Menlu Inggris Ed Miliband Sebut Israel Semakin Kehilangan Sekutu akibat Konflik Palestina

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan Israel semakin kehilangan teman dan sekutu akibat tindakan agresifnya terhadap Palestina, terutama di Jalur Gaza. Menurutnya, berbagai tindakan Israel telah mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat internasional mengenai kondisi warga Palestina.

Dalam wawancara dengan podcast Inggris The Rest is Politics pada Selasa (15/9), Miliband menyatakan bahwa pemerintah Israel tidak lagi memperoleh dukungan seperti sebelumnya. Ia menilai, kebijakan dan tindakan Israel di wilayah Palestina justru membuat negara tersebut kehilangan sekutu di berbagai tempat.

“Pemerintah Israel kehilangan teman. Mereka tidak mendapatkan sekutu; mereka kehilangan sekutu. Mereka kehilangan sekutu di mana-mana,” kata Miliband, seperti dilansir Anadolu Agency.

Inggris Nilai Status Quo Palestina Tidak Bisa Dipertahankan

Miliband menjelaskan bahwa Inggris mengambil sejumlah langkah terhadap Israel karena kondisi yang berlangsung di wilayah Palestina dianggap tidak dapat terus dipertahankan. Salah satu langkah yang disorot adalah pengumuman sanksi baru terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut Miliband, kebijakan tersebut diambil setelah muncul peringatan bahwa solusi dua negara bagi Israel dan Palestina semakin terancam oleh berbagai perkembangan di lapangan. Ia menilai perluasan permukiman Israel menjadi salah satu faktor yang membuat pembentukan negara Palestina semakin sulit diwujudkan.

Ia menegaskan bahwa sanksi Inggris ditujukan terhadap pendudukan ilegal dan pihak-pihak yang mendukungnya, bukan untuk mendelegitimasi Israel sebagai sebuah negara.

“Semua langkah tersebut bertujuan untuk membuat perbedaan dalam hal itu. Rezim sanksi menargetkan pendudukan ilegal, bukan menargetkan atau mendelegitimasi negara Israel dengan cara apa pun,” ujar Miliband.

Perluasan Permukiman di E1 Disebut Mengancam Solusi Dua Negara

Miliband turut menyoroti rencana perluasan permukiman Israel di kawasan E1, Tepi Barat. Ia mengatakan proyek tersebut telah lama dianggap sebagai salah satu garis merah oleh komunitas internasional.

Perluasan permukiman di kawasan itu dinilai berpotensi memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah Tepi Barat. Kondisi tersebut, menurut Miliband, dapat semakin menghambat terbentuknya negara Palestina yang berdekatan dan berkesinambungan.

“Status quo tidak berhasil,” kata Miliband.

Ia menyebut keputusan Inggris untuk menjatuhkan sanksi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah putusan Mahkamah Internasional atau ICJ pada 2024, lamanya pendudukan wilayah Palestina, serta pengusiran terhadap banyak warga Palestina.

Dalam putusan tersebut, ICJ memerintahkan Israel untuk mengakhiri pendudukan, membongkar permukiman, dan membayar ganti rugi. Miliband menegaskan Inggris tidak boleh menyerah dalam menghadapi apa yang ia sebut sebagai “terorisme pemukim”.

Miliband Soroti Situasi Kemanusiaan di Gaza

Selain persoalan permukiman, Miliband menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza. Ia mengatakan tidak ada alasan yang dapat membenarkan situasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Miliband mengaku baru-baru ini bertemu dengan sejumlah orang, termasuk seorang dokter yang bekerja di Gaza. Berdasarkan kesaksian yang diterimanya, situasi di Gaza disebut sangat mengerikan dan sulit digambarkan.

Ia juga menuding pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh Israel tampaknya merupakan strategi yang disengaja. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan penderitaan warga sipil yang sangat berat.

“Tidak ada yang dapat membenarkan apa yang telah terjadi di Gaza,” tambahnya.

Miliband juga menyebut sekitar 1.200 warga Palestina telah tewas sejak apa yang disebut sebagai gencatan senjata. Karena itu, ia menilai gencatan senjata tersebut tidak dapat dianggap sebagai penghentian konflik yang berarti.

“Sejak apa yang disebut gencatan senjata, 1.200 warga Palestina telah tewas. Itu bukanlah gencatan senjata yang berarti,” katanya.

Inggris Umumkan Sanksi terhadap Permukiman Israel

Pernyataan Miliband disampaikan setelah Inggris mengumumkan serangkaian langkah baru pada pekan sebelumnya. Kebijakan tersebut mencakup larangan impor dari permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Selain itu, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan individu yang membantu perluasan permukiman. Sanksi tambahan juga diberlakukan terhadap warga Israel yang disebut ekstremis dan dituduh mendukung atau menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.

Miliband mengatakan langkah tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan pesan bahwa komunitas internasional tidak akan tinggal diam selama pendudukan di wilayah Palestina terus berlangsung. Ia juga mengaitkan kebijakan itu dengan upaya mempertahankan peluang bagi solusi dua negara.

Menurutnya, stabilitas di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa penyelesaian konflik melalui pembentukan dua negara bagi Israel dan Palestina. Inggris, kata Miliband, akan terus berupaya memberikan tekanan agar situasi yang ada tidak dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Kesimpulan

Pernyataan Ed Miliband menunjukkan meningkatnya kritik Inggris terhadap kebijakan Israel di Palestina, khususnya terkait perluasan permukiman dan kondisi kemanusiaan di Gaza. Inggris telah mengambil sejumlah langkah berupa larangan impor dan sanksi terhadap pihak-pihak yang dinilai mendukung permukiman serta kekerasan terhadap warga Palestina.

Ke depan, persoalan utama yang menjadi perhatian adalah apakah tekanan internasional tersebut mampu menghentikan perluasan permukiman dan menjaga peluang terwujudnya solusi dua negara. Miliband menegaskan bahwa masyarakat internasional tidak boleh menyerah, sementara kondisi di Gaza dan wilayah Palestina masih membutuhkan perhatian serta tindakan yang lebih serius.