Kemenhub Ungkap Alasan Dudy Purwagandhi Mengganti Dirjen Perhubungan Laut

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap alasan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengganti Muhammad Masyhud dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla). Pergantian tersebut disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan evaluasi manajerial untuk memperkuat pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenhub.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Farida Makhmudah, mengatakan perubahan kepemimpinan itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk dalam aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran. Menurutnya, mutasi dan pergantian pejabat merupakan hal yang lazim dalam manajemen pemerintahan.

Alasan Pergantian Dirjen Perhubungan Laut

Farida menjelaskan, pergantian pimpinan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan bagian dari evaluasi organisasi. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat berjalan secara lebih optimal.

Selain menjadi bagian dari penyegaran, pergantian itu juga mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat kepemimpinan di lingkungan Ditjen Hubla. Kemenhub menilai penguatan kepemimpinan diperlukan agar koordinasi internal dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

“Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya. Jadi bukan hanya di Dirjen Hubla tapi juga di Kepala BPSDMP (yang pergantian),” ujar Farida saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (18/9).

Lollan Panjaitan Ditunjuk sebagai Plt Dirjen Hubla

Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, Kemenhub menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Hubla.

Penunjukan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas di sektor transportasi laut selama proses kepemimpinan baru berlangsung. Dengan adanya pejabat pelaksana tugas, fungsi dan tanggung jawab Ditjen Hubla tetap dapat dijalankan tanpa jeda.

Keselamatan Pelayaran Menjadi Prioritas

Farida menyampaikan bahwa pergantian pimpinan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi nasional.

Melalui perubahan kepemimpinan itu, Kemenhub berharap seluruh jajaran dapat memiliki fokus yang sama dalam meningkatkan keselamatan pelayaran. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penguatan pengawasan di sektor transportasi laut.

Pengawasan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan regulasi dan administrasi. Kemenhub bersama para pemangku kepentingan juga akan melanjutkan pembenahan terhadap pengawasan operasional di lapangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan transportasi laut yang aman dan efektif.

Pergantian Bukan Ukuran Keberhasilan atau Kegagalan

Farida menegaskan bahwa Kemenhub tidak memandang pergantian pimpinan sebagai ukuran keberhasilan ataupun kegagalan seseorang. Menurutnya, perubahan jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan menyesuaikan kepemimpinan dengan tantangan yang dihadapi.

Karena itu, proses mutasi dan penunjukan pelaksana tugas diarahkan untuk memperkuat kelembagaan. Kemenhub berharap penyegaran tersebut dapat menciptakan pelaksanaan tugas yang lebih terkoordinasi, terutama dalam pengawasan dan peningkatan keselamatan pelayaran.

Perubahan Jabatan di BPSDMP

Selain mengganti Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga melakukan perubahan pada posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub.

Farida mengatakan, pergantian di BPSDMP dilakukan karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Oleh sebab itu, Kemenhub menunjuk pelaksana tugas untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan pelaksanaan pekerjaan di badan tersebut tetap berjalan.

Kesimpulan

Pergantian Muhammad Masyhud dari posisi Dirjen Perhubungan Laut disebut Kemenhub sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan evaluasi manajerial. Penunjukan Lollan Panjaitan sebagai Plt Dirjen Hubla dilakukan untuk menjaga kesinambungan tugas, sekaligus memperkuat kepemimpinan serta sistem pengawasan.

Ke depan, Kemenhub berharap perubahan tersebut dapat mempercepat upaya peningkatan keselamatan pelayaran dan efektivitas pengawasan transportasi laut. Pembenahan akan dilakukan melalui penguatan regulasi, administrasi, serta pengawasan operasional di lapangan agar pelayanan transportasi laut kepada masyarakat semakin baik.