Presiden Prabowo Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Penanganan Karhutla

Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional, terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pertemuan ini berlangsung sebelum Presiden Prabowo bertolak ke Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok. Dalam agenda tersebut, Presiden menerima laporan mengenai kondisi terkini di lapangan, termasuk langkah pemadaman, pengendalian, serta upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Prabowo Terima Laporan Perkembangan Karhutla

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan antara Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri turut membahas perkembangan situasi nasional secara umum. Salah satu perhatian utama ialah penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Melalui unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kondisi terbaru di lapangan. Laporan tersebut mencakup perkembangan kebakaran serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memadamkan dan mengendalikan titik api.

Pemerintah, kata Teddy, terus memperkuat koordinasi lintas instansi. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan karhutla dapat berjalan secara cepat, terpadu, dan terarah. Koordinasi juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan meluasnya titik kebakaran di berbagai wilayah.

Sejumlah Pejabat Hadiri Pertemuan di Hambalang

Pertemuan di kediaman Presiden Prabowo itu turut dihadiri sejumlah pejabat dari unsur pemerintah, TNI, dan Polri. Mereka antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dari jajaran Polri, hadir Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri. Pertemuan tersebut juga diikuti Kabaintelkam Komjen Pol Yuda Gustawan dan Kabaharkam Polri Komjen Pol Haryanto.

Sementara itu, unsur TNI yang hadir di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro, serta Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto.

Kondisi Karhutla di Kalimantan Masih Menjadi Perhatian

Pertemuan tersebut berlangsung ketika karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memantau 30 titik api.

Kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dilaporkan berada dalam kategori berbahaya. Jarak pandang bahkan tercatat berada di bawah satu kilometer, sehingga turut menyulitkan proses penanganan di lapangan.

Operasi Pemadaman Menghadapi Sejumlah Kendala

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, operasi pemadaman terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Upaya tersebut diarahkan untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas.

Namun, petugas menghadapi sejumlah kendala dalam proses pemadaman. Rendahnya visibilitas menjadi salah satu hambatan, terutama ketika kondisi asap semakin pekat. Selain itu, karakteristik lahan gambut yang sulit dipadamkan dan keterbatasan sumber air juga memperberat penanganan karhutla.

Kalimantan Tengah Tetapkan Status Tanggap Darurat

Selain Kalimantan Barat, kondisi karhutla di Kalimantan Tengah juga mendapat perhatian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat karhutla untuk periode 31 Agustus hingga 29 September 2026.

Hingga 31 Agustus, tercatat sebanyak 2.285 kejadian karhutla di wilayah tersebut. Luas lahan yang terdampak mencapai 6.587,84 hektare. Data itu menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan terkoordinasi.

Kesimpulan

Pemanggilan Panglima TNI dan Kapolri oleh Presiden Prabowo menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah dalam menghadapi situasi nasional, khususnya karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Presiden telah menerima laporan mengenai kondisi lapangan, proses pemadaman, serta berbagai kendala yang dihadapi petugas.

Ke depan, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar penanganan karhutla dapat berlangsung cepat dan terpadu. Pemantauan terhadap titik api, operasi pemadaman darat dan udara, serta pengendalian potensi perluasan kebakaran akan menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi karhutla di sejumlah wilayah.