KPU Siapkan Rp2,53 Triliun untuk Belanja Pegawai pada Anggaran 2027

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,53 triliun untuk belanja pegawai pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari total pagu KPU yang mencapai Rp4,68 triliun.

Alokasi belanja pegawai itu mencakup pembayaran gaji, tunjangan kinerja, serta uang kehormatan bagi pimpinan dan anggota KPU. Selain belanja pegawai, anggaran KPU juga akan digunakan untuk kebutuhan operasional perkantoran serta persiapan tahapan Pemilu 2029 yang mulai dialokasikan pada 2027.

Total Pagu Anggaran KPU pada 2027

Sekretaris Jenderal KPU Suryadi menjelaskan, pagu anggaran KPU pada tahun anggaran 2027 terbagi ke dalam beberapa jenis belanja. Belanja operasional pegawai mendapatkan porsi terbesar, yakni Rp2,53 triliun atau sekitar 54,05 persen dari total anggaran.

Sementara itu, belanja operasional kantor dialokasikan sebesar Rp722 miliar atau 15,43 persen. Adapun belanja non-operasional mendapatkan pagu sebesar Rp1,42 triliun atau 30,52 persen.

Menurut Suryadi, anggaran non-operasional tersebut berkaitan dengan tahapan Pemilu 2029 yang mulai dialokasikan pada tahun anggaran 2027. Penjelasan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (31/8).

Alokasi pada belanja anggaran non-operasional ini adalah alokasi anggaran tahapan Pemilu 2029 yang dialokasikan pada tahun anggaran 2027.

Rincian Belanja Pegawai KPU

Suryadi memaparkan, anggaran belanja operasional pegawai sebesar Rp2,53 triliun digunakan untuk membiayai kebutuhan pegawai di lingkungan KPU. Komponen tersebut meliputi gaji, tunjangan kinerja, serta uang kehormatan bagi ketua dan anggota KPU.

Anggaran untuk Pimpinan dan Pegawai

Pembiayaan tersebut mencakup ketua dan anggota KPU dengan jumlah 2.785 orang. Selain itu, anggaran belanja pegawai juga diperuntukkan bagi 7.890 pegawai negeri sipil (PNS), 2.783 calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta 6.846 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa belanja pegawai menjadi komponen utama dalam struktur anggaran KPU untuk 2027. Penggunaan anggaran diarahkan untuk memenuhi hak keuangan para pegawai dan unsur pimpinan serta anggota lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Belanja Operasional Perkantoran

Selain belanja pegawai, KPU mengalokasikan Rp722 miliar untuk mendukung operasional layanan perkantoran pada 553 satuan kerja atau satker. Anggaran ini digunakan antara lain untuk pemeliharaan gedung KPU, gudang, kendaraan operasional, serta kebutuhan layanan dasar perkantoran.

Dari sisi status gedung, terdapat 312 gedung KPU yang merupakan milik sendiri. Sebanyak 48 gedung berstatus pinjam pakai, sedangkan 193 gedung lainnya masih disewa.

Untuk gudang KPU, sebanyak 284 unit merupakan milik KPU. Kemudian, 209 gudang berstatus pinjam pakai dan 60 gudang masih berstatus sewa. Data tersebut menjadi bagian dari kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibiayai melalui anggaran operasional kantor.

Kebutuhan Layanan dan Pegawai Non-ASN

Anggaran operasional kantor juga mencakup pemeliharaan kendaraan operasional, pembayaran listrik, telepon, air, dan internet. Selain itu, terdapat alokasi honor bagi 629 pegawai non-ASN.

KPU juga menyiapkan honorarium untuk pengelolaan keuangan di 553 satker. Dukungan tersebut diperlukan untuk menunjang pelaksanaan administrasi dan pengelolaan anggaran di lingkungan KPU.

Penguatan Sistem Teknologi Informasi Pemilu

Sebagian anggaran operasional juga diarahkan untuk mendukung sarana dan prasarana teknologi informasi kepemiluan. KPU berencana memperkuat sistem teknologi informasi pemilu serta mengembangkan sejumlah aplikasi yang diperlukan dalam tahapan 2027.

Suryadi menyebut pengembangan dan persiapan tersebut mencakup Silon, Sidalih, dan Sidapil. Ketiganya menjadi bagian dari sistem teknologi informasi yang perlu disiapkan dalam rangka mendukung tahapan pemilu.

Dengan demikian, anggaran KPU pada 2027 tidak hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan pegawai dan operasional kantor. Sebagian anggaran juga disiapkan untuk mendukung persiapan tahapan Pemilu 2029, termasuk melalui penguatan infrastruktur serta aplikasi teknologi informasi kepemiluan.

Kesimpulan

KPU memperoleh pagu anggaran sebesar Rp4,68 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dari jumlah tersebut, Rp2,53 triliun atau 54,05 persen dialokasikan untuk belanja operasional pegawai, Rp722 miliar untuk operasional kantor, dan Rp1,42 triliun untuk belanja non-operasional.

Belanja pegawai mencakup gaji, tunjangan kinerja, serta uang kehormatan bagi pimpinan dan anggota KPU, selain pembiayaan bagi PNS, CPNS, dan PPPK. Di sisi lain, belanja operasional kantor digunakan untuk pemeliharaan gedung, gudang, kendaraan, layanan dasar, honor pegawai non-ASN, serta dukungan teknologi informasi.

Ke depan, alokasi anggaran non-operasional dan dukungan teknologi informasi akan menjadi bagian dari persiapan KPU menghadapi tahapan Pemilu 2029 yang mulai dialokasikan pada 2027.