Wamen ESDM Ungkap Risiko Keterlambatan Transisi Energi terhadap APBN

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memperingatkan dampak besar yang dapat muncul apabila transisi energi di Indonesia berjalan lambat. Salah satu dampak utama yang disoroti adalah meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Yuliot, keterlambatan transisi energi berpotensi memperbesar beban fiskal karena Indonesia masih bergantung pada energi fosil sebagai pemasok utama kebutuhan energi dalam negeri. Di sisi lain, harga energi fosil cenderung fluktuatif dan memiliki biaya yang tinggi. Kondisi tersebut dapat membuat pengelolaan keuangan negara semakin berat.

Yuliot menyampaikan hal itu saat membuka IndoEBTKE Conex 2026 di Jakarta, Rabu (2/9). Ia menilai percepatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi tekanan tersebut.

Ketergantungan Energi Fosil Membebani Fiskal

Yuliot menjelaskan, ketergantungan terhadap energi fosil tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pasokan energi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kemampuan APBN dalam menanggung biaya energi. Perubahan harga energi fosil yang sulit diprediksi dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi.

“Ketergantungan pada energi fosil yang harganya fluktuatif dan berbiaya tinggi akan terus membebani fiskal negara,” kata Yuliot saat membuka IndoEBTKE Conex 2026 di Jakarta.

Fluktuasi harga tersebut menjadi salah satu alasan mengapa keterlambatan transisi energi dinilai dapat memicu persoalan besar bagi APBN. Semakin lama ketergantungan terhadap energi fosil dipertahankan, semakin besar pula potensi beban yang harus ditanggung melalui anggaran negara.

Subsidi dan Kompensasi Berpotensi Membengkak

Salah satu beban yang dirinci Yuliot adalah kemungkinan meningkatnya anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Saat ini, nilai subsidi dan kompensasi tersebut disebut berada di kisaran Rp400 triliun.

Jika transisi energi mengalami keterlambatan, nilai itu berpotensi bertambah sekitar Rp300 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan subsidi dan kompensasi energi dapat mencapai sekitar Rp700 triliun. Namun, Yuliot juga menggambarkan kemungkinan tekanan yang lebih besar, yakni apabila angka tersebut meningkat hingga mencapai total Rp900 triliun.

Tekanan terhadap Porsi APBN

Menurut Yuliot, pembengkakan subsidi dan kompensasi energi akan menyerap porsi APBN dalam jumlah sangat besar. Kondisi ini dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan lainnya.

Ia menyebut, situasi tersebut dapat menuntut pemerintah mengambil langkah berupa tambahan pembiayaan utang atau melakukan efisiensi secara ketat di sektor lain. Kedua pilihan itu menunjukkan bahwa keterlambatan transisi energi tidak hanya menjadi persoalan sektor energi, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran negara.

Dengan beban subsidi dan kompensasi yang semakin besar, pemerintah perlu menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan kemampuan APBN. Karena itu, pengendalian ketergantungan terhadap energi fosil menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko fiskal.

Percepatan EBT Dinilai Menjadi Solusi

Yuliot menegaskan bahwa salah satu cara untuk mengatasi potensi persoalan tersebut adalah mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan. Percepatan EBT diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya fluktuatif dan berbiaya tinggi.

Langkah tersebut juga dipandang penting untuk mencegah semakin besarnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi. Dengan demikian, transisi energi tidak hanya berkaitan dengan perubahan sumber energi, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan fiskal negara.

Kesimpulan

Peringatan Wamen ESDM Yuliot Tanjung menunjukkan bahwa keterlambatan transisi energi berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap APBN. Ketergantungan pada energi fosil yang harganya tidak stabil dapat mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi, dari sekitar Rp400 triliun hingga berpotensi bertambah Rp300 triliun atau bahkan mencapai total Rp900 triliun.

Besarnya potensi beban tersebut dapat memaksa pemerintah mencari tambahan pembiayaan utang atau menerapkan efisiensi ketat di sektor lain. Ke depan, percepatan penggunaan EBT menjadi salah satu langkah yang perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menjaga ruang fiskal APBN.