APPI Minta Sasaran Konsumen Ditentukan Sebelum Program DP 0 Persen Motor Listrik

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) meminta pemerintah dan pelaku industri menetapkan sasaran konsumen terlebih dahulu sebelum menjalankan program uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk pembelian motor listrik. Penentuan calon penerima fasilitas dinilai penting karena akan memengaruhi model pembiayaan, tingkat risiko, serta bentuk dukungan yang dibutuhkan.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan perusahaan pembiayaan harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Menurutnya, skema DP 0 persen tidak dapat hanya dilihat dari sisi kemudahan pembayaran di awal, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan konsumen dalam memenuhi cicilan hingga masa kredit selesai.

APPI Soroti Pentingnya Sasaran Debitur

Suwandi menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibahas sebelum program pembiayaan motor listrik tanpa uang muka dijalankan. Salah satunya adalah kejelasan mengenai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.

Pemerintah perlu menentukan apakah fasilitas DP 0 persen akan dibuka untuk masyarakat secara umum atau hanya ditujukan kepada kelompok tertentu. Selain itu, perlu dipastikan pula siapa yang akan menjadi calon debitur dalam skema tersebut.

“Siapa target pasarnya? Siapa yang akan menjadi calon debiturnya? Apakah ini dibuka untuk masyarakat? Apakah ini spesifik untuk profesi-profesi tertentu? Nah itu pasti harus duduk dulu,” ujar Suwandi.

Menurut APPI, kejelasan sasaran konsumen akan membantu perusahaan pembiayaan menyusun skema kredit yang lebih sesuai. Langkah tersebut juga dapat menjadi dasar dalam memperhitungkan risiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh industri.

DP Nol Belum Menjamin Cicilan Terjangkau

Program DP 0 persen berpotensi membuat motor listrik terlihat lebih mudah dibeli karena konsumen tidak perlu menyiapkan uang muka pada awal transaksi. Namun, Suwandi mengingatkan bahwa rendahnya biaya awal tidak otomatis berarti seluruh skema pembelian menjadi ringan.

Besaran cicilan bulanan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan calon pembeli. Apabila konsumen tidak mampu membayar angsuran secara rutin, program tanpa uang muka justru dapat menimbulkan persoalan dalam pembiayaan.

“Kemampuan juga harus, keinginan harus disesuaikan kemampuan. Nggak mampu nyicil ya repot kan?” tutur Suwandi.

Karena itu, penetapan target debitur menjadi salah satu faktor penting dalam merancang program. Fasilitas pembiayaan perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Skema Pembiayaan Perlu Dibahas Bersama

Industri pembiayaan menyambut positif rencana pemerintah untuk menekan, bahkan menghapus, uang muka kredit motor listrik. Rencana tersebut sebelumnya disampaikan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani saat peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Rosan menyebut uang muka kredit motor listrik saat ini berada di kisaran 10 persen. Ia juga menyampaikan bahwa pembelian motor listrik baru mencapai sekitar 1 persen dari total pembelian motor nasional setiap tahun.

Meski demikian, Suwandi menilai program tersebut harus dibahas sejak awal dengan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, pembahasan tidak cukup hanya berfokus pada DP nol persen atau kemungkinan pemberian bunga murah. Pemerintah dan pelaku usaha perlu merancang ekosistem program secara menyeluruh.

Peran Mitra Pembiayaan

Salah satu aspek yang perlu dipastikan adalah struktur kerja sama dalam program tersebut. Pihak-pihak yang berpotensi terlibat antara lain perusahaan pembiayaan, agen pemegang merek (ATPM), dealer, serta unsur lain yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan.

Penentuan mitra pembiayaan juga penting agar pelaksanaan program memiliki pembagian peran yang jelas. Dengan demikian, skema DP 0 persen dapat dibangun berdasarkan kerja sama ekosistem, bukan hanya menjadi kebijakan yang dibebankan kepada satu pihak.

Sumber Bunga Murah Masih Perlu Kejelasan

Selain sasaran konsumen dan mitra pembiayaan, APPI menyoroti sumber pendanaan untuk memberikan bunga kredit yang lebih murah. Apabila tingkat bunga ditekan, perlu ada kepastian mengenai pihak yang menanggung selisih biaya tersebut.

Kejelasan mengenai sumber pembiayaan bunga murah dibutuhkan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengganggu kesehatan industri pembiayaan. Program yang dirancang secara tepat diharapkan mampu mempertemukan kepentingan pemerintah, produsen, dealer, perusahaan pembiayaan, dan konsumen.

Kesimpulan

APPI mendukung rencana program DP 0 persen motor listrik, tetapi meminta agar sasaran konsumen dan skema pembiayaannya ditetapkan terlebih dahulu. Penentuan calon debitur, kemampuan membayar cicilan, struktur kerja sama, serta sumber pendanaan bunga murah menjadi sejumlah hal yang perlu dirumuskan bersama.

Ke depan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan uang muka. Skema tersebut juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Dengan perencanaan serta uji coba yang tepat, program DP 0 persen diharapkan dapat menjadi insentif yang menarik bagi konsumen tanpa mengabaikan keberlanjutan industri pembiayaan.