Nepal Desak Meta dan TikTok Hapus Konten AI, Hoaks, serta QR Donasi Palsu Pascabanjir

Nepal mendesak Meta dan TikTok mempercepat penghapusan berbagai konten berbahaya yang beredar setelah banjir bandang melanda negara tersebut. Konten yang menjadi perhatian pemerintah meliputi gambar dan video mengerikan, rekaman hasil kecerdasan buatan atau AI yang seolah-olah nyata, video lama yang diklaim sebagai kejadian terbaru, informasi palsu, hingga kode QR donasi yang diduga digunakan untuk menipu masyarakat.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan pemerintah Nepal dengan perwakilan Meta dan TikTok pada Jumat (28/8). Pemerintah menilai konten-konten tersebut bukan hanya dapat menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi menghambat operasi bantuan, memicu kepanikan, serta memperburuk kesedihan keluarga korban bencana.

Pemerintah Nepal Minta Penghapusan Konten Lebih Cepat

Bijay Kumar Roy, koordinator Satgas Pengaturan dan Pengelolaan Media Sosial sekaligus Direktur Otoritas Telekomunikasi Nepal (NTA), mengatakan pemerintah meminta Meta dan TikTok segera menghapus tautan menuju unggahan yang bermasalah.

Menurut Roy, koordinasi langsung dengan pengelola platform sangat penting karena penyedia layanan internet hanya dapat memblokir domain situs secara keseluruhan. Sementara itu, konten yang mengandung misinformasi atau materi berbahaya dapat tersebar melalui akun dan unggahan tertentu di dalam platform.

“Karena penyedia layanan internet hanya bisa memblokir domain situs secara keseluruhan, koordinasi langsung dengan pengelola platform menjadi sangat krusial,” kata Roy, seperti diberitakan The Strait Times pada Sabtu (29/8).

Pemerintah Nepal juga meminta kedua perusahaan mengoptimalkan algoritma secara proaktif. Dengan langkah tersebut, konten yang menampilkan kekerasan atau memuat informasi palsu diharapkan dapat terdeteksi dan diblokir secara otomatis sejak diunggah.

Video Lama dan Konten AI Beredar setelah Banjir

Desakan tersebut muncul setelah banjir bandang melanda Nepal pada Rabu (26/8). Pascabencana, sejumlah video lama kembali disebarkan seolah-olah merupakan rekaman terbaru dari lokasi banjir. Situasi itu berpotensi membingungkan masyarakat dan menyulitkan publik dalam membedakan informasi yang benar dari konten yang telah dipelintir.

Selain video lama, beredar pula gambar dan video hasil AI yang dibuat seolah-olah merupakan dokumentasi asli di lokasi bencana. Materi semacam ini dinilai dapat menimbulkan kepanikan karena memperlihatkan situasi yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pemerintah juga menyoroti penyebaran gambar atau video yang menampilkan korban serta dampak bencana secara mengerikan. Selain berisiko menimbulkan kecemasan dan trauma, unggahan tersebut dapat menambah duka keluarga korban.

QR Donasi Palsu Jadi Perhatian Pemerintah

Pihak berwenang Nepal turut menemukan peredaran kode QR palsu yang digunakan untuk menggalang donasi bagi korban banjir. Kode tersebut dikhawatirkan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari kepedulian masyarakat terhadap para korban.

Jika tidak segera ditangani, donasi yang terkumpul melalui QR palsu berpotensi tidak sampai kepada pihak yang membutuhkan. Pemerintah menilai penipuan semacam ini dapat mengganggu penyaluran bantuan dan merugikan masyarakat yang ingin memberikan dukungan bagi korban bencana.

Meta dan TikTok telah menunjuk perwakilan khusus di Nepal. Keberadaan perwakilan tersebut memungkinkan pemerintah menyampaikan laporan mengenai unggahan bermasalah secara langsung. Kedua platform juga telah berkoordinasi dengan pejabat setempat untuk menghapus konten yang dilaporkan.

Waktu Respons Platform Masih 24 hingga 48 Jam

Meski kanal pelaporan telah tersedia, proses penanganan konten belum selalu berlangsung cepat. Roy menyebut platform media sosial saat ini masih membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk menindaklanjuti unggahan yang dilaporkan.

Jeda tersebut dinilai cukup panjang, terutama dalam situasi krisis ketika informasi dapat menyebar luas dalam waktu singkat. Konten yang menyesatkan atau memicu kecemasan bisa lebih dahulu dilihat dan dibagikan banyak pengguna sebelum akhirnya dihapus.

Karena itu, pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok mempercepat waktu respons secara signifikan. Pemerintah juga meminta agar foto dan video yang dapat menimbulkan kecemasan atau trauma segera disamarkan, khususnya materi yang menampilkan korban serta dampak bencana.

Tim Lintas Lembaga Pantau Konten Berbahaya

Untuk memperkuat pengawasan selama masa krisis, pemerintah Nepal membentuk tim lintas lembaga. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi (MoCIT), NTA, serta Kementerian Dalam Negeri.

NTA bertugas menangani koordinasi teknis dengan platform media sosial. Sementara itu, Kepolisian Nepal bertanggung jawab mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga membuat atau menyebarkan konten berbahaya. Apabila diperlukan, pihak-pihak tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Kementerian Komunikasi Nepal juga mengimbau media nasional, media lokal, dan pengguna media sosial untuk tidak membagikan foto yang memicu kepanikan, laporan yang belum terverifikasi, maupun informasi hasil rekayasa.

Informasi Akurat Dibutuhkan dalam Situasi Krisis

Pemerintah menegaskan bahwa informasi yang beredar selama bencana memiliki dampak besar terhadap operasi penyelamatan, distribusi bantuan, dan kondisi psikologis masyarakat. Karena itu, setiap pihak diminta lebih berhati-hati sebelum membuat atau menyebarkan unggahan terkait banjir.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Komunikasi mengingatkan media dan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan rumor yang belum terverifikasi, konten rekayasa, maupun materi hasil olahan AI yang dapat menimbulkan kepanikan.

Kesimpulan

Nepal meminta Meta dan TikTok mengambil tindakan lebih cepat terhadap konten hoaks, video lama, materi buatan AI, gambar mengerikan, serta QR donasi palsu yang beredar setelah banjir bandang. Pemerintah berharap peningkatan koordinasi dan penguatan sistem deteksi otomatis dapat membatasi penyebaran informasi berbahaya.

Ke depan, kecepatan respons platform dan kehati-hatian pengguna akan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran bantuan bencana. Masyarakat juga perlu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya agar media sosial tidak menjadi sarana penyebaran kepanikan, penipuan, atau informasi yang semakin memperberat situasi para korban.