Daftar Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran 2027 ke DPR

Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan tersebut disampaikan karena pagu indikatif yang diberikan Menteri Keuangan serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dinilai masih berada di bawah kebutuhan ideal masing-masing instansi.

Tambahan anggaran yang diusulkan memiliki beragam tujuan, mulai dari revitalisasi sekolah, pemenuhan kebutuhan pegawai, penanganan perkara, pengembangan industri, hingga pemulihan pascabencana. Berikut sejumlah kementerian dan lembaga yang mengajukan tambahan anggaran beserta rencana penggunaannya.

Kemendikdasmen Ajukan Tambahan Rp157,76 Triliun

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menjadi salah satu instansi dengan usulan tambahan anggaran terbesar. Kementerian ini mengajukan tambahan dana sebesar Rp157,76 triliun. Saat ini, Kemendikdasmen memperoleh pagu sebesar Rp61,10 triliun.

Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah agenda pendidikan. Salah satunya ialah revitalisasi 100 ribu sekolah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana tambahan juga diarahkan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP).

Selain itu, anggaran tersebut diusulkan untuk memperluas bantuan biaya pendidikan bagi guru. Bantuan ini ditujukan agar guru dapat meningkatkan kompetensi hingga jenjang sarjana atau Diploma 4. Kemendikdasmen juga menyiapkan anggaran untuk membiayai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar gratis.

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi

Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan total yang mencapai Rp43,6 triliun. Adapun pagu anggaran Kejaksaan Agung saat ini ditetapkan sebesar Rp21,5 triliun.

Dana tambahan tersebut dibutuhkan untuk membayar gaji 7.057 calon pegawai negeri sipil dan 1.609 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru. Selain itu, anggaran akan digunakan untuk memenuhi tunjangan pegawai di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), mendukung operasional penyidikan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, serta mendukung kegiatan pemulihan aset.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp67 miliar dari pagu awal Rp360,8 miliar. Rinciannya, sekitar Rp45 miliar akan digunakan untuk program penanganan perkara. Sisa anggaran sebesar Rp21,8 miliar dialokasikan untuk renovasi gedung dan pengadaan ambulans baru.

Usulan dari Kemensetneg dan Kemendag

Kementerian Sekretariat Negara mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,62 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung fungsi pelayanan kepada presiden dan wakil presiden.

Dari pengajuan itu, Kemensetneg baru disetujui memperoleh alokasi tambahan Rp2,8 miliar. Dengan pagu awal sebesar Rp2,67 triliun, instansi tersebut masih menyatakan adanya kebutuhan anggaran yang besar untuk memenuhi target yang diajukan.

Kementerian Perdagangan juga mengajukan tambahan anggaran. Setelah memperoleh pagu sebesar Rp1,56 triliun, Kemendag meminta tambahan Rp1,86 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, serta rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatera dan Aceh.

Tambahan Anggaran untuk Olahraga dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pemuda dan Olahraga mengajukan total pagu anggaran sebesar Rp4,01 triliun. Alokasi tersebut mencakup program prioritas senilai Rp2,4 triliun, peningkatan prestasi olahraga Rp801,6 miliar, serta kebutuhan kesekretariatan Rp400 miliar.

Selain itu, anggaran Kemenpora mencakup pelayanan kepemudaan sebesar Rp130 miliar, pembudayaan olahraga Rp102 miliar, dan industri olahraga Rp80 miliar.

Kementerian Ekonomi Kreatif memperoleh pagu awal sebesar Rp428,6 miliar dan mengusulkan tambahan Rp1,73 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk program pengembangan ekonomi kreatif sebesar Rp983,9 miliar, belanja reguler Rp661,6 miliar, serta pemulihan pascabencana di Sumatra sebesar Rp88,4 miliar.

Kemenperin, Kementerian UMKM, dan Kemenpar

Kementerian Perindustrian mendapat pagu awal Rp2,01 triliun. Kemenperin mengusulkan tambahan Rp1,72 triliun untuk memperkuat produktivitas, daya saing hilirisasi, industri kecil dan menengah, serta pengembangan sumber daya manusia industri.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pagu indikatif Rp459,13 miliar. Untuk mencapai total anggaran Rp1,98 triliun, kementerian tersebut mengajukan tambahan Rp1,52 triliun.

Anggaran tambahan Kementerian UMKM direncanakan untuk penanganan bencana Sumatera sebesar Rp622,62 miliar, program prioritas nasional Rp524,59 miliar, dan kegiatan strategis Rp360,79 miliar.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata memperoleh pagu indikatif Rp1,51 triliun. Kemenpar mengajukan tambahan anggaran agar dapat mendekati target pagu ideal sekitar Rp3 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk memenuhi belanja operasional pegawai, barang, serta fungsi pendidikan.

Kesimpulan

Pengajuan tambahan anggaran oleh berbagai kementerian dan lembaga menunjukkan adanya perbedaan antara pagu indikatif 2027 dan kebutuhan yang dianggap ideal oleh masing-masing instansi. Prioritas penggunaannya mencakup sektor pendidikan, penegakan hukum, pelayanan pemerintahan, perdagangan, olahraga, ekonomi kreatif, industri, UMKM, dan pariwisata.

Selanjutnya, besaran anggaran yang disetujui akan bergantung pada pembahasan antara pemerintah dan DPR. Keputusan tersebut akan menentukan ruang gerak kementerian dan lembaga dalam menjalankan program prioritas serta memenuhi kebutuhan operasional pada 2027.