Pemerintah Salurkan Rp44 Miliar untuk Penanganan Gempa M7,7 di NTT

JAKARTA – Pemerintah pusat menyalurkan anggaran awal sebesar Rp44 miliar untuk mendukung penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pada tahap tanggap darurat.

Anggaran tersebut belum menjadi batas akhir dukungan pemerintah pusat. Kementerian Keuangan akan terus mengevaluasi kebutuhan pendanaan berdasarkan kondisi yang berkembang di lapangan. Apabila dana awal dinilai belum mencukupi, pemerintah daerah dapat menyampaikan kebutuhan tambahan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

Pemerintah Siapkan Dukungan Awal Rp44 Miliar

Purbaya menjelaskan, dana Rp44 miliar merupakan dukungan awal bagi daerah yang terdampak bencana. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah menggunakan anggaran tersebut terlebih dahulu untuk menangani kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini,” ujar Purbaya kepada wartawan di NTT, Rabu (19/8).

Menurut dia, besaran bantuan berikutnya akan disesuaikan dengan tingkat keparahan bencana serta kebutuhan setiap daerah. Dengan demikian, dukungan anggaran tidak diberikan secara seragam, melainkan mengikuti kondisi dan kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.

DJPK Pantau Kondisi Keuangan Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak gempa. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi sesuai perkembangan situasi.

Pemerintah pusat juga masih memprioritaskan penanganan pada tahap tanggap darurat. Pada fase ini, kelancaran distribusi bantuan menjadi perhatian utama, baik bantuan dalam bentuk logistik maupun dukungan pendanaan bagi daerah.

“Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus,” kata Purbaya.

Anggaran Pemulihan Mulai Dihitung

Selain menangani kebutuhan darurat, pemerintah pusat mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk tahap perbaikan dan pemulihan wilayah terdampak. Perhitungan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat menyiapkan dukungan sesuai kebutuhan setelah fase tanggap darurat selesai.

Purbaya menyebut pemerintah pusat sedang menyiapkan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan yang muncul di lapangan. Namun, penyiapan anggaran tambahan tersebut tetap memerlukan persetujuan Presiden.

“Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

BNPB Jadi Unsur Utama Penanganan Bencana

Pemerintah terus memantau kondisi di lapangan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Pemantauan tersebut juga dilakukan untuk melihat apakah diperlukan penanganan yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu unsur utama pemerintah dalam pelaksanaan penanganan bencana di daerah terdampak. Kehadiran BNPB diperlukan untuk mendukung koordinasi penyaluran bantuan serta penanganan masyarakat yang terdampak gempa.

Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran barang dan dana harus berjalan lancar selama masa tanggap darurat. Evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan daerah dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai perkembangan kondisi.

Data Korban dan Kerusakan Gempa NTT

Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu (15/8) pukul 05.58 WITA. Bencana tersebut menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan bangunan di sejumlah wilayah terdampak.

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Bramantyo melaporkan sedikitnya 70 orang meninggal dunia dan 132 korban mengalami luka-luka. Data tersebut disampaikan per Selasa berdasarkan laporan penanganan bencana yang tersedia.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengungkapkan sebanyak 40.040 orang mengungsi. Selain itu, tercatat 11.925 rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi tersebut.

Kesimpulan

Pemerintah pusat telah menyalurkan Rp44 miliar sebagai dukungan awal untuk menangani dampak gempa bermagnitudo 7,7 di NTT. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan pada fase tanggap darurat, termasuk kelancaran penyaluran bantuan logistik dan pendanaan.

Ke depan, pemerintah akan mengevaluasi kecukupan anggaran berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing daerah. Pemerintah pusat juga mulai menghitung kebutuhan untuk tahap perbaikan dan pemulihan, dengan penyiapan anggaran tambahan yang menunggu persetujuan Presiden.