Erdogan Disebut Gagalkan Rencana AS-Israel Persenjatai Kurdi untuk Gulingkan Pemerintah Iran

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disebut berhasil menghalangi rencana Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk mempersenjatai kelompok Kurdi dalam upaya menggulingkan pemerintahan Iran. Rencana tersebut dilaporkan melibatkan badan intelijen AS dan Israel, yakni CIA serta Mossad, dengan dukungan milisi Kurdi dari wilayah Kurdistan Irak.

Informasi mengenai rencana itu disampaikan sejumlah pejabat kepada The Telegraph. Dalam skenario yang dibahas, ribuan milisi Kurdi dari Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di Irak akan menyeberang ke wilayah Iran. Mereka direncanakan menjalankan operasi dengan dukungan perlindungan udara dari AS untuk memicu pemberontakan terhadap pemerintahan di Teheran.

Rencana Operasi Kurdi di Iran

Rencana tersebut disebut muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Gedung Putih pada Februari. Dalam skenario itu, pasukan Kurdi akan bergerak dari Kurdistan Irak menuju Iran dan berupaya membangun pemberontakan yang dapat mengarah pada perubahan rezim.

Enam faksi Kurdi Iran dilaporkan ikut bergabung dalam rencana serangan yang disiapkan dari Kurdistan Irak. Koalisi tersebut bahkan disebut telah siap pada 18 Maret dan hanya menunggu persetujuan Presiden AS Donald Trump untuk menjalankan operasi.

Meski demikian, sejumlah pejabat AS menilai rencana invasi darat menggunakan pasukan Kurdi tidak realistis. Berdasarkan laporan The New York Times, Trump disebut menyebut skenario tersebut “konyol” setelah menerima pengarahan dari Direktur CIA John Ratcliffe.

Penolakan Erdogan terhadap Persenjataan Kurdi

Erdogan menentang rencana tersebut karena khawatir penguatan kelompok Kurdi dapat mengancam keamanan Turki. Menurut sumber dari Israel dan negara-negara Teluk, Erdogan dipandang sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling dipercaya Trump.

Dalam pembicaraan dengan Trump, Erdogan disebut menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir kemerdekaan Kurdi di wilayah tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa mempersenjatai kelompok Kurdi berpotensi membuat banyak musuh politiknya menjadi lebih bersenjata dan berbahaya di perbatasan timur Turki.

Intervensi Erdogan kemudian disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan operasi tersebut gagal. Erdogan dilaporkan terus melakukan lobi di Washington agar rencana itu dibatalkan. Sikap tersebut sejalan dengan kekhawatiran negara-negara Teluk yang memperingatkan bahwa konflik berbasis perpecahan etnis di Iran dapat mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.

Perbedaan Pandangan di AS dan Israel

Seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa intelijen tidak pernah memberikan jaminan perubahan rezim di Iran akan berhasil. Menurutnya, intelijen hanya dapat meningkatkan kemungkinan atau peluang terjadinya perubahan tersebut.

Trump memang sempat bertemu dengan para pemimpin Kurdi pada 1 Maret. Pada periode yang sama, Israel meningkatkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran bagian barat, termasuk pangkalan militer, sistem rudal, dan fasilitas Basij.

Namun, rencana operasi tersebut mulai runtuh setelah detailnya bocor ke media AS. Gedung Putih juga membantah bahwa AS mempersenjatai kelompok Kurdi untuk menjalankan operasi tersebut.

Respons Mossad dan Kelanjutan Isu Perubahan Rezim

Kegagalan rencana itu disebut tidak diterima dengan baik di Tel Aviv. Direktur Mossad Roman Gofman dilaporkan memecat dua pejabat senior badan intelijen tersebut yang sebelumnya membantu mempersiapkan rencana perubahan rezim di Iran.

Isu perubahan pemerintahan Iran kembali dibahas dalam pertemuan Trump dan Netanyahu di Gedung Oval, sebagaimana dilaporkan Harici pada 28 Juli. Netanyahu disebut masih meyakini bahwa perubahan rezim dapat terjadi dalam kondisi tertentu, tetapi ia tidak berhasil meyakinkan Trump.

Kesimpulan

Laporan tersebut menggambarkan adanya perbedaan pendekatan antara AS, Israel, Turki, dan negara-negara Teluk dalam menghadapi Iran. Rencana yang melibatkan kelompok Kurdi disebut mendapat penolakan Erdogan karena dinilai dapat meningkatkan ancaman terhadap keamanan Turki dan memperbesar risiko konflik etnis di kawasan.

Pada akhirnya, Trump disebut lebih memilih strategi blokade ekonomi jangka panjang dibandingkan serangan udara untuk menghadapi Iran. Perkembangan selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh sikap Washington, tekanan dari Israel, serta kekhawatiran negara-negara regional terhadap dampak keamanan dari setiap upaya perubahan rezim di Iran.