China Abaikan Peringatan 60 Tahun Revolusi Kebudayaan, Memori Sejarah Diawasi Ketat

China memasuki peringatan ke-60 Revolusi Kebudayaan pada 2026 tanpa adanya gestur maupun perayaan resmi dari pemerintah. Momen sejarah yang pernah mengubah kehidupan jutaan orang itu justru berlalu dalam keheningan. Menurut analis geopolitik Hu Zimo, sikap diam tersebut bukan sekadar kebetulan, melainkan mencerminkan arah politik China di bawah kepemimpinan Xi Jinping.

Revolusi Kebudayaan merupakan bagian penting dari sejarah modern China. Namun, pemerintah kini terlihat menghindari pembahasan terbuka mengenai periode tersebut. Keputusan itu dinilai berkaitan dengan posisi Partai Komunis China terhadap dua tokoh utama dalam sejarah negara tersebut, yakni Mao Zedong dan Deng Xiaoping.

Kesulitan Menempatkan Mao dan Deng dalam Satu Narasi

Hu Zimo mengatakan, Partai Komunis China berupaya mempertahankan penghormatan terhadap Mao, tokoh yang meluncurkan Revolusi Kebudayaan. Pada saat yang sama, Partai juga berusaha mempertahankan warisan Deng, pemimpin yang mengakhiri sekaligus mengkritik periode tersebut sebagai bagian dari sejarah.

Menurut Hu, dua posisi itu sulit disatukan dalam satu narasi politik. Merayakan Mao sebagai tokoh penting sekaligus mengakui kritik Deng terhadap Revolusi Kebudayaan dinilai dapat menimbulkan kontradiksi. Karena itu, Xi disebut memilih untuk menghapus perhatian publik terhadap peringatan Revolusi Kebudayaan.

“Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Partai sama-sama berusaha merayakan Mao, yang meluncurkan Revolusi Kebudayaan, dan juga Deng, yang mengubur serta mengkritiknya sebagai bagian dari sejarah kuasi-linear,” ujar Hu.

Hu menilai, ketiadaan acara resmi menunjukkan bahwa pemerintah China tidak ingin membuka ruang bagi refleksi yang berpotensi mempertanyakan arah politik saat ini. Peringatan sejarah yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mengenang dan mengevaluasi masa lalu justru tidak mendapatkan ruang di tingkat nasional.

Memori Publik dan Arsip Disebut Diperketat

Menurut Hu, kekhawatiran pemerintah terhadap sejarah membuat pengawasan terhadap memori publik semakin luas. Arsip dibatasi, sementara orang-orang yang berusaha menjaga catatan masa lalu menghadapi tekanan yang semakin intensif.

Merujuk laporan China Unofficial Archives, tekanan tersebut menyasar warga senior di berbagai wilayah China. Mereka selama puluhan tahun mengumpulkan dokumen, mewawancarai para penyintas, serta menulis catatan pribadi mengenai Revolusi Kebudayaan.

Aktivitas yang dilakukan secara mandiri di rumah-rumah pribadi itu kini disebut dipandang oleh otoritas lokal sebagai potensi sumber ketidakstabilan. Sejumlah pensiunan pekerja dan mantan pelajar dilaporkan menerima kunjungan mendadak dari pejabat setempat.

Mereka diminta menyerahkan naskah, menghapus berkas digital, dan menghentikan proyek sejarah yang sedang dikerjakan. Dalam sejumlah kasus, mereka bahkan disebut menghadapi ancaman pemotongan uang pensiun apabila tidak memenuhi permintaan tersebut.

“Memori diperlakukan sebagai sesuatu yang berisiko,” kata Hu saat menjelaskan tekanan terhadap para peneliti independen.

Pengawasan Menjangkau Toko dan Lembaga Pendidikan

Pengawasan terhadap pembahasan era Mao tidak hanya menyasar para pengumpul arsip atau peneliti independen. Ruang gerak usaha kecil dan lembaga pendidikan juga disebut semakin terbatas di bawah pemerintahan Xi Jinping.

Pemilik toko fotokopi di lingkungan masyarakat dilaporkan diminta memeriksa setiap dokumen yang dicetak. Mereka juga diwajibkan melaporkan materi yang dianggap menyinggung era Mao. Kegagalan untuk melapor disebut dapat berujung pada penutupan usaha atau hukuman penjara. Sebaliknya, laporan yang dinilai berhasil dapat memperoleh imbalan uang.

Tekanan juga disebut dirasakan oleh para pelancong yang kembali dari Hong Kong maupun luar negeri. Buku-buku yang mereka bawa kerap disita di bandara tanpa penjelasan. Sementara itu, sistem peradilan disebut menghindari persidangan dan membiarkan sejumlah kasus tertunda selama bertahun-tahun.

Di lingkungan akademik, mahasiswa pascasarjana cenderung menghindari penelitian mengenai era Mao. Para profesor juga membatasi kajian mereka pada kompilasi arsip. Akibatnya, peringatan 60 tahun Revolusi Kebudayaan berlalu tanpa konferensi akademis, kuliah umum, maupun publikasi khusus.

Sejarah Tetap Bertahan dalam Ingatan Pribadi

Hu menilai kebijakan pemerintah tersebut bertujuan mencegah munculnya refleksi sejarah yang dapat menantang kekuasaan pemimpin tertinggi China. Dalam situasi itu, masa lalu tidak lagi diperlakukan sebagai bahan pembelajaran, melainkan sebagai sesuatu yang dianggap mengancam.

“Masa lalu diperlakukan sebagai ancaman. Mereka yang mencoba mengingat, diperlakukan sebagai calon pembangkang,” ujar Hu.

Meski demikian, Hu tidak menilai upaya pemerintah untuk menghapus sejarah sepenuhnya berhasil. Ingatan pribadi para penyintas, pensiunan, mantan pelajar, dan peneliti independen tetap bertahan. Catatan serta naskah yang mereka hasilkan terus menjadi cara untuk menjaga pengalaman sejarah agar tidak hilang.

Kesimpulan

Tidak adanya perayaan resmi untuk memperingati 60 tahun Revolusi Kebudayaan pada 2026 menunjukkan kuatnya keinginan pemerintah China untuk mengendalikan narasi sejarah. Di bawah Xi Jinping, pembahasan mengenai masa lalu disebut semakin diawasi, sementara para penjaga memori sejarah menghadapi berbagai tekanan.

Namun, sejarah tidak sepenuhnya dapat dihapus melalui perintah administratif. Selama para penyintas dan peneliti masih menyimpan pengalaman serta menulis catatan pribadi, memori Revolusi Kebudayaan akan tetap hidup. Meski publikasinya mungkin tertunda hingga beberapa generasi, naskah-naskah tersebut berpotensi menjadi pengingat bahwa sejarah tetap bertahan di luar narasi resmi negara.