Zulhas Ungkap Biaya Produksi Pangan Indonesia Jauh Lebih Mahal Dibanding Negara Lain

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa biaya produksi sejumlah komoditas pangan di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab daya saing pangan nasional belum optimal, meskipun Indonesia telah mencatat surplus beras pada 2025.

Dalam acara peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas membandingkan biaya produksi beras Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Ia menyebut perbedaan biaya tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah.

Biaya Produksi Beras Indonesia Lebih Tinggi

Zulhas mengatakan biaya untuk menghasilkan satu kilogram beras di Thailand dan Vietnam hanya sekitar Rp3.800. Sementara itu, biaya produksi beras di Indonesia disebut mencapai sekitar Rp12.000 per kilogram.

“Negara tetangga kita dekat, Thailand, Vietnam itu, untuk dapat 1 kilo beras, dia hanya mengeluarkan biaya Rp3.800 per kilogram. Kita untuk 1 kg beras, itu perlu biaya Rp12 ribu. Betapa kita kalah jauh tertinggal,” kata Zulhas.

Menurutnya, kesenjangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Penggunaan teknologi, pengembangan varietas baru, serta manajemen pengolahan sawah turut menentukan tingkat produktivitas dan biaya produksi. Negara-negara lain dinilai telah menerapkan berbagai pendekatan yang membuat hasil pertanian lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah.

Biaya Produksi Tebu dan Kedelai Juga Menjadi Sorotan

Selain beras, Zulhas menyoroti tingginya biaya produksi tebu di Indonesia. Ia menyebut biaya untuk menghasilkan satu kilogram tebu di Lumajang mencapai sekitar Rp14.000. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan India dan Brasil yang disebut tidak sampai Rp4.000 per kilogram.

Perbedaan biaya produksi itu dinilai berpengaruh langsung terhadap daya saing komoditas pangan Indonesia. Ketika biaya produksi tinggi, harga komoditas di tingkat pasar juga berpotensi menjadi lebih mahal dibandingkan produk dari negara lain.

Persoalan serupa terlihat pada komoditas kedelai. Zulhas menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap bibit impor. Menurutnya, hampir seluruh tanaman pangan masih menggunakan bibit dari luar negeri sehingga ketergantungan tersebut dapat terus berlangsung apabila tidak segera dibenahi.

Ia mencontohkan produktivitas kedelai di Indonesia yang berada di kisaran satu ton per hektare dengan bibit yang digunakan saat ini. Sementara itu, negara-negara yang telah mengembangkan rekayasa genetik disebut mampu menghasilkan hingga 10 ton per hektare.

“Kalau kita tanam kedelai di sini, dengan bibit kita itu, 1 hektare 1 ton. Sementara dia, 1 hektare bisa sampai 10 ton,” ujar Zulhas.

Kesenjangan produktivitas tersebut, lanjutnya, turut menyebabkan harga kedelai di Indonesia bisa mencapai tiga hingga empat kali lebih mahal.

Pangan Mahal Berdampak pada Gizi Masyarakat

Zulhas menilai persoalan biaya produksi pangan tidak berhenti pada perbandingan harga. Harga pangan yang tinggi juga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi warga di wilayah dengan daya beli lebih rendah.

Ia menceritakan pengalamannya melihat kondisi anak-anak di Maumere, Nusa Tenggara Timur, serta sebuah desa di Sorong. Dalam kunjungan tersebut, ia masih menemukan anak-anak yang mengalami persoalan gizi dan pertumbuhan.

Zulhas juga membandingkan pendapatan per kapita Thailand yang disebut berada di sekitar US$8.000 dengan Indonesia yang masih di bawah US$5.000. Menurutnya, masyarakat di daerah seperti NTT dan Papua menghadapi tantangan lebih berat karena memiliki daya beli lebih rendah, tetapi harus membayar harga pangan yang lebih mahal.

Ia turut mengaitkan konsumsi pangan dengan kondisi fisik generasi muda. Zulhas membandingkan tinggi badan rata-rata masyarakat Indonesia dengan Korea Selatan dan China yang menurutnya kini lebih tinggi. Perubahan tersebut dinilai salah satunya berkaitan dengan pola makan serta program pangan yang diterapkan di negara-negara tersebut.

Swasembada Pangan Dilakukan Secara Bertahap

Pemerintah tidak akan membenahi seluruh komoditas pangan secara bersamaan. Zulhas mengatakan program swasembada akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari beras dan jagung. Setelah itu, pemerintah akan mengembangkan program pada komoditas gula, garam, ikan, dan daging.

Ia menilai setiap komoditas memiliki tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan perencanaan dan dukungan ekosistem yang sesuai. Untuk sektor perikanan, misalnya, pemerintah masih menghadapi persoalan ketersediaan bibit dan pakan dalam rencana pengembangan 40 ribu kawasan tematik.

Menurut Zulhas, sejumlah daerah memang memiliki lahan dan air yang memadai. Namun, pengembangan budidaya ikan dalam skala besar tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan dan air. Dukungan bibit serta pakan juga harus dipastikan agar program dapat berjalan.

Ekosistem Pangan Masih Perlu Diperkuat

Zulhas menyebut persoalan bibit dan pakan menunjukkan bahwa ekosistem pangan Indonesia masih belum selesai dibangun. Pembenahan tidak hanya diperlukan pada tahap produksi, tetapi juga mencakup teknologi, varietas, mekanisasi, produktivitas, hingga pengelolaan komoditas.

Indonesia memang telah mencatat surplus beras pada 2025. Namun, Zulhas mengakui biaya produksi beras masih tinggi karena proses pembenahan mekanisasi dan peningkatan produktivitas belum sepenuhnya selesai.

Kesimpulan

Pernyataan Zulhas menunjukkan bahwa tantangan pangan Indonesia bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga efisiensi biaya produksi dan peningkatan produktivitas. Perbandingan dengan Thailand, Vietnam, India, Brasil, serta negara lain memperlihatkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi.

Ke depan, program swasembada pangan akan dilakukan secara bertahap dengan fokus awal pada beras dan jagung, sebelum diperluas ke komoditas lainnya. Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pembenahan ekosistem secara menyeluruh, termasuk pengembangan bibit, pemanfaatan teknologi, mekanisasi, penyediaan pakan, dan peningkatan produktivitas. Dengan langkah yang berkelanjutan, pemerintah diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus memperkuat daya saing pangan nasional.

Sumber: Cnnindonesia