Sistem Kementerian Keuangan Prancis Diretas, Data 678 Ribu Orang Dicuri

Paris — Sistem Kementerian Keuangan Prancis mengalami peretasan yang berdampak pada ratusan ribu orang dan profesional. Serangan tersebut menargetkan sistem Direktorat Jenderal Keuangan Publik atau Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Sedikitnya, data milik 678 ribu orang diketahui telah diakses dan diambil oleh pelaku.

Insiden ini terungkap setelah peretas yang menggunakan nama samaran ZeroBytes mengklaim telah berhasil membobol sistem pemerintah Prancis. Pelaku juga menawarkan database hasil curian tersebut di forum peretasan PwnForums pada 12 Agustus. Klaim itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh otoritas terkait.

Peretasan DGFiP Berdampak pada 678 Ribu Orang

Kementerian Keuangan Prancis membenarkan adanya serangan terhadap sistem DGFiP. Berdasarkan investigasi yang dilakukan sejak 12 Agustus 2026, titik akses yang dimanfaatkan pelaku telah digunakan untuk mengambil data 678 ribu orang dan profesional.

“Investigasi mendalam sejak 12 Agustus 2026 menemukan bahwa titik akses ini telah digunakan untuk mengakses dan mengambil data 678 ribu orang dan profesional,” kata Kementerian Keuangan Prancis, seperti diberitakan Bleeping Computer pada Senin (17/8).

Data yang terdampak mencakup sejumlah informasi perpajakan dan bisnis. Beberapa di antaranya adalah data pajak penghasilan, rasio pajak keluarga, tarif pemungutan pajak, nama perusahaan, serta nomor SIREN perusahaan.

Meski demikian, Kementerian Keuangan Prancis menyatakan data akun pengguna individu dan profesional masih aman. Informasi berupa ID pengguna dan kata sandi disebut tidak ikut dicuri dalam insiden tersebut.

Portal Pertanahan Nasional Turut Diakses

Selain sistem perpajakan, ZeroBytes juga mengaku berhasil menembus Serveur Professionnel de Données Cadastrales (SPDC). Platform tersebut merupakan portal pertanahan nasional Prancis yang menyimpan basis data serta catatan kepemilikan properti di seluruh negara.

Informasi yang diakses dari sistem tersebut mencakup data pertanahan, seperti alamat dan ukuran properti. Setelah pencurian diketahui, DGFiP langsung melaporkan insiden tersebut kepada Otoritas Perlindungan Data Prancis atau CNIL.

SPDC diketahui memuat data milik sekitar 20 juta warga Prancis. Namun, menurut keterangan pemerintah, kompleksitas sistem membuat pelaku menghentikan proses pengambilan data setelah memperoleh 252 ribu data yang berkaitan dengan lebih dari 2 juta orang.

Otoritas Tutup Akses Sistem Sensitif

Administrasi pajak Prancis segera menutup akses terhadap sistem informasi sensitif setelah serangan terdeteksi. Pemerintah juga melanjutkan penyelidikan bersama Badan Keamanan Siber Nasional Prancis atau ANSSI untuk mengetahui dampak penuh dari serangan tersebut.

Langkah tersebut dilakukan untuk membatasi akses lebih lanjut sekaligus memastikan data apa saja yang telah diambil oleh pelaku. Pemerintah Prancis belum menyampaikan rincian tambahan mengenai keseluruhan dampak teknis dari peretasan tersebut.

Pengguna Terdampak Akan Dihubungi

Kementerian Keuangan Prancis menyatakan akan menghubungi seluruh pengguna yang terdampak. Pemberitahuan akan disampaikan melalui email atau surat resmi.

Dalam pemberitahuan tersebut, pengguna akan menerima informasi mengenai jenis data yang kemungkinan bocor serta langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan. Pemerintah juga mengingatkan bahwa data akun, ID, dan kata sandi tidak termasuk dalam informasi yang diretas berdasarkan hasil penyelidikan sementara.

Bagian dari Rentetan Serangan terhadap Lembaga Pemerintah

Peretasan terhadap DGFiP menambah panjang daftar serangan siber yang menargetkan lembaga pemerintahan Prancis. Dalam unggahannya, ZeroBytes bahkan menyindir lambatnya pemerintah dalam merespons pencurian data tersebut.

Pada Januari, sebanyak 43 juta informasi pribadi dilaporkan dicuri dari France Travail, badan ketenagakerjaan nasional Prancis. Sebulan kemudian, giliran FICOBA, database rekening bank nasional, yang diretas. Insiden tersebut berdampak pada 1,2 juta data rekening.

Kasus lain juga terjadi pada France Titres, lembaga yang mengelola dokumen administratif. Sebanyak 19 juta data dari lembaga tersebut dilaporkan berhasil diretas.

Kesimpulan

Peretasan sistem Kementerian Keuangan Prancis menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi lembaga pemerintah dalam melindungi data publik. Dalam kasus ini, data 678 ribu orang dan profesional dari sistem DGFiP diketahui telah diakses, sementara portal pertanahan SPDC juga terdampak dengan 252 ribu data yang diambil.

Penutupan akses terhadap sistem sensitif dan penyelidikan bersama ANSSI menjadi langkah awal untuk mengukur dampak serangan. Pemerintah Prancis juga berencana menghubungi para pengguna terdampak agar mereka dapat memahami jenis data yang bocor serta melakukan langkah pencegahan. Perkembangan penyelidikan akan menentukan sejauh mana dampak peretasan ini terhadap keamanan data masyarakat dan sistem pemerintahan Prancis.