Erdogan Serukan Reformasi DK PBB dan Penghapusan Hak Veto

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan perombakan menyeluruh terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di tengah rivalitas global yang semakin tajam. Ia menilai, sistem internasional saat ini membutuhkan mekanisme perwakilan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu merespons berbagai tantangan global secara adil.

Dalam artikel Bloomberg berjudul Pencarian Keadilan Global di Dunia yang Berubah, yang dikutip Anadolu Agency pada Selasa (22/9), Erdogan menyoroti dominasi lima anggota tetap DK PBB. Kelima negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Menurut Erdogan, struktur DK PBB saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dunia yang lebih luas. Ia juga menilai konsentrasi kewenangan pada sejumlah kecil negara membuat proses pengambilan keputusan internasional tidak selalu sejalan dengan kehendak mayoritas komunitas global.

Erdogan Minta Hak Veto Dihapus

Erdogan menyampaikan kritiknya terhadap hak veto yang dimiliki anggota tetap DK PBB. Hak tersebut memungkinkan satu negara memengaruhi apakah sebuah resolusi terkait persoalan internasional dapat disahkan atau tidak.

“Dunia lebih besar dari lima,” kata Erdogan, merujuk pada lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto.

Ia menegaskan bahwa reformasi terhadap Dewan Keamanan tidak cukup hanya dibicarakan secara umum. Menurutnya, kebutuhan untuk melakukan pembaruan harus diterjemahkan ke dalam langkah yang jelas dan terukur.

“Sangat penting untuk mengubah kebutuhan akan reformasi menjadi peta jalan yang konkret,” ujar Erdogan.

Ia kemudian menekankan bahwa penghapusan hak veto harus menjadi inti dari peta jalan reformasi tersebut. Erdogan berpandangan, tidak seharusnya ada negara yang memiliki kemampuan permanen untuk menghalangi keinginan mayoritas komunitas internasional.

Penambahan Anggota Tetap Dinilai Belum Cukup

Erdogan juga menilai bahwa sekadar menambah anggota tetap baru ke dalam DK PBB tidak akan menyelesaikan persoalan utama. Menurut dia, langkah tersebut berpotensi hanya memperluas jumlah negara yang memiliki hak istimewa, tanpa mengubah konsentrasi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.

Karena itu, ia mengusulkan agar reformasi DK PBB didasarkan pada prinsip kesetaraan dan akuntabilitas. Dalam pandangannya, tidak boleh ada negara yang memiliki kewenangan permanen untuk memblokir keputusan yang didukung mayoritas masyarakat internasional.

Usulan Dewan Keamanan Tanpa Keanggotaan Permanen

Salah satu gagasan yang disampaikan Erdogan adalah pembentukan Dewan Keamanan tanpa keanggotaan tetap. Dalam model tersebut, seluruh anggota dewan dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan tertentu.

Negara yang ingin memperoleh masa jabatan berikutnya harus kembali mendapatkan kepercayaan mayoritas anggota Majelis Umum melalui pemilihan. Dengan demikian, posisi dalam Dewan Keamanan tidak bersifat permanen, melainkan bergantung pada dukungan negara-negara anggota lainnya.

Selain itu, Erdogan mendorong penguatan kewenangan Majelis Umum PBB. Ia menilai, hubungan antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum harus dibangun dengan tingkat representasi serta akuntabilitas yang lebih tinggi.

“Representasi dan akuntabilitas Dewan Keamanan di hadapan Majelis Umum harus ditingkatkan,” kata Erdogan.

Tatanan Internasional Perlu Menyesuaikan Perubahan Global

Erdogan turut menyampaikan pandangannya mengenai masa depan tatanan internasional. Ia menilai, sistem global tidak dapat terus dibangun dengan mempertahankan hierarki yang berasal dari masa lalu.

Menurutnya, perkembangan selama seperempat abad terakhir menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan dan tatanan internasional tidak bersifat permanen. Perubahan yang berlangsung dalam periode relatif singkat dalam sejarah manusia telah memperlihatkan bahwa struktur kekuasaan global dapat mengalami pergeseran.

“Perkembangan selama seperempat abad terakhir, yang merupakan periode yang relatif singkat dalam sejarah manusia, telah menunjukkan tidak ada keseimbangan kekuatan dan tidak ada tatanan internasional yang permanen,” ujar Erdogan.

Kesimpulan

Seruan Erdogan untuk mereformasi DK PBB berfokus pada penghapusan hak veto, penguatan kewenangan Majelis Umum, serta pembentukan Dewan Keamanan tanpa keanggotaan tetap. Ia menilai, perubahan tersebut diperlukan agar sistem internasional menjadi lebih representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gagasan itu juga menunjukkan pandangan bahwa penambahan anggota tetap saja tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan. Ke depan, perdebatan mengenai reformasi DK PBB akan berkaitan dengan upaya menciptakan sistem yang lebih mencerminkan kehendak mayoritas komunitas internasional serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tatanan global.

Sumber: Cnnindonesia