Digitalisasi Pemerintah Berbasis AI Siap Diluncurkan Nasional pada Oktober 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa sistem digitalisasi pemerintah berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan diluncurkan secara nasional pada Oktober-November 2026. Saat ini, proses implementasi sistem tersebut telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen.

Luhut menyampaikan perkembangan itu dalam acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta, Jumat (28/8). Menurut dia, pemerintah akan terus mempercepat penyelesaian sistem sebelum diterapkan secara nasional.

“Kami sudah mencapai sekitar 70-80 persen dari program ini,” ujar Luhut dalam acara tersebut.

Ia menambahkan, peluncuran nasional sistem digitalisasi pemerintahan tersebut ditargetkan berlangsung sebelum 2026 berakhir. Presiden Prabowo disebut akan melakukan peluncuran pada sekitar Oktober-November.

“Presiden Prabowo akan melakukan peluncuran nasional pada Oktober-November,” tegasnya.

Menurut Luhut, penerapan AI dalam pemerintahan dapat memberikan sejumlah manfaat. Teknologi tersebut dinilai mampu mempersempit celah terjadinya suap, menghemat anggaran belanja pemerintah, serta meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

AI Dinilai Mempersempit Celah Suap

Salah satu keunggulan digitalisasi pemerintahan berbasis AI, menurut Luhut, adalah berkurangnya interaksi langsung antarmanusia dalam proses pelayanan dan administrasi pemerintah. Kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit peluang terjadinya suap.

Luhut menjelaskan, sistem digital akan mengarahkan proses pemerintahan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak mudah dipengaruhi secara manual oleh pihak-pihak tertentu.

“Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya masuk, tidak ada yang bisa dilakukan. Anda harus mengikuti peraturan,” kata Luhut.

Ia menambahkan bahwa masyarakat maupun pihak yang berkepentingan nantinya harus mengikuti alur yang telah tersedia dalam sistem. Proses pelayanan tidak lagi bergantung pada pertemuan langsung, melainkan dilakukan melalui sistem yang dikendalikan oleh AI.

“Jadi, kita menghindari pertemuan langsung antarmanusia. Mereka harus melalui sistem. Sistem ini dikendalikan oleh AI,” imbuhnya.

Digitalisasi Pengadaan Berpotensi Hemat Anggaran

Manfaat lain yang disoroti Luhut adalah potensi penghematan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menyebut nilai pengadaan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Melalui penerapan sistem digital dan AI, anggaran pengadaan tersebut disebut berpotensi dihemat sekitar 20 hingga 30 persen. Penghematan itu dapat dilakukan karena sistem mampu membantu memantau proses pengadaan secara lebih terstruktur dan transparan.

“Kami bisa menghemat sekitar 20 hingga 30 persen dari anggaran ini,” ujar Luhut.

Selain menghemat anggaran, penggunaan AI juga dinilai dapat mendeteksi anomali harga dalam proses pengadaan. Kemampuan tersebut diharapkan dapat mengurangi ruang untuk manipulasi serta membuat proses pengadaan berjalan lebih transparan.

Luhut mengatakan anomali harga masih ditemukan sebelum sistem berbasis AI digunakan. Namun, dengan penerapan teknologi tersebut, proses pengadaan dapat dipantau secara lebih akurat.

“Sebelumnya, ketika kami belum menggunakan AI, anomali harga masih ada. Namun sekarang, hal itu tidak bisa dilakukan lagi. Jadi, sistemnya sangat transparan dan sangat akurat,” terangnya.

Integrasi Data untuk Meningkatkan Akurasi Bansos

Pemanfaatan AI dalam pemerintahan juga diarahkan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Menurut Luhut, integrasi data dan kemampuan AI dalam membaca serta mengolah informasi dapat membantu pemerintah mengurangi risiko bansos salah sasaran.

Ia mencontohkan uji coba penyaluran transfer tunai di Banyuwangi. Sebelum sistem digital dan integrasi data diterapkan, tingkat ketepatan sasaran tercatat sekitar 77,6 persen.

Dengan dukungan sistem digital, Luhut optimistis tingkat ketidaktepatan sasaran dapat ditekan hingga kurang dari 5 persen. Pemerintah juga berharap tingkat ketepatan penyaluran bansos dapat mencapai lebih dari 90 persen pada akhir tahun.

“Hari ini kami cukup yakin bahwa kami bisa membuatnya kurang dari 5 persen. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini kami bisa mencapai 90 persen lebih (ketepatan sasaran),” ujarnya.

Data Lintas Kementerian Mulai Diintegrasikan

Untuk mendukung penerapan sistem digitalisasi tersebut, pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan data dari berbagai kementerian. Luhut menyebut seluruh data lintas kementerian telah tersedia dan akan dimanfaatkan dalam sistem berbasis AI.

Teknologi AI nantinya digunakan untuk membaca, menyinkronkan, serta mengharmonisasikan data. Integrasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses pemerintahan yang lebih terhubung dan akurat.

“Seluruh data lintas kementerian saat ini sudah tersedia. Ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan mengharmonisasikan data,” pungkas Luhut.

Menunggu Peluncuran Nasional

Dengan capaian implementasi sekitar 70 hingga 80 persen, pemerintah masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berbagai persiapan sebelum sistem digitalisasi berbasis AI diterapkan secara nasional. Peluncuran yang dijadwalkan pada Oktober-November 2026 akan menjadi tahap penting dalam penerapan teknologi tersebut di lingkungan pemerintahan.

Secara umum, sistem ini diharapkan mampu membuat pelayanan dan administrasi pemerintah berjalan lebih terukur melalui mekanisme digital. Selain mengurangi peluang suap, penerapan AI juga ditujukan untuk menghemat anggaran pengadaan dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.

Ke depan, keberhasilan program tersebut akan bergantung pada penyelesaian implementasi serta pengintegrasian data lintas kementerian. Pemerintah menargetkan sistem dapat segera digunakan secara nasional setelah seluruh tahapan persiapan rampung.