Jared Kushner Tinggalkan Israel Tanpa Terobosan Baru dalam Upaya Akhiri Perang Gaza

Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekaligus menantunya, Jared Kushner, meninggalkan Israel tanpa membawa terobosan baru dalam upaya mengakhiri perang di Gaza. Hasil tersebut muncul setelah Kushner melakukan serangkaian pembicaraan dengan para pemimpin Israel dan Hamas selama dua hari untuk menghidupkan kembali rencana perdamaian yang didukung Trump.

Kushner sebelumnya bertemu dengan pemimpin politik Hamas, Khalil Al-Hayya, di Mesir. Setelah itu, ia mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada Senin. Meski pertemuan berlangsung hampir empat jam dan disebut berjalan baik, kedua pihak masih mempertahankan tuntutan masing-masing.

Israel dan Hamas Masih Berbeda Pandangan

Hamas menuntut Israel menghentikan serangan serta menarik pasukannya dari Gaza sebagai bagian awal dari pelaksanaan rencana perdamaian. Kelompok tersebut menegaskan bahwa rencana itu hanya dapat dijalankan apabila Israel lebih dulu mematuhi gencatan senjata dan mengakhiri operasi militernya di wilayah Gaza.

Di sisi lain, Netanyahu tetap bersikeras bahwa Hamas harus dilucuti terlebih dahulu sebelum pasukan Israel ditarik. Posisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam proses negosiasi karena kedua pihak memiliki pandangan berbeda mengenai urutan pelaksanaan rencana Trump.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa Hamas telah menyetujui rencana 15 poin untuk mengakhiri perang dan secara bertahap menyerahkan senjatanya. Namun, Hamas menilai pelaksanaan rencana itu bergantung pada tindakan Israel untuk menghentikan serangan dan menarik pasukannya dari Gaza.

Kushner Sebut Ada Peluang Kemajuan

Kushner menggambarkan pertemuannya dengan Netanyahu sebagai pembicaraan yang “baik”. Ia juga mengatakan perwakilan Hamas telah menyampaikan “semua hal yang tepat” dalam pertemuan sebelumnya. Meski demikian, pernyataan tersebut belum menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat segera mengakhiri konflik.

Dalam wawancara dengan kepala koresponden luar negeri Fox News, Trey Yingst, Kushner mengatakan bahwa kemajuan mungkin terlihat dalam waktu dekat. Ia berharap proses pengurangan senjata dapat dimulai dalam 30 hari, sementara persoalan terowongan dapat ditangani dalam rentang 60 hingga 90 hari.

Kushner juga menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan membatasi hak Israel untuk membela diri apabila terdapat ancaman nyata. Seorang pejabat dari Dewan Perdamaian Trump menegaskan bahwa perlucutan senjata yang dibahas mencakup senjata ringan dan berat serta seluruh terowongan.

Perlucutan Senjata Jadi Syarat Rekonstruksi Gaza

Menurut pejabat Dewan Perdamaian Trump, Netanyahu telah diberi tahu bahwa Hamas berkomitmen untuk melucuti senjatanya secara penuh. Hamas juga disebut berkomitmen segera menghentikan seluruh aktivitas militer, termasuk persenjataan kembali dan penggalian terowongan.

Namun, pejabat Israel menyampaikan bahwa Netanyahu tetap menegaskan militer Israel akan beroperasi di Gaza sesuai kebutuhan. Operasi tersebut termasuk menargetkan anggota Hamas yang dianggap terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023, yang menjadi pemicu perang di Gaza.

Netanyahu dan Kushner juga sepakat bahwa rekonstruksi Gaza belum akan dimulai sebelum Hamas dilucuti. Kushner menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen terhadap rencana pembangunan kembali Gaza, tetapi proses tersebut tidak akan diizinkan berlangsung sebelum demiliterisasi dilakukan.

Selain membahas perlucutan senjata, kedua pihak menyepakati pembentukan kelompok kerja. Satu kelompok akan membahas persoalan pelucutan senjata, sementara kelompok lainnya menangani sanitasi, penyediaan air bersih, dan masalah kesehatan masyarakat.

Rencana Pembangunan Kembali Gaza

Rencana rekonstruksi sebelumnya membuka kemungkinan pembangunan dilakukan di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali Israel atau pemerintahan teknokrat Palestina yang baru. Dewan Perdamaian juga menyebut bahwa sejumlah senjata pribadi masih dapat diizinkan berdasarkan hukum Palestina.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai kapan rekonstruksi dapat dimulai. Perbedaan pandangan mengenai demiliterisasi, penarikan pasukan, dan penghentian serangan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan dalam perundingan berikutnya.

Tekanan Politik terhadap Netanyahu

Upaya mencapai kesepakatan juga berlangsung di tengah situasi politik yang sulit bagi Netanyahu. Ia menghadapi pemilihan ulang pada 27 Oktober. Para diplomat menilai kecil kemungkinan Netanyahu memberikan konsesi besar terkait Gaza sebelum pemungutan suara berlangsung.

Selain itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Israel masih mendukung kelanjutan perang di Gaza. Kondisi tersebut dapat mempersempit ruang gerak Netanyahu dalam mengambil keputusan yang berpotensi dianggap sebagai kelonggaran terhadap Hamas.

Sejak Oktober lalu, lebih dari 1.200 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas di Gaza, berdasarkan keterangan pejabat kesehatan Gaza dan militer Israel. Angka tersebut mencerminkan besarnya dampak konflik yang masih berlangsung.

Langkah Diplomasi Berikutnya

Kushner dan utusan Dewan Perdamaian Trump untuk Gaza, Nickolay Mladenov, tiba di Israel setelah bertemu Khalil Al-Hayya di Mesir pada Minggu. Pertemuan itu menjadi pertemuan kedua yang diketahui antara Kushner dan perwakilan Hamas.

Sebelumnya, Kushner bersama utusan Amerika Serikat Steve Witkoff bertemu dengan pejabat Hamas pada Oktober 2025. Pertemuan tersebut turut membantu tercapainya kesepakatan yang kemudian mengarah pada gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas.

Kesimpulan

Kunjungan Jared Kushner ke Israel belum menghasilkan terobosan baru untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas tetap menuntut penghentian serangan dan penarikan pasukan Israel, sedangkan Netanyahu menjadikan perlucutan senjata Hamas sebagai syarat utama.

Pembentukan kelompok kerja mengenai perlucutan senjata, sanitasi, air bersih, dan kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih terbuka. Namun, perbedaan mengenai urutan pelaksanaan rencana perdamaian, tekanan politik di Israel, serta tuntutan keamanan masing-masing pihak diperkirakan masih menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai kesepakatan.