RAPBN 2027: BGN Tetap dengan Anggaran Tertinggi, Kemenhan dan Dua Kementerian Pendidikan Naik

Pemerintah menetapkan sejumlah alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027, sebagian besar kementerian dan lembaga tercatat mengalami penurunan anggaran dibandingkan 2026. Namun, beberapa instansi masih mendapatkan kenaikan alokasi.

Rencana anggaran tersebut disusun di tengah kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam ringkasan eksekutif Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027 disebutkan bahwa perekonomian dunia pada 2027 masih akan diwarnai dinamika kompleks dan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

BGN Masih Menempati Posisi Teratas

Badan Gizi Nasional (BGN) tetap menjadi kementerian atau lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2027. Meski demikian, anggaran BGN mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2026, BGN memperoleh anggaran sebesar Rp268 triliun. Sementara itu, dalam RAPBN 2027, alokasinya turun menjadi Rp240,2 triliun. Dengan demikian, BGN masih berada di urutan pertama dalam daftar lembaga dengan anggaran tertinggi, meskipun nominalnya lebih rendah dibandingkan 2026.

Anggaran Polri Turun, Kemenhan Naik

Penurunan anggaran juga terjadi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Alokasi untuk Polri berkurang dari Rp146,05 triliun pada 2026 menjadi Rp139,1 triliun pada 2027. Penurunan tersebut berada di kisaran 5 persen.

Berbeda dengan Polri, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru memperoleh kenaikan anggaran. Alokasi Kemenhan meningkat dari Rp187,1 triliun pada 2026 menjadi Rp189,01 triliun pada 2027.

Kenaikan tersebut menempatkan Kemenhan di posisi kedua dalam daftar kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar pada RAPBN 2027. Posisi ini berada di bawah BGN dan di atas Polri.

Anggaran Kementerian Pendidikan Mengalami Kenaikan

Selain Kemenhan, kenaikan anggaran juga terjadi pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Anggaran Kemendikdasmen naik sekitar 9 persen. Pada 2026, kementerian tersebut memperoleh Rp56,6 triliun. Dalam RAPBN 2027, alokasinya meningkat menjadi Rp61,1 triliun.

Sementara itu, anggaran Kemendiktisaintek bertambah sekitar 6,5 persen, dari Rp61,8 triliun pada 2026 menjadi Rp65,1 triliun pada 2027. Kenaikan anggaran kedua kementerian tersebut membuatnya masuk dalam daftar 10 kementerian dan lembaga dengan alokasi terbesar.

Daftar 10 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Tertinggi

Berikut daftar kementerian dan lembaga dengan pos anggaran tertinggi dalam RAPBN 2027 berdasarkan perbandingan alokasi 2026 dan 2027:

1. Badan Gizi Nasional (BGN)
   2026: Rp268 triliun
   2027: Rp240,2 triliun
2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
   2026: Rp187,1 triliun
   2027: Rp189,01 triliun
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
   2026: Rp146,05 triliun
   2027: Rp139,1 triliun
4. Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU)
   2026: Rp118,5 triliun
   2027: Rp114,5 triliun
5. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
   2026: Rp114 triliun
   2027: Rp102,1 triliun
6. Kementerian Agama (Kemenag)
   2026: Rp88,8 triliun
   2027: Rp87,6 triliun
7. Kementerian Sosial (Kemensos)
   2026: Rp84,4 triliun
   2027: Rp84,7 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)
   2026: Rp61,8 triliun
   2027: Rp65,1 triliun
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
   2026: Rp56,6 triliun
   2027: Rp61,1 triliun
10. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
    2026: Rp52,01 triliun
    2027: Rp49,8 triliun

Kesimpulan

RAPBN 2027 menunjukkan bahwa sebagian besar kementerian dan lembaga dalam daftar anggaran terbesar mengalami penurunan alokasi dibandingkan 2026. BGN tetap menjadi lembaga dengan anggaran tertinggi, meskipun anggarannya turun menjadi Rp240,2 triliun.

Di sisi lain, Kemenhan, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemensos tercatat memperoleh kenaikan anggaran. Perubahan alokasi tersebut berlangsung ketika pemerintah memperkirakan perekonomian dunia pada 2027 masih menghadapi dinamika kompleks dan ketidakpastian tinggi. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pembahasan serta penetapan RAPBN 2027.

Sumber: Cnnindonesia