Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen, Bioskop Wajib Salurkan Selisih ke Produsen

Menonton film Indonesia di bioskop-bioskop Jakarta kini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap karya dalam negeri, tetapi juga ikut mendukung keberlangsungan industri perfilman nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pajak tontonan sebesar 50 persen untuk pemutaran film nasional.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 591 Tahun 2026 dan mulai berlaku pada masa pajak Juli 2026. Keringanan ini menyasar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan, yaitu jenis pajak yang umumnya dikenakan atas penjualan tiket bioskop.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya memberikan dukungan yang lebih terarah kepada industri perfilman dan sektor ekonomi kreatif. Namun, keringanan pajak tersebut tidak menjadi keuntungan tambahan bagi bioskop. Sebagian nilai pajak yang diringankan tetap harus disalurkan kepada produsen film nasional.

Keringanan Pajak Berlaku Otomatis bagi Bioskop

Wajib pajak, termasuk bioskop dan penyelenggara pemutaran film, tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk memperoleh keringanan tersebut. Pemberian keringanan dilakukan secara otomatis melalui sistem perpajakan.

Meski demikian, penerapan kebijakan ini tetap disertai kewajiban tertentu. Bioskop tidak diperbolehkan menggunakan nilai pajak yang diringankan untuk kepentingan usaha sendiri. Dana tersebut harus dialokasikan kepada produsen film nasional sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Contoh Perhitungan Keringanan

Sebagai ilustrasi, sebuah bioskop memutar film nasional dengan pokok PBJT sebesar Rp100 juta. Dengan adanya keringanan 50 persen, bioskop cukup membayarkan Rp50 juta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, sisa Rp50 juta yang merupakan nilai keringanan wajib diserahkan kepada produsen film nasional. Artinya, kebijakan ini tidak mengurangi total kewajiban yang harus dialokasikan oleh bioskop. Kebijakan tersebut hanya mengubah tujuan penyaluran sebagian dana, yakni sebagian untuk pembayaran pajak kepada pemerintah dan sebagian lainnya untuk mendukung produsen film.

Dana Keringanan Disalurkan kepada Produsen Film

Penyerahan dana kepada produsen film nasional dilakukan melalui lembaga perfilman yang dibentuk atau ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Lembaga tersebut dapat berbentuk perusahaan swasta maupun perusahaan negara.

Apabila lembaga perfilman yang dimaksud belum terbentuk, bioskop tetap dapat menyalurkan dana secara langsung kepada produsen film nasional. Namun, penyerahan tersebut harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima atau BAST sebagai bukti bahwa kewajiban telah dipenuhi.

Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan karena berfungsi sebagai bukti penyaluran dana. Dengan demikian, pemberian keringanan pajak tidak hanya tercatat dalam sistem perpajakan, tetapi juga dapat dipastikan benar-benar memberikan manfaat kepada pihak yang dituju.

Bukti Penyaluran Menjadi Syarat Utama

Bioskop yang tidak dapat membuktikan penyaluran dana kepada produsen film nasional, baik melalui lembaga perfilman maupun BAST, tidak berhak memperoleh keringanan pajak. Dalam kondisi tersebut, bioskop wajib membayar PBJT secara penuh melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD.

Dengan menggunakan contoh pokok pajak sebesar Rp100 juta, bioskop yang tidak memiliki bukti penyaluran wajib membayar seluruh nilai tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan.

Aturan yang ketat tersebut dibuat agar nilai keringanan tidak berhenti sebagai manfaat administratif bagi penyelenggara bioskop. Dana yang seharusnya diterima produsen film harus benar-benar sampai kepada pihak yang berhak, sehingga tujuan dukungan terhadap film nasional dapat tercapai.

Dukungan bagi Ekosistem Ekonomi Kreatif

Industri perfilman melibatkan banyak pekerja kreatif dan tenaga pendukung. Di dalamnya terdapat penulis, sutradara, pemain, kru produksi, penata musik, penata busana, hingga tenaga distribusi dan promosi.

Karena itu, dukungan kepada produsen film nasional tidak hanya berdampak pada satu pihak. Penyaluran dana tersebut diharapkan ikut menggerakkan berbagai profesi yang terlibat dalam proses pembuatan, penayangan, distribusi, dan promosi film.

Kebijakan keringanan pajak ini juga memperlihatkan bahwa pemutaran film nasional di bioskop dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap perkembangan ekonomi kreatif. Dengan mekanisme penyaluran yang jelas, manfaat kebijakan diharapkan dapat dirasakan oleh para pembuat film dan pekerja di balik produksi film nasional.

Kesimpulan

Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan PBJT atas pemutaran film nasional sebesar 50 persen mulai masa pajak Juli 2026. Keringanan tersebut diberikan secara otomatis kepada bioskop, tetapi bukan untuk digunakan sebagai keuntungan usaha. Nilai yang diringankan wajib disalurkan kepada produsen film nasional melalui lembaga perfilman yang ditetapkan pemerintah atau secara langsung dengan dilengkapi BAST.

Apabila bioskop tidak mampu menunjukkan bukti penyaluran, keringanan tidak dapat diberikan dan PBJT harus dibayar secara penuh. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berharap seluruh bioskop dan penyelenggara pemutaran film menjalankan mekanisme tersebut secara tertib. Dengan pelaksanaan yang konsisten, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan film nasional serta ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.