Kementerian PU Beri Sanksi Administratif terhadap PPPK Tersangka Kasus Ganja di Bandung

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah administratif terhadap seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berinisial AS. Pegawai tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh Polrestabes Bandung.

AS diduga terlibat dalam praktik budidaya tanaman ganja di sebuah rumah yang berada di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Menyikapi perkara tersebut, Kementerian PU menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta menyiapkan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kementerian PU Ambil Langkah Administratif

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa kementeriannya telah mengambil langkah administratif terhadap AS. Kebijakan itu dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

“Kementerian PU menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga telah mengambil langkah administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pegawai yang bersangkutan,” kata Dody dalam rilisnya, Sabtu (20/9).

Selain langkah administratif, Kementerian PU juga akan memberhentikan sementara AS. Pemberhentian sementara tersebut menjadi bagian dari respons institusi terhadap status hukum yang sedang dihadapi pegawai berinisial AS.

AS Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika

AS ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Bandung dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi yang disampaikan, AS diduga terlibat dalam praktik budidaya tanaman ganja di sebuah rumah di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Penetapan status tersangka tersebut menjadi dasar bagi Kementerian PU untuk melakukan tindakan administratif. Namun, proses hukum terhadap AS masih berjalan sehingga kementerian menegaskan penghormatan terhadap tahapan hukum yang sedang berlangsung.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui dua jalur, yakni proses hukum oleh aparat penegak hukum dan langkah administratif di lingkungan kementerian. Keduanya berjalan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Penegasan tentang Integritas Pegawai

Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap pegawai Kementerian PU wajib menjaga integritas, disiplin, dan nama baik institusi. Prinsip tersebut berlaku bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur.

Komitmen Menjaga Profesionalisme

Kementerian PU menyatakan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dan disiplin pegawai. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Menurut kementerian, pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik melalui sikap yang berintegritas dan disiplin. Karena itu, dugaan pelanggaran yang melibatkan pegawai ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif sesuai aturan yang berlaku.

Langkah terhadap AS juga mencerminkan perhatian Kementerian PU terhadap nama baik institusi. Dengan menghormati proses hukum dan menjalankan tindakan administratif, kementerian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan bagi seluruh pegawainya.

Proses Hukum dan Administratif Berlanjut

Ke depan, penanganan terhadap AS akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan serta mekanisme administratif di lingkungan Kementerian PU. Pemberhentian sementara dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara perkara dugaan penyalahgunaan narkotika menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Kesimpulan

Kementerian Pekerjaan Umum mengambil langkah administratif terhadap PPPK berinisial AS yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika oleh Polrestabes Bandung. AS diduga terlibat dalam budidaya tanaman ganja di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan kementeriannya menghormati proses hukum dan akan melakukan pemberhentian sementara terhadap AS sesuai ketentuan. Kementerian PU juga kembali menegaskan kewajiban setiap pegawai untuk menjaga integritas, disiplin, dan nama baik institusi. Penanganan selanjutnya akan mengikuti perkembangan proses hukum serta aturan administratif yang berlaku.

Sumber: Cnnindonesia