Akademisi USU Nilai Respons Pemerintah Tangani Dugaan Keracunan MBG di Karo Sudah Tepat

MEDAN – Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, menilai langkah cepat pemerintah dalam menangani para pelajar yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, merupakan respons yang tepat. Menurutnya, penanganan terhadap korban tidak boleh berhenti pada tahap awal, terutama ketika masih terdapat pasien yang membutuhkan pemeriksaan serta perawatan lebih lanjut.

Wahyu menyoroti kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Karo untuk melihat secara langsung perkembangan kondisi kesehatan para korban. Selain itu, ia juga menilai keputusan merujuk sejumlah korban ke Jakarta sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan pasien memperoleh layanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Wapres Tinjau Langsung Kondisi Korban di Karo

Kunjungan Wakil Presiden ke Karo dinilai menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kasus dugaan keracunan MBG yang berdampak pada ratusan pelajar. Kehadiran Wapres secara langsung juga menjadi bagian dari upaya memantau penanganan korban di daerah.

Menurut Wahyu, langkah pemerintah memfasilitasi rujukan korban ke fasilitas kesehatan dengan kapasitas lebih tinggi merupakan tindakan yang rasional. Terlebih, terdapat korban yang masih mengalami gejala berkepanjangan maupun keluhan yang belum terdiagnosis secara jelas.

“Saya menilai langkah Wapres memfasilitasi rujukan ke Jakarta sebagai respons yang tepat dan menunjukkan adanya eskalasi penanganan ketika kondisi korban dinilai membutuhkan layanan yang lebih lengkap dan bentuk tanggung jawab pemerintah yang serius,” kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Korban Dirujuk ke RSCM untuk Penanganan Lanjutan

Sejumlah korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut telah dirujuk ke Jakarta dan tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM). Rujukan ini diharapkan dapat mendukung pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi kesehatan para pasien.

Wahyu menegaskan, kualitas pelayanan yang diterima korban tidak boleh bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga ataupun keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah. Karena itu, negara perlu memastikan setiap korban mendapatkan pemeriksaan, terapi, observasi, serta tindak lanjut sampai kondisi mereka benar-benar stabil dan kembali normal.

“Negara harus memastikan korban memperoleh pemeriksaan, terapi, observasi, dan tindak lanjut sampai kondisi mereka benar-benar stabil dan kembali normal,” ujarnya.

Selain menjamin kebutuhan medis korban, rujukan ke rumah sakit dengan kapasitas lebih tinggi juga dinilai dapat memberikan kepastian bagi keluarga. Pemeriksaan yang lebih lengkap berpotensi membantu mempercepat diagnosis dan membuat keluarga memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kondisi pasien.

“Dalam konteks ini, fasilitasi rujukan dapat mempercepat diagnosis yang lebih komprehensif dan memberi rasa aman kepada keluarga korban,” tutur Wahyu.

Evaluasi MBG Harus Menyeluruh

Kendati mendukung langkah penanganan korban, Wahyu mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan individual. Menurut dia, kasus tersebut juga perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program MBG.

Evaluasi perlu dilakukan dengan menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan. Pemerintah perlu memeriksa proses pemilihan bahan pangan, penyimpanan, kegiatan memasak, kebersihan dapur, distribusi makanan, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.

Penelusuran pada setiap tahapan tersebut penting untuk mengetahui secara objektif titik persoalan yang terjadi. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan perbaikan yang diperlukan agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih aman dan tidak menimbulkan risiko serupa.

“Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban,” kata Wahyu.

Ratusan Pelajar Terdampak Dugaan Keracunan

Sebelumnya, sebanyak 353 pelajar di Kabupaten Karo dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG di sekolah pada 13 Agustus 2026. Para pelajar tersebut disebut baru merasakan gejala beberapa jam setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan.

Dari ratusan siswa yang terdampak, kondisi Febiona dan Agnesia masih memerlukan perhatian khusus. Febiona dilaporkan mengalami gangguan ingatan dan kejang-kejang. Sementara itu, Agnesia disebut mengalami masalah pada bagian ginjal.

Kesimpulan

Akademisi USU Wahyu Ario Pratomo menilai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Karo serta fasilitasi rujukan korban ke RSCM merupakan bentuk respons pemerintah yang tepat dan serius. Penanganan tersebut perlu memastikan korban memperoleh layanan medis hingga kondisi mereka stabil.

Ke depan, penanganan korban perlu berjalan beriringan dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penyelenggaraan MBG. Pemeriksaan dari tahap pemilihan bahan hingga makanan dikonsumsi siswa menjadi penting untuk menemukan sumber persoalan dan menentukan langkah perbaikan secara objektif.