Mendagri Minta Pemda Waspadai Kenaikan Harga Ayam, Telur, dan Beras Pemicu Inflasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang berpotensi mendorong inflasi nasional. Tiga komoditas yang menjadi perhatian utama adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras.

Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar bersamaan dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/9).

Inflasi Nasional Naik Menjadi 3,19 Persen

Tito menyampaikan bahwa inflasi nasional masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali. Namun, angka inflasi tercatat meningkat menjadi 3,19 persen, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada level 2,88 persen.

Kenaikan juga terlihat secara bulanan. Inflasi dari Juli ke Agustus 2026 tercatat meningkat sebesar 0,21 persen. Menurut Tito, peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran, yakni makanan, minuman, dan tembakau, pendidikan, serta perawatan pribadi.

Situasi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena perubahan harga pada komoditas pangan dapat memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus memberikan tekanan terhadap inflasi di berbagai daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta tidak menunggu hingga kenaikan harga semakin tinggi sebelum mengambil langkah pengendalian.

Tiga Komoditas Pangan Menjadi Perhatian

Harga Ayam, Telur, dan Beras Perlu Dipantau

Dari kelompok pangan, Tito meminta pemda mencermati pergerakan harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab kenaikan harga agar langkah intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.

Selain melakukan pemantauan, pengendalian harga juga perlu didukung koordinasi yang kuat antara pemerintah, produsen, distributor, dan pihak terkait lainnya. Tito menyebut Perum Bulog dapat mempertimbangkan pelaksanaan operasi pasar bersama Badan Pangan Nasional sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas harga.

Menurutnya, para distributor dan produsen perlu dikumpulkan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan harga komoditas meningkat. Dengan memahami persoalan di setiap rantai pasok, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Bulog mungkin bisa melakukan operasi pasar dengan Badan Pangan Nasional dan bagaimana untuk mengumpulkan para distributor dan produsen, dicari penyebab harganya kenapa bisa naik,” ujar Tito.

Kenaikan Harga Minyak Dunia Juga Diantisipasi

Selain komoditas pangan, Tito meminta pemerintah mewaspadai perkembangan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak berpotensi memengaruhi biaya transportasi, terutama angkutan udara.

Tito juga mengingatkan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga avtur terhadap tarif angkutan yang diatur pemerintah. Langkah antisipasi dinilai penting agar perubahan biaya bahan bakar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap masyarakat maupun perekonomian daerah.

TPID Diminta Perkuat Koordinasi

Dalam rapat tersebut, Tito turut menyoroti adanya disparitas inflasi antar daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda sehingga pengendalian inflasi perlu dilakukan berdasarkan perkembangan harga di wilayah masing-masing.

Pemda yang mencatatkan inflasi tinggi diminta segera memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat identifikasi masalah serta mendorong penyusunan langkah penanganan yang lebih efektif.

Di sisi lain, Tito menyampaikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga sehingga inflasi tetap terkendali. Ia mengucapkan terima kasih kepada daerah yang mampu menjalankan pengendalian harga dengan baik.

Pemantauan Harga Harus Dilakukan Sejak Dini

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk mencegah kenaikan harga berkembang menjadi gejolak yang lebih besar. Pemerintah daerah dan pihak terkait diminta memahami pola konsumsi masyarakat serta memantau perkembangan harga secara berkala.

Tomsi menilai intervensi sebaiknya dilakukan sebelum harga melewati batas toleransi. Dengan pemantauan sejak dini, pemerintah dapat mengambil tindakan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

“Ini yang perlu diperhatikan dan dimonitor betul batas toleransi mana dia naik kemudian kita melaksanakan intervensi tadi, supaya jangan naik tinggi dulu baru kita berbuat,” ujar Tomsi.

Pengawasan Rantai Distribusi Daging Ayam

Tomsi secara khusus meminta pemantauan harga daging ayam dilakukan di seluruh rantai distribusi. Pengawasan perlu mencakup tingkat peternak, distributor, hingga konsumen.

Pemantauan pada setiap tahapan distribusi penting untuk mengetahui titik terjadinya kenaikan harga. Dengan demikian, kebijakan pengendalian dapat diarahkan pada bagian yang memang membutuhkan intervensi, bukan hanya menyasar tahap akhir ketika harga sudah sampai kepada konsumen.

Selain daging ayam, pemerintah daerah juga diminta memantau komoditas lain yang berpotensi mendorong inflasi. Apabila ditemukan gejolak harga, langkah penanganan perlu segera dilakukan sesuai kondisi yang dihadapi di masing-masing daerah.

Kesimpulan

Pemerintah pusat meminta pemda mewaspadai kenaikan harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras karena ketiganya berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi nasional. Meskipun inflasi masih dinilai relatif terkendali pada level 3,19 persen, peningkatan dibandingkan periode sebelumnya menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat.

Ke depan, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui pemantauan harga sejak dini, koordinasi antarpihak, pengawasan rantai distribusi, serta intervensi yang tepat waktu. Penguatan peran TPID di daerah juga menjadi penting agar setiap potensi kenaikan harga dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gejolak yang lebih besar.

Sumber: Cnnindonesia