Pemerintah Siapkan Pengangkatan 231.246 PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu pada 2027

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan kesempatan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga guru secara nasional.

Rencana tersebut disampaikan Menteri PAN-RB Rini Widyantini setelah mengikuti rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Selasa (18/8). Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

PPPK Paruh Waktu Diberi Kesempatan Menjadi Penuh Waktu

Rini mengatakan, pemerintah telah menyepakati pemberian kesempatan bagi PPPK paruh waktu untuk mengikuti proses peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu. Proses tersebut direncanakan berlangsung pada 2027.

“Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” ujar Rini dalam konferensi pers seusai rapat.

Berdasarkan data yang disampaikan KemenPAN-RB, jumlah PPPK guru saat ini mencapai 955.245 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang tercatat sebagai PPPK guru paruh waktu.

Angka tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik. Pemerintah juga telah menyusun proyeksi kebutuhan guru secara nasional yang mencapai 526.689 formasi.

Kebutuhan Guru Nasional Capai 526.689 Formasi

Menurut Rini, proyeksi kebutuhan guru tersebut merupakan akumulasi kebutuhan di sejumlah lingkungan pendidikan. Cakupannya meliputi sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, serta Sekolah Garuda.

Perhitungan itu disusun untuk memastikan kebutuhan tenaga pengajar di berbagai satuan pendidikan dapat terpenuhi. Namun, pemerintah belum menyampaikan rincian pembagian formasi untuk masing-masing kementerian maupun jenis sekolah.

Formasi CPNS Guru Juga Akan Dibuka

Selain memberikan peluang bagi PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi PPPK guru penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seleksi tersebut diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027. Dengan demikian, PPPK guru penuh waktu akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti proses seleksi PNS sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan pendaftarannya di tahun awal 2027,” kata Rini.

Pemerintah juga berencana membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru secara umum pada periode yang sama. Kendati demikian, Rini belum mengungkapkan jumlah formasi CPNS guru yang akan tersedia.

Formasi tersebut akan mengacu pada proyeksi kebutuhan guru nasional, termasuk untuk Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, dan Sekolah Garuda. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah serta mekanisme seleksi masih menunggu pengumuman berikutnya dari pemerintah.

Pengangkatan PPPK Disebut Tidak Mengganggu Fiskal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah melakukan penghitungan terkait rencana pengangkatan PPPK guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan membahayakan kondisi fiskal nasional.

Pemerintah, kata Purbaya, akan menjaga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan. Defisit fiskal pada 2027 ditargetkan tetap dijaga sebesar 2,4 persen.

“Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya,” ujar Purbaya.

Kesimpulan

Pemerintah memberikan peluang bagi 231.246 PPPK guru paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Pada periode yang sama, PPPK guru penuh waktu juga diperkirakan dapat mengikuti seleksi menjadi PNS, sementara formasi CPNS guru akan dibuka secara umum.

Kebijakan tersebut disiapkan untuk mendukung pemenuhan proyeksi kebutuhan 526.689 guru secara nasional. Pemerintah menyatakan seluruh langkah itu telah diperhitungkan agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal negara. Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada rincian formasi, jadwal pendaftaran, serta mekanisme seleksi yang akan diumumkan pemerintah.