mi instan juga telah dikirim ke wilayah terdampak. Sebagian bantuan tersebut berasal dari kementerian, sedangkan sebagian lainnya merupakan sumbangan pribadi para pejabat.

Penjelasan soal Bantuan Beras 50 Kilogram

Amran turut menanggapi keluhan warga mengenai jumlah bantuan beras yang diterima. Ia menjelaskan bahwa satu karung beras dengan berat 50 kilogram diberikan untuk kebutuhan jangka panjang, bukan untuk dikonsumsi dalam satu hari.

Menurut dia, bantuan tersebut dirancang agar dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan. Karena itu, penerima bantuan diharapkan memahami bahwa beras yang disalurkan bukan merupakan jatah untuk sekali makan, melainkan persediaan yang dapat digunakan hingga enam bulan.

Ia menegaskan pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Penyaluran bantuan secara cepat, kewenangan bagi pejabat di lapangan, serta ketersediaan stok menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan bencana berjalan tanpa hambatan.

Kesimpulan

Pemerintah telah menyalurkan 6.800 ton beras cadangan pangan untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Proses distribusi dipercepat atas arahan Presiden Prabowo Subianto dengan memangkas hambatan birokrasi dan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pejabat di lapangan.

Dengan stok beras mencapai 39 ribu ton dan kebutuhan bulanan sekitar 300 ton, ketersediaan pangan bagi pengungsi disebut masih aman hingga lebih dari satu tahun. Ke depan, kecepatan distribusi serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan tetap menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan warga selama masa tanggap darurat terpenuhi.