Utang BLBI Rp218,3 Triliun Lunas, Pemerintah Tetap Kejar Hak Tagih Obligor dan Debitur

Jakarta – Pemerintah akhirnya melunasi seluruh surat utang yang diterbitkan untuk menangani krisis perbankan melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pelunasan tersebut dilakukan hampir tiga dekade setelah krisis moneter 1997-1998 mengguncang sistem keuangan Indonesia.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dana yang digunakan berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari surplus Bank Indonesia (BI). Dengan pembayaran itu, surat utang pemerintah terkait penanganan krisis 1997-1998 senilai Rp218,3 triliun dinyatakan telah lunas.

Meski kewajiban pemerintah kepada BI telah selesai, persoalan BLBI belum sepenuhnya berakhir. Pemerintah masih memiliki hak tagih terhadap para obligor dan debitur yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara.

Utang BLBI Berawal dari Krisis Moneter 1997-1998

Perjalanan utang BLBI bermula dari krisis moneter 1997-1998. Pada masa itu, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan tajam hingga mencapai sekitar Rp15 ribu per dolar Amerika Serikat. Gejolak tersebut berdampak besar terhadap sistem keuangan nasional dan membuat sejumlah bank menghadapi masalah likuiditas serta solvabilitas.

Untuk menjaga stabilitas perbankan, Bank Indonesia menyalurkan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan. Total dana BLBI yang dikucurkan mencapai sekitar Rp147,7 triliun dan diberikan kepada 48 bank.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pada 2021 bahwa bantuan tersebut pada awalnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan yang terdampak krisis. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengambil alih sejumlah kewajiban perbankan. Penanganan krisis juga dibiayai melalui penerbitan surat utang negara (SUN), yang selanjutnya menjadi beban pemerintah. Selain membayar pokok utang, pemerintah juga menanggung pembayaran bunga selama bertahun-tahun.

Pengelolaan BLBI Berujung Persoalan Keuangan dan Hukum

Pengembalian dana BLBI kepada negara berlangsung panjang. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2000, terdapat persoalan dalam pengelolaan dana BLBI yang menimbulkan kerugian negara.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan dugaan penyimpangan senilai Rp54,561 triliun yang melibatkan 28 bank penerima BLBI. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perkara hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani sejumlah perkara terkait BLBI. Vonis perdana terhadap sejumlah pejabat Bank Indonesia dan pihak perbankan dijatuhkan pada 2003. Namun, di luar proses hukum tersebut, penagihan kewajiban kepada para obligor dan debitur terus berlangsung lintas pemerintahan.

Satgas BLBI Dibentuk untuk Mempercepat Penagihan

Pemerintah kembali mengintensifkan upaya penagihan dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI pada 2021. Satgas tersebut dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 yang ditandatangani pada 6 April 2021 dan dilantik pada Juni di tahun yang sama.

Saat itu, pemerintah mencatat total kewajiban para obligor dan debitur BLBI mencapai Rp110,45 triliun. Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI ketika itu, Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah akan mengejar seluruh hak negara, termasuk aset obligor dan debitur yang berada di luar negeri.

Langkah penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemanggilan dan pemberian somasi hingga penguasaan serta penyitaan aset. Pada Agustus 2021, pemerintah mengambil alih secara fisik 49 bidang tanah dengan total luas sekitar 5,29 juta meter persegi. Aset-aset tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

Pemerintah juga berupaya menelusuri aset ketika kepemilikan usaha atau kekayaan telah berpindah tangan kepada keluarga obligor. Selain melalui penyitaan aset, penagihan dilakukan dengan mendorong pembayaran kewajiban secara langsung.

Sejumlah Aset Disita dan Pembayaran Dilakukan

Pada November 2021, obligor Sjamsul Nursalim tercatat membayar Rp150 miliar kepada negara dalam tiga kali pembayaran, yaitu pada 11, 17, dan 18 November. Ketika itu, total kewajiban yang ditagihkan Satgas BLBI kepada Sjamsul mencapai Rp470,65 miliar.

Satgas juga menyita aset debitur, salah satunya tanah seluas sekitar 100 hektare di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tanah tersebut diambil sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban PT Lucky Star Navigation Corp.

Penagihan terus dilakukan hingga masa kerja Satgas BLBI berakhir pada akhir 2024. Setelah Satgas dibubarkan, proses penyelesaian piutang dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), termasuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Suahasil menyebut pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 sebagai salah satu dasar dalam melanjutkan penyelesaian piutang BLBI. Upaya tersebut mencakup penagihan aktif, pemancangan dan penyitaan aset, serta penandaan terhadap aset yang berkaitan dengan BLBI.

Surat Utang Rp218,3 Triliun Resmi Lunas

Dari sisi kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia, proses pelunasan memasuki tahap akhir pada 2026. Pemerintah memperoleh tambahan penerimaan setelah BI membukukan surplus. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebagian surplus tersebut disetorkan ke kas negara dalam bentuk PNBP.

Dana PNBP dari surplus BI itu kemudian digunakan untuk membayar kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis perbankan 1997-1998. Suahasil menyatakan pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026.

Sebelumnya, pemerintah telah melunasi kewajiban obligasi rekapitalisasi perbankan pada Juli 2020. Adapun surat utang yang berkaitan dengan penanganan krisis melalui BLBI baru dinyatakan selesai pada Agustus 2026.

Pelunasan Tidak Menghapus Hak Tagih Negara

Suahasil menegaskan bahwa lunasnya surat utang pemerintah senilai Rp218,3 triliun tidak berarti kewajiban para obligor dan debitur BLBI otomatis berakhir. Pemerintah tetap berhak menagih kewajiban yang belum diselesaikan.

Dengan demikian, hubungan keuangan antara pemerintah dan Bank Indonesia terkait surat utang penanganan krisis telah selesai. Namun, pemerintah akan terus melanjutkan proses penagihan kepada obligor dan debitur karena negara masih memiliki hak tagih.

Kesimpulan

Pelunasan surat utang BLBI senilai Rp218,3 triliun menjadi penanda berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia yang lahir dari penanganan krisis moneter 1997-1998. Pembayaran terakhir dilakukan menggunakan PNBP yang berasal dari surplus BI, hampir 29 tahun setelah krisis mengguncang Indonesia.

Meski demikian, penyelesaian utang pemerintah tidak menutup seluruh persoalan BLBI. Pemerintah masih harus melanjutkan penagihan terhadap obligor dan debitur yang memiliki kewajiban kepada negara. Ke depan, keberhasilan penyelesaian BLBI tidak hanya ditentukan oleh lunasnya surat utang, tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam memulihkan hak negara melalui penagihan dan pengelolaan aset terkait.