Mensos Gus Ipul Pastikan Data Desil DTSEN Bisa Dikoreksi, Warga Diminta Ajukan Pemutakhiran

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat dikoreksi apabila ditemukan kekeliruan atau tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap laporan warga yang menilai status desil mereka tidak tepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul untuk merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian status desil. Sejumlah warga mengaku masuk ke dalam desil 9 atau 10, meski kondisi finansial mereka dinilai tidak mencerminkan kemampuan ekonomi kelompok tersebut.

Data Desil DTSEN Terbuka untuk Dikoreksi

Gus Ipul mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam data atau penyaluran program yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pemutakhiran data merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah menyentuh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Kalau misalnya ada kekeliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka,” kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

Masyarakat yang keberatan dengan status desilnya dapat mengajukan pemutakhiran data melalui sejumlah saluran resmi. Pemerintah telah menyediakan Command Center, nomor WhatsApp, serta aplikasi Cek Bansos sebagai sarana pengaduan dan pembaruan informasi.

Selain menggunakan saluran tersebut, warga juga dapat datang secara langsung ke kantor kelurahan atau balai desa setempat. Pengajuan pembaruan data nantinya dapat diproses melalui operator yang tersedia di wilayah masing-masing.

Fungsi Desil untuk Mempertajam Sasaran Bantuan

Menurut Gus Ipul, sistem desil diterapkan untuk membantu pemerintah menentukan sasaran program bantuan secara lebih terarah. Sistem tersebut membagi masyarakat ke dalam 10 tingkatan berdasarkan kondisi dan kemampuan sosial ekonomi.

Desil 1 hingga Desil 10

Desil 1 mencakup 10 persen kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah. Tingkatan tersebut kemudian berjenjang hingga desil 10 yang berada pada kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling tinggi.

Pembagian berdasarkan desil diharapkan dapat membuat penyaluran program pemerintah menjadi lebih terukur. Dengan data yang sesuai, bantuan dapat diberikan berdasarkan kebutuhan dan kelompok sasaran yang telah ditentukan.

Gus Ipul mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) akan difokuskan untuk masyarakat yang berada di desil 1 dan 2. Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dialokasikan untuk kelompok desil 1 hingga 4.

“Nah, dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran,” ujar Gus Ipul.

BPS Memimpin Integrasi dan Pemutakhiran Data

Saat ini, pemerintah tengah mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS). Proses tersebut dinilai penting karena keakuratan data menjadi dasar dalam menentukan penerima berbagai program pemerintah.

Gus Ipul menjelaskan BPS berperan dalam mengendalikan proses integrasi data, sedangkan kementerian dan lembaga turut membantu melakukan pemutakhiran. Data yang akurat diharapkan dapat mencegah kesalahan sasaran dalam pelaksanaan program.

“BPS yang mengendalikan, kita semua membantu melakukan pemutakhiran. Ini penting karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” kata Gus Ipul.

Validitas Desil Berkaitan dengan Wacana Pembatasan Pertalite

Di lokasi yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite masih dalam tahap kajian atau exercise. Ia menilai validitas data desil menjadi salah satu faktor utama sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Bahlil mengingatkan, kebijakan yang memiliki tujuan baik dapat menghasilkan pelaksanaan yang tidak sesuai harapan apabila data yang digunakan tidak valid. Karena itu, pengecekan terhadap data desil masih terus dilakukan.

“Salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid. Desilnya ini yang kita lagi mengecek terus, jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita,” ujar Bahlil.

Keluhan terkait status desil mencuat seiring wacana pembatasan akses BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Data penerima atau kelompok sasaran dalam wacana tersebut mengacu pada DTSEN.

Kesimpulan

Pemerintah memastikan data desil dalam DTSEN tidak bersifat tertutup dan dapat diperbaiki apabila tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Warga yang merasa keberatan dapat mengajukan pemutakhiran melalui Command Center, WhatsApp, aplikasi Cek Bansos, kantor kelurahan, atau balai desa.

Ke depan, integrasi dan pemutakhiran data di bawah koordinasi BPS menjadi hal penting untuk memastikan bantuan sosial maupun kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran. Validitas data juga akan menjadi dasar agar penerapan program, termasuk wacana pembatasan pembelian Pertalite, tidak menimbulkan ketidaktepatan dalam pelaksanaannya.