Prabowo Ganti Menteri Keuangan, Suahasil Nazara Hadapi Tantangan Menjaga APBN dan Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada Senin (14/9). Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

Suahasil dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Setelah pelantikan, ia mengatakan mendapat arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Selain itu, APBN diminta tetap mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Suahasil juga menegaskan komitmen untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen. Namun, pergantian menteri keuangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan pencopotan Purbaya yang baru sekitar satu tahun menjalankan tugasnya.

Alasan Pergantian Purbaya Belum Dijelaskan

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya. Karena itu, ia menilai terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa pergantian tersebut disebabkan oleh kegagalan kinerja ekonomi.

“Belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya, sehingga terlalu jauh bila langsung menyimpulkan ia dicopot karena kinerja ekonomi dinilai gagal,” kata Syafruddin.

Menurut Syafruddin, sejumlah indikator menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih relatif terjaga. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN tercatat sekitar 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, penerimaan negara disebut tumbuh kuat.

Lembaga pemeringkat S&P juga tetap mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pergantian Purbaya tidak dapat langsung dipandang sebagai evaluasi atas kegagalan kebijakan fiskal.

Dinilai Berkaitan dengan Arah Kebijakan Fiskal

Syafruddin menilai pergantian Purbaya lebih masuk akal dibaca sebagai persoalan kecocokan arah kebijakan, gaya komunikasi, serta kebutuhan Presiden Prabowo untuk menjaga kendali atas agenda fiskal yang semakin besar.

Purbaya disebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif dengan ruang fiskal yang lebih longgar. Di sisi lain, pasar global semakin sensitif terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia.

Dengan demikian, pergantian tersebut dinilai lebih tepat dipahami sebagai keputusan politik-ekonomi untuk mengubah cara APBN dikelola dan dikomunikasikan, bukan sebagai bukti sederhana bahwa Purbaya gagal menjalankan tugasnya.

Menurut Syafruddin, ukuran keberhasilan pemerintahan berikutnya akan terlihat dari kemampuannya menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan premi risiko dan biaya utang. Tantangan tersebut menjadi penting karena kebijakan fiskal harus tetap mendukung pertumbuhan, tetapi tidak boleh mengurangi kepercayaan pasar.

Satu Tahun Belum Cukup Menilai Seluruh Kebijakan

Syafruddin berpandangan bahwa masa jabatan sekitar satu tahun terlalu singkat untuk menilai seluruh hasil kebijakan seorang menteri keuangan. Kebijakan seperti reformasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, pembiayaan, dan investasi publik membutuhkan waktu sebelum dampaknya terlihat terhadap produktivitas, lapangan kerja, serta kapasitas fiskal.

Meski demikian, periode satu tahun tetap cukup untuk melihat arah kebijakan, kualitas pelaksanaan, disiplin anggaran, dan kemampuan membangun kepercayaan pasar. Oleh karena itu, penilaian terhadap seorang menteri keuangan perlu memisahkan hasil akhir dari proses kebijakan yang telah dijalankan.

Syafruddin menilai Purbaya tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan angka pertumbuhan atau defisit dalam waktu yang singkat. Terlebih, sejumlah program pada 2026 merupakan kelanjutan dari desain kebijakan yang telah disusun sebelumnya.

Hal yang dapat diuji, antara lain, kemampuan meningkatkan kualitas penerimaan, menjaga belanja tetap produktif, memperkuat kredibilitas APBN, serta membangun komunikasi yang konsisten dengan Bank Indonesia dan investor. Dengan demikian, pergantian setelah satu tahun lebih mencerminkan pilihan kepemimpinan daripada evaluasi lengkap terhadap hasil fiskal jangka panjang.

Suahasil Membawa Kontinuitas Institusional

Penunjukan Suahasil dinilai masuk akal apabila tujuan pemerintah adalah mengurangi risiko transisi dan memulihkan keyakinan bahwa aturan fiskal tidak berubah secara mendadak.

Suahasil bukan figur baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai aspek pengelolaan keuangan negara, mulai dari APBN, penerimaan, pembiayaan, hubungan keuangan pusat dan daerah, hingga komunikasi dengan pasar.

Syafruddin menyebut kekuatan utama Suahasil terletak pada kontinuitas institusional dan kemampuan teknokratis. Namun, tantangannya bukan hanya menguasai angka-angka fiskal. Ia juga perlu memiliki otoritas yang cukup untuk menolak program prioritas yang tidak memiliki sumber pembiayaan sehat atau manfaat ekonomi yang lemah.

Keberhasilan Suahasil akan ditentukan oleh kemampuannya menjaga disiplin fiskal di tengah target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan agenda belanja pemerintah yang besar. Pasar akan menilai rekam jejaknya sekaligus kemampuannya menjaga defisit, memastikan transparansi kewajiban, dan mempertahankan konsistensi kebijakan tanpa menghambat pertumbuhan.

Menjaga Kredibilitas RAPBN 2027

Pekerjaan rumah mendesak Suahasil adalah menjaga kredibilitas RAPBN 2027 sambil mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, belanja negara Rp4.097,2 triliun, pembiayaan Rp671,2 triliun, serta defisit 2,40 persen terhadap PDB.

Syafruddin mengingatkan agar tambahan belanja benar-benar meningkatkan produktivitas dan mampu menarik investasi swasta. Belanja tersebut jangan sampai hanya memperbesar kebutuhan utang tanpa memberikan dampak ekonomi yang sepadan.

Suahasil juga perlu menjaga biaya pembiayaan negara. Kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dapat meningkatkan beban bunga utang dan mempersempit ruang fiskal untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta transfer ke daerah.

Selain itu, seluruh kewajiban fiskal, termasuk dukungan terhadap badan usaha milik negara dan proyek strategis, perlu disampaikan secara transparan. Transparansi dibutuhkan agar pasar tidak menilai adanya beban fiskal tersembunyi.

Dunia Usaha Sambut Penunjukan Suahasil

Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menilai penunjukan Suahasil merupakan langkah tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Saleh, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan akan memudahkannya mengambil kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang saat ini dinantikan dunia usaha. Latar belakangnya sebagai akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta pengalaman memimpin Badan Kebijakan Fiskal dinilai menjadi modal penting.

Saleh berharap Suahasil mampu memahami kebutuhan sektor industri dan perdagangan sehingga aktivitas ekonomi tetap bergerak. Ia juga menilai sektor swasta perlu ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, kebijakan fiskal yang diterapkan di masa mendatang diharapkan bersifat pro-pertumbuhan dan tidak menghambat kegiatan industri maupun perdagangan.

Kesimpulan

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara belum dapat disimpulkan sebagai akibat kegagalan kinerja ekonomi karena belum ada penjelasan resmi mengenai alasan keputusan tersebut. Pengamat menilai masa jabatan sekitar satu tahun juga belum cukup untuk mengukur seluruh dampak kebijakan fiskal.

Suahasil kini menghadapi tantangan untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen, mempertahankan kredibilitas APBN, mengelola pembiayaan, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan menjaga disiplin fiskal, meningkatkan produktivitas belanja, dan mempertahankan kepercayaan pasar tanpa menghambat aktivitas dunia usaha.