Pemilu Parlemen Rusia Pertama yang Mencakup Wilayah Ukraina Aneksasi Moskow

Pemilu parlemen Rusia untuk pertama kalinya mencakup warga di wilayah Ukraina yang dianeksasi Moskow setelah invasi skala penuh lebih dari 4,5 tahun lalu. Pemungutan suara tersebut melibatkan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, yang diklaim Rusia telah menjadi bagian dari negaranya.

Namun, aneksasi terhadap wilayah-wilayah tersebut tidak diakui secara internasional. Pemerintah Ukraina mengecam penyelenggaraan pemilu di kawasan itu dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal. Informasi tersebut dilaporkan Associated Press (AP) dan dikutip pada Sabtu (19/9).

Pemungutan Suara Berlangsung di Rusia dan Wilayah Aneksasi

Pemungutan suara di seluruh Rusia dimulai pada Jumat (18/9) dan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (20/9). Sementara itu, pemilihan di wilayah Ukraina yang dianeksasi telah dimulai sejak akhir Agustus. Pejabat Rusia menyebut langkah tersebut dilakukan dengan alasan keamanan.

Menurut otoritas Rusia, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia memiliki lebih dari 3,5 juta pemilih. Keempat wilayah itu dianeksasi Moskow pada September 2022, meskipun Rusia tidak sepenuhnya menguasai seluruh kawasan tersebut.

Situasi pemungutan suara di wilayah konflik juga mendapat sorotan. AP melaporkan bahwa di sebuah tempat pemungutan suara di Donetsk yang berada di bawah kendali Rusia, seorang tentara Rusia bersenjata berdiri di dekat kotak suara. Tentara tersebut terlihat mengawasi warga yang memasukkan surat suara.

Putin Sebut Pemilu sebagai Simbol Persatuan

Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan pentingnya pemungutan suara di wilayah-wilayah tersebut untuk memilih anggota Duma Negara, yakni majelis rendah parlemen Rusia. Dalam pidatonya pada Rabu (16/9), Putin menyebut warga di kawasan itu mengikuti pemilu untuk pertama kalinya sejak apa yang ia sebut sebagai reunifikasi dengan Rusia.

Putin juga mengatakan bahwa pilihan warga di wilayah tersebut akan menunjukkan dukungan terhadap Rusia dan para pejuangnya. “Pilihan dan tekad Anda sekali lagi akan menunjukkan bahwa jutaan orang berdiri di belakang para pejuang kami, bahwa kita adalah bangsa yang bersatu,” ujar Putin.

AP menilai pemilu Duma yang digelar dalam kondisi perang itu tidak hanya berkaitan dengan proses politik. Pemungutan suara tersebut dinilai bertujuan mengamankan dominasi politik Kremlin sekaligus menampilkan gambaran dukungan publik terhadap perang yang dijalankan Rusia.

Tudingan Pemaksaan terhadap Warga

Selain persoalan status hukum wilayah, pelaksanaan pemilu juga disertai tudingan adanya pemaksaan terhadap warga. Violeta Artemchuk, koordinator kelompok hak asasi manusia Donbas SOS, mengatakan anggota komisi pemilihan lokal mendatangi rumah-rumah warga.

Menurut Artemchuk, kedatangan petugas tersebut dikawal oleh pasukan dan agen keamanan Rusia. Ia menyebut cara itu digunakan untuk memaksa masyarakat ikut memberikan suara dalam pemilu.

Ancaman terhadap Pegawai dan Penerima Bantuan

Artemchuk juga menuduh otoritas yang ditunjuk Moskow mengancam pegawai sektor publik dengan pemecatan apabila mereka tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Selain itu, ia mengatakan partisipasi pemilu dikaitkan dengan pencairan pensiun dan bantuan sosial.

Menurutnya, penyandang disabilitas dan pensiunan yang bergantung pada bantuan sosial dapat menghadapi konsekuensi apabila tidak memilih. Mereka, kata Artemchuk, berpotensi dimasukkan ke dalam daftar orang yang dianggap tidak loyal oleh otoritas setempat. Selanjutnya, manfaat atau bantuan kemanusiaan mereka disebut dapat dicabut.

Ukraina dan Uni Eropa Tolak Hasil Pemilu

Otoritas Kyiv mendesak pemerintah asing serta organisasi internasional untuk tidak mengakui pemilu yang diselenggarakan di wilayah Ukraina yang diklaim Rusia tersebut. Pemerintah Ukraina menilai pemungutan suara itu tidak memiliki dasar hukum karena aneksasi Rusia terhadap keempat wilayah masih tidak diakui secara internasional.

Juru bicara Komisi Eropa Christian Wigand menyebut penyelenggaraan pemilu tersebut sebagai pelanggaran nyata lainnya terhadap hukum internasional. Ia juga menyebut pemilu itu sebagai pemilu palsu dan menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan pernah mengakui penyelenggaraan maupun hasilnya.

Analis politik Penta Center di Kyiv, Volodymyr Fesenko, turut mengecam pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Ia mengatakan, “Pemilu yang digelar di bawah todongan senjata adalah lelucon.” Pernyataan itu mencerminkan kritik terhadap kondisi keamanan dan dugaan tekanan yang menyertai pemilu di wilayah konflik.

Kesimpulan

Pemilu parlemen Rusia kali ini menjadi yang pertama mencakup warga di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia sejak wilayah-wilayah tersebut dianeksasi Moskow. Rusia memandang pemungutan suara itu sebagai simbol persatuan dan dukungan terhadap kepemimpinan Kremlin, sedangkan Ukraina, Uni Eropa, serta sejumlah pihak lain menolaknya karena dianggap ilegal dan melanggar hukum internasional.

Ke depan, legitimasi pemilu di wilayah aneksasi tersebut diperkirakan tetap menjadi persoalan utama. Penolakan dari Ukraina dan Uni Eropa menunjukkan bahwa hasil pemungutan suara itu menghadapi tantangan pengakuan internasional, terlebih karena adanya tudingan pemaksaan terhadap warga dan penyelenggaraan pemilu di tengah situasi perang.