Menkeu Suahasil Nazara Kaji Pembatalan Perombakan Pejabat DJP dan DJBC

JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum mengambil keputusan terkait peluang pembatalan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perombakan tersebut sebelumnya dilakukan ketika Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Suahasil menyatakan masih mempelajari seluruh proses dan keputusan yang telah dijalankan sebelumnya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat. Ia juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tidak dilakukan secara sederhana. Proses tersebut melibatkan sejumlah tahapan dan koordinasi lintas unit, terutama untuk posisi yang membutuhkan kerja sama antarunit eselon I.

Suahasil Belum Pastikan Pembatalan Mutasi

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9), Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan masih mendiskusikan proses dan aktivitas yang telah berlangsung. Ia belum memberikan kepastian apakah perombakan pejabat tersebut akan dibatalkan atau tetap dilanjutkan.

Suahasil menjelaskan, pihaknya perlu melihat secara menyeluruh rangkaian keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Evaluasi itu mencakup proses penunjukan pejabat hingga pelantikan yang dilakukan pada pekan sebelumnya.

“Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Ada yang waktu itu datang. Sehingga ini nanti menjadi kombinasi yang keseluruhan,” ujar Suahasil.

Ia menambahkan bahwa masukan dari seluruh unit eselon I masih diperlukan. Menurutnya, penunjukan pejabat memiliki jenjang dan proses yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai unit di Kementerian Keuangan.

Evaluasi Ditujukan untuk Memperkuat Sinergi

Suahasil menekankan bahwa evaluasi terhadap susunan pejabat diperlukan untuk memastikan koordinasi dan sinergi antarunit berjalan dengan baik. Struktur organisasi di Kementerian Keuangan, kata dia, terkadang membutuhkan pejabat yang memiliki peran atau keterkaitan lintas unit eselon I.

Dengan demikian, keputusan mengenai rotasi dan penempatan pejabat tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan satu direktorat. Penataan tersebut juga harus mendukung hubungan kerja antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya lintas unit eselon I karena itu memperkuat sinergi dan koordinasi. Jadi, ini yang sedang kita pastikan agar sinergi Kementerian Keuangan terjadi dengan baik,” kata Suahasil.

Dirjen Pajak Usulkan Mutasi Ditunda atau Dibatalkan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengusulkan agar mutasi pegawai yang dilakukan beberapa waktu lalu ditunda atau dibatalkan. Usulan itu disampaikan setelah ditemukan sejumlah nama yang dinilai tidak mengikuti proses assessment dan talent management.

Bimo mengatakan rotasi pegawai pada dasarnya merupakan bagian dari kebutuhan organisasi. Namun, ia menyoroti adanya sejumlah nama yang masuk dalam perombakan tanpa mengikuti tahapan yang selama ini diterapkan dalam manajemen talenta.

Menurut Bimo, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan internal. Pegawai yang telah mengikuti assessment, ujian, serta tahapan talent management bisa merasa bahwa proses yang mereka jalani tidak lagi menjadi acuan dalam penempatan jabatan.

“Ada beberapa nama yang tidak mengikuti proses assessment dan talent management. Hal itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta agar proses tersebut ditunda atau dibatalkan,” ujar Bimo di kantornya, Rabu (16/9).

Perombakan Menyangkut Ratusan Pegawai

Perombakan pejabat tersebut dilakukan pada 10 September 2026, saat Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Perubahan posisi itu melibatkan ratusan pegawai, dengan perombakan terbesar terjadi di lingkungan DJP dan DJBC.

Beberapa hari setelah perombakan berlangsung, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Pergantian tersebut kemudian diikuti dengan munculnya pembahasan mengenai keberlanjutan keputusan rotasi pejabat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bimo menilai rotasi tersebut menimbulkan kegaduhan internal karena terdapat pegawai yang ditempatkan dalam posisi tertentu tanpa melalui mekanisme manajemen talenta. Ia menganggap hal itu dapat memberikan sinyal yang kurang baik bagi pegawai lain yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Suahasil Disebut Berkomitmen pada Reformasi Birokrasi

Usulan terkait pembatalan atau penundaan mutasi tersebut kemudian disampaikan kepada Suahasil. Bimo mengatakan dirinya memperoleh sinyal positif dari Menteri Keuangan baru itu, terutama mengenai penerapan talent management dan reformasi birokrasi.

Bimo menyebut Suahasil telah menegaskan komitmen untuk menjalankan manajemen talenta dan reformasi birokrasi secara baik. Meski demikian, keputusan final mengenai nasib perombakan pejabat DJP dan DJBC masih menunggu hasil kajian serta masukan dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan.

Kesimpulan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum memastikan apakah perombakan pejabat di DJP dan DJBC akan dibatalkan. Kementerian Keuangan masih memeriksa proses penunjukan, keputusan rotasi, serta pelantikan yang telah dilakukan pada masa sebelumnya.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh penempatan pejabat berjalan sesuai tahapan, termasuk assessment dan talent management. Ke depan, keputusan Kementerian Keuangan akan bergantung pada hasil pembahasan lintas unit eselon I dengan mempertimbangkan kebutuhan koordinasi, sinergi, serta reformasi birokrasi.