Thomas Massie Ajukan Resolusi Pemakzulan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth

Anggota DPR Amerika Serikat Thomas Massie mengajukan resolusi untuk memakzulkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Resolusi tersebut diajukan setelah DPR AS berulang kali berupaya membatasi kampanye militer pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Iran.

Massie menuduh Hegseth telah menentang kewenangan konstitusional Kongres dan secara ilegal melanjutkan operasi militer Amerika Serikat di Iran. Ia menilai, keputusan tersebut mengabaikan suara Kongres yang sebelumnya menyerukan agar permusuhan Washington dengan Teheran dihentikan.

Massie Tuduh Hegseth Abaikan Kewenangan Kongres

Resolusi pemakzulan itu diajukan Massie pada Selasa (15/9). Langkah tersebut muncul setelah DPR AS menyetujui resolusi kekuasaan perang pada Juni dan Juli. Resolusi sebelumnya meminta Presiden Trump mengakhiri permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran.

Dalam dokumen yang diajukannya, Massie menyatakan Hegseth tetap menjalankan perintah untuk meneruskan operasi militer meski Kongres memiliki kewenangan konstitusional dalam urusan perang. Menurut Massie, tindakan itu membuat keputusan legislatif DPR tidak memiliki dampak terhadap kebijakan militer pemerintah.

“Tindakan Menteri Hegseth menggagalkan kemampuan Kongres untuk menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya yang paling sakral,” kata Massie di hadapan DPR, seperti dilaporkan Anadolu.

Massie juga menilai kebijakan tersebut memungkinkan berlangsungnya “perang yang melanggar hukum”. Ia menyatakan tindakan Hegseth bertentangan dengan mandat dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan Menteri Pertahanan.

“Dalam semua ini, Menteri Hegseth telah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan amanah yang diembannya sebagai Menteri Pertahanan,” ujar Massie.

Resolusi Memuat Delapan Pasal Pemakzulan

Resolusi yang diajukan Massie terdiri dari delapan pasal. Selain menyoroti operasi militer AS di Iran, dokumen tersebut juga memuat tuduhan bahwa Hegseth melakukan tindakan militer tanpa izin di Venezuela dan Yaman.

Resolusi itu turut mencantumkan dugaan operasi untuk menangkap Presiden Venezuela saat itu, Nicolas Maduro. Tuduhan-tuduhan tersebut menjadi bagian dari dasar yang digunakan Massie untuk menilai bahwa Hegseth telah bertindak di luar kewenangannya.

Demokrat Pernah Ajukan Pemakzulan

Upaya untuk memakzulkan Hegseth bukan kali pertama dilakukan anggota DPR AS. Pada April, anggota DPR dari Partai Demokrat telah mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan tersebut.

Pasal-pasal yang diajukan Demokrat juga mencakup tuduhan terkait perang AS melawan Iran. Dengan adanya resolusi terbaru dari Massie, tekanan politik terhadap Hegseth kembali mengemuka di tengah perdebatan mengenai batas kewenangan presiden dan Kongres dalam menjalankan operasi militer.

Resolusi Berpotensi Ditunda Pemimpin Partai Republik

Berdasarkan prosedur DPR, lembaga tersebut harus mempertimbangkan resolusi yang diajukan Massie dalam waktu dua hari kerja legislatif. Namun, para pemimpin Partai Republik memiliki kemungkinan untuk menunda pembahasan resolusi tersebut.

Dengan demikian, pengajuan resolusi belum secara langsung memastikan dimulainya proses pemakzulan. Pembahasan berikutnya akan bergantung pada keputusan DPR dan sikap para pemimpin legislatif terhadap dokumen tersebut.

Jaksa Agung Todd Blanche Bela Hegseth

Di tengah tuduhan tersebut, Jaksa Agung AS Todd Blanche memberikan pembelaan terhadap tindakan Hegseth. Dalam konferensi pers, Blanche mengatakan Menteri Pertahanan telah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertindak sesuai dengan hukum.

“Menteri Hegseth melakukan pekerjaan yang luar biasa,” kata Blanche.

Blanche juga menyatakan Departemen Kehakiman berperan aktif dalam memastikan setiap tindakan pemerintah memenuhi persyaratan hukum. Ia menolak penyebutan kampanye militer AS di Iran sebagai “perang” karena menilai istilah tersebut tidak tepat untuk menggambarkan operasi militer Washington terhadap Teheran.

Menurut Blanche, Kongres telah mengadakan pemungutan suara untuk membahas persoalan tersebut. Ia menilai hasil dan proses pemungutan suara menunjukkan bahwa Hegseth dan Trump tidak bertindak melanggar hukum.

Blanche kemudian mempertanyakan alasan tindakan Trump dan Hegseth dapat dijadikan dasar untuk menyusun pasal-pasal pemakzulan. Pernyataan itu menunjukkan adanya perbedaan pandangan tajam antara pihak yang menilai operasi militer tersebut melanggar kewenangan Kongres dan pemerintah yang menganggap kebijakannya telah sesuai hukum.

Kesimpulan

Pengajuan resolusi oleh Thomas Massie menambah tekanan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth terkait kelanjutan operasi militer AS di Iran. Massie menilai Hegseth telah mengabaikan keputusan Kongres dan menjalankan operasi tanpa dasar kewenangan yang sah, termasuk dugaan tindakan militer di Venezuela dan Yaman.

Di sisi lain, Jaksa Agung Todd Blanche membela Hegseth serta menegaskan bahwa pemerintah telah bertindak sesuai hukum. Selanjutnya, DPR AS perlu menentukan apakah resolusi tersebut akan segera dibahas atau ditunda oleh para pemimpin Partai Republik. Keputusan itu akan menjadi tahap penting dalam menentukan kelanjutan upaya pemakzulan terhadap Hegseth.