Kementerian PU Temukan 81 Ribu Transaksi Judi Online Pegawai Senilai Rp12 Miliar

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menemukan lebih dari 81 ribu transaksi judi online yang dilakukan oleh pegawainya sepanjang 2024 hingga 2025. Total nilai transaksi tersebut tercatat mencapai lebih dari Rp12 miliar.

Temuan ini telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi terlibat. Kementerian PU juga mulai menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan data, bukti, serta ketentuan yang berlaku.

Sekitar 2.000 Pegawai Diperiksa

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, sekitar 2.000 pegawai menjadi bagian dari proses pemeriksaan terkait temuan transaksi judi online tersebut. Sebagian pegawai telah dikenai sanksi, sementara sebagian lainnya masih menjalani proses sesuai tingkat pelanggaran masing-masing.

Menurut Dody, penanganan perkara tersebut penting karena Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, setiap pegawai dituntut memiliki disiplin serta integritas yang sejalan dengan tanggung jawab yang diemban.

“Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Selasa (15/9).

Temuan judi online itu ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada data dan bukti yang tersedia, serta mengikuti ketentuan yang berlaku dalam proses penanganan pelanggaran pegawai.

Dampak Tidak Hanya pada Pegawai

Kementerian PU menilai persoalan judi online tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah pribadi pegawai. Aktivitas tersebut juga berpotensi memengaruhi kehidupan keluarga, kondisi sosial, kinerja, serta kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan, temuan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pembinaan dan pengawasan internal. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk menangani pegawai yang terbukti melanggar, tetapi juga untuk memperkuat upaya pencegahan.

“Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai,” tutur Apri.

Evaluasi Sistem Pengawasan

Apri menjelaskan, evaluasi akan dilakukan dengan mengidentifikasi area yang masih perlu diperkuat. Kementerian juga meninjau efektivitas pembinaan pegawai serta menyiapkan langkah pencegahan agar potensi pelanggaran serupa dapat diketahui dan ditangani lebih awal.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian PU untuk menjaga kualitas pembinaan aparatur sekaligus memastikan pengawasan internal berjalan secara efektif. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat segera direspons berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sanksi Disesuaikan dengan Tingkat Pelanggaran

Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Indah Junica mengatakan, sanksi terhadap pegawai diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan tersebut membagi sanksi ke dalam kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Untuk pelanggaran ringan, pegawai dapat dikenai teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara itu, pelanggaran sedang dapat berujung pada penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan pangkat selama satu tahun.

Adapun pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat dikenai sanksi yang lebih tegas. Bentuknya antara lain penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sementara pelanggaran berat dikenai sanksi berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Maulidya.

Penguatan Pembinaan dan Pencegahan

Kementerian PU menyatakan, penanganan terhadap pegawai yang terlibat judi online akan berjalan bersamaan dengan penguatan pembinaan dan pencegahan di lingkungan kementerian. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme pegawai.

Ke depan, hasil pemeriksaan dan evaluasi internal diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengawasan serta memperkuat pembinaan pegawai. Kementerian PU juga menegaskan bahwa proses pemberian sanksi dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Temuan lebih dari 81 ribu transaksi judi online dengan nilai di atas Rp12 miliar tersebut menjadi perhatian serius bagi Kementerian PU. Selain menindak pegawai yang terbukti melanggar, kementerian perlu memastikan sistem pengawasan dan pencegahan terus diperkuat agar kejadian serupa dapat dideteksi dan ditangani sejak dini.

Sumber: Cnnindonesia