BPH Migas Ungkap Penyebab Antrean Panjang BBM Subsidi di Makassar

Antrean panjang pembelian BBM bersubsidi terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar dan wilayah lain di Sulawesi Selatan. Antrean bahkan dilaporkan mengular hingga ke badan jalan dan berlangsung sampai dini hari.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap bahwa kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan terhadap BBM subsidi setelah terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan jenis lainnya disebut mulai beralih ke Pertalite dan Solar.

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Dorong Permintaan Pertalite

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi terjadi secara bertahap.

Menurut Wahyudi, pada tahap awal peningkatan permintaan Pertalite hanya sekitar 2 persen dari kondisi normal. Namun, kenaikan tersebut kemudian mencapai 11 persen secara nasional. Kondisi ini ikut memicu antrean panjang di SPBU, termasuk di Makassar dan sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan.

“Setelah kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, ada kenaikan permintaan masyarakat untuk BBM subsidi secara bertahap. Awalnya cuma dua persen dari kondisi normal. Sekarang Pertalite kenaikannya bisa mencapai 11 persen secara nasional,” ujar Wahyudi di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Minggu (13/9), seperti dikutip Antara.

Stok BBM Dipastikan Aman hingga 14 Hari

BPH Migas memastikan ketersediaan stok BBM tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketahanan BBM disebut tersedia hingga 14 hari ke depan. Selain itu, penambahan stok juga dilakukan sebagai bentuk intervensi untuk membantu mengatasi antrean yang terjadi.

Wahyudi menyatakan BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta PT Pertamina Patra Niaga dalam menangani antrean panjang BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan. Koordinasi tersebut dilakukan agar penyaluran BBM tetap berjalan dan tidak menimbulkan persoalan yang lebih luas di lapangan.

BPH Migas juga mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Aturan tersebut ditujukan untuk mencegah kebocoran, sekaligus memastikan BBM subsidi diterima oleh masyarakat yang memang berhak dan membutuhkan.

Aturan Ganjil-Genap dan Batas Pembelian

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah sistem pembelian berdasarkan nomor pelat kendaraan ganjil dan genap. Kendaraan dengan pelat nomor ganjil dapat melakukan pembelian pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan dengan pelat nomor genap dilayani pada tanggal genap.

Selain itu, pemerintah daerah menetapkan batas maksimal pembelian BBM subsidi. Kendaraan roda dua dibatasi membeli BBM senilai maksimal Rp50 ribu, sementara kendaraan roda empat dibatasi maksimal Rp300 ribu.

Wahyudi menilai sejumlah aturan tersebut mulai membantu mengurai kepadatan antrean di SPBU. Ia mencontohkan, kebutuhan bahan bakar pengemudi ojek daring relatif terbatas. Berdasarkan dialog dengan masyarakat, pengemudi ojek daring disebut membutuhkan sekitar lima liter BBM untuk digunakan selama dua hari.

Pertamina Sebut Antrean Dipengaruhi Banyak Faktor

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga juga menjelaskan bahwa antrean panjang di SPBU Makassar tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan stok. Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi munculnya antrean dalam dua hingga tiga bulan terakhir.

Salah satu faktor tersebut adalah peningkatan permintaan dari sektor pariwisata dan logistik. Kenaikan kebutuhan BBM dari kedua sektor itu dinilai memiliki peranan cukup besar terhadap kepadatan antrean di SPBU.

Rainier menegaskan bahwa penyaluran Pertalite dan LPG di wilayah Kota Makassar tetap berjalan. Pertamina juga menyatakan pasokan ke SPBU dilakukan setiap hari dan tidak pernah terputus, meskipun antrean kendaraan terus terjadi.

Dalam beberapa hari terakhir, antrean bahkan masih terlihat hingga pukul 02.00-03.00 WITA. Pertamina menilai situasi tersebut tidak wajar dan menduga masyarakat turut terpengaruh isu mengenai kenaikan harga BBM serta LPG.

Langkah Pertamina Mengurai Antrean

Untuk mengurangi kepadatan, Pertamina menyiapkan sejumlah langkah, termasuk menambah jam operasional di beberapa SPBU. Perusahaan juga meminta dukungan aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan untuk mengatur kendaraan yang mengantre hingga keluar area SPBU.

Pengaturan tersebut dinilai penting karena antrean yang meluber ke badan jalan mulai mengganggu ketertiban umum. Dukungan aparat diharapkan dapat membantu mengatur arus kendaraan sekaligus menjaga kondisi di sekitar SPBU tetap aman dan tertib.

Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika juga menyatakan bahwa seluruh anggota DPRD Sulsel akan turun ke daerah pemilihan masing-masing. Langkah itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Antrean panjang BBM subsidi di Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan Pertalite serta Solar setelah harga BBM nonsubsidi naik. Selain itu, peningkatan kebutuhan dari sektor pariwisata dan logistik turut berkontribusi terhadap kepadatan antrean.

BPH Migas dan Pertamina memastikan stok BBM tetap tersedia, termasuk melalui penambahan pasokan. Ke depan, penerapan pembatasan pembelian, sistem ganjil-genap, penambahan jam operasional SPBU, serta pengawasan distribusi diharapkan mampu mengurai antrean dan memastikan BBM subsidi tersalurkan secara tepat sasaran.