Anggaran MBG 2027 Berpeluang Lebih Hemat, Efisiensi Dapur dan Insentif Jadi Sorotan

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027 berpeluang mengalami efisiensi atau penyesuaian menjadi lebih hemat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peluang tersebut sejalan dengan langkah efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program MBG pada 2026.

Purbaya menyampaikan hal itu setelah membahas perkembangan program bersama Kepala BGN Sudaryono. Pertemuan tersebut turut membahas berbagai langkah efisiensi, termasuk penataan dapur MBG, perubahan skema insentif, serta kebutuhan pembukaan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Efisiensi MBG 2026 Bisa Berdampak pada Anggaran 2027

Menurut Purbaya, efisiensi yang diterapkan BGN pada pelaksanaan MBG tahun ini berpotensi memengaruhi kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya. Apabila langkah penghematan tersebut berjalan dengan baik, efisiensinya dapat diteruskan dalam penyusunan anggaran MBG 2027.

“Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya enggak sebesar yang dia anggarkan dan dipakai nanti,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Ia menambahkan, keberhasilan efisiensi pada 2026 secara otomatis dapat menjadi dasar bagi penghematan anggaran MBG pada 2027. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan program tahun depan masih dapat berubah mengikuti hasil pelaksanaan dan evaluasi program pada tahun berjalan.

“Otomatis kalau efisiensi MBG di 2026 itu bagus, ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya,” ujar Purbaya.

Penataan Dapur MBG Menjadi Bagian dari Efisiensi

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam efisiensi MBG adalah penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikenal sebagai dapur MBG. Purbaya menjelaskan, rencana penambahan dapur tidak berarti seluruh dapur yang telah direncanakan akan dibuka.

Menurut dia, terdapat kemungkinan sejumlah dapur ditutup apabila tidak memenuhi desain atau ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, pengelolaan dapur MBG tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah, tetapi juga memastikan fasilitas yang beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan rancangan program.

“Ada yang dibuka, ada yang ditutup juga, kan? Tadi 13 ribu dapur baru MBG ini saya enggak tahu, tadi enggak didiskusikan. Tapi begini, dia juga bilang akan ada yang ditutup berapa ratus dapur, ya? Yang enggak sesuai dengan desain,” kata Purbaya.

Rencana Perubahan Insentif SPPG

Selain penataan dapur, pemerintah juga membahas rencana perubahan skema insentif bagi SPPG. Saat ini, insentif tersebut disebut sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG. Perubahan skema direncanakan agar penyaluran insentif dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Purbaya menyerahkan rincian mengenai perubahan skema tersebut kepada BGN. Detail teknis terkait mekanisme, sasaran, dan pelaksanaan insentif akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut di lembaga tersebut.

BGN Masih Menyisir Ribuan Dapur MBG

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menyebut masih ada sekitar 13 ribu dapur yang berada dalam antrean untuk memperoleh alokasi MBG. Selain itu, BGN menyiapkan sekitar 2.700 dapur untuk dibuka secara bertahap.

Pembukaan dapur tersebut juga mencakup wilayah 3T. Purbaya mengatakan kebutuhan pembukaan dapur di wilayah tersebut telah masuk dalam anggaran yang tersedia. Karena itu, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui realokasi anggaran antarpos tanpa menambah total anggaran MBG yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan.

“Kan 3T itu tahun ini dapur MBG dibuka terus, makin akan dibukakan. Dia bilang akan ada realokasi sebagian, ya, dari satu pos ke pos itu. Dananya boleh enggak dipakai? ‘Boleh’, dia bilang,” tutur Purbaya.

Ia memastikan realokasi tersebut tidak mengubah besaran anggaran MBG pada tahun berjalan. Kebijakan itu hanya mengatur kembali penggunaan dana antarpos agar kebutuhan program, termasuk pembukaan dapur di wilayah 3T, tetap dapat dipenuhi.

Permintaan Sekolah terhadap Program MBG Masih Tinggi

Dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Purbaya juga menanyakan jumlah sekolah yang masih mengajukan permintaan untuk mendapatkan program MBG. Ia menyebut permintaan tersebut masih banyak dan berlangsung secara masif.

Purbaya meminta BGN menyampaikan data mengenai sekolah yang mengajukan permintaan MBG kepada publik. Menurutnya, informasi itu penting agar masyarakat dapat mengetahui tingkat kebutuhan sekaligus penerimaan terhadap program tersebut.

“Saya nanya-nanya saja ke Sudaryono, ada enggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta dan itu cukup masif yang minta,” kata Purbaya.

Ia berharap BGN dapat mengumumkan jumlah sekolah yang mengajukan permintaan tersebut. Dengan adanya data yang disampaikan secara terbuka, masyarakat dapat melihat seberapa besar kebutuhan terhadap program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Anggaran MBG 2026 dan Rencana 2027

BGN sebelumnya menyebut anggaran MBG 2026 yang semula mencapai Rp268 triliun telah disisir dan diefisienkan menjadi Rp229 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp117 triliun telah tersalurkan atau setara dengan 56 persen.

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk program MBG melalui BGN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi awal MBG pada 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Dengan anggaran tersebut, jumlah penerima manfaat MBG pada 2027 ditargetkan mencapai 72,1 juta orang. Besaran anggaran dan target penerima itu masih berkaitan dengan proses penyusunan RAPBN serta hasil evaluasi efisiensi pelaksanaan program pada 2026.

Kesimpulan

Anggaran MBG 2027 berpeluang lebih hemat apabila efisiensi yang diterapkan BGN pada 2026 berjalan efektif. Penghematan tersebut mencakup penataan dapur MBG, kemungkinan penutupan dapur yang tidak sesuai desain, realokasi anggaran untuk wilayah 3T, serta rencana perubahan skema insentif SPPG.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap program ini masih tercermin dari banyaknya sekolah yang mengajukan permintaan MBG. Karena itu, tantangan pemerintah ke depan adalah menjaga efisiensi anggaran tanpa mengurangi jangkauan program dan memastikan penyalurannya tetap tepat sasaran.

Sumber: Cnnindonesia