25 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Berstatus Awas Kekeringan, 62.076 Warga Terdampak

Sebanyak 25 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus Awas Bencana Kekeringan akibat kemarau ekstrem. Wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami hari tanpa hujan (HTH) selama lebih dari 60 hari, disertai curah hujan yang sangat rendah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan, penetapan status awas dilakukan berdasarkan potensi panjangnya periode tanpa hujan serta kondisi curah hujan yang minim. Kekeringan saat ini disebut telah meluas hingga hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang.

25 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Berstatus Awas

Achmad Taufik menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang saat ini tidak mengalami hujan. Kalaupun hujan turun, intensitasnya hanya berupa gerimis dan belum mampu mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat.

“Kekeringan itu hampir di seluruh kecamatan, total saat ini ada 25 kecamatan itu enggak ada hujan,” kata Taufik, Selasa (15/9).

Adapun 25 kecamatan yang berstatus Awas Bencana Kekeringan meliputi Balaraja, Cikupa, Cisauk, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, Mauk, Mekar Baru, Pagedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan Timur, Solear, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Tigaraksa.

Menurut Taufik, hujan yang turun di sejumlah wilayah belum signifikan. Bahkan, kawasan sekitar Tigaraksa yang masih mendapatkan hujan gerimis disebut menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kebakaran terbanyak.

73 Desa dan Kelurahan Mengalami Dampak Kekeringan

Berdasarkan pendataan BPBD Kabupaten Tangerang selama periode Juli hingga September 2026, kekeringan telah berdampak terhadap 73 desa dan kelurahan yang tersebar di 25 kecamatan. Kondisi tersebut turut memengaruhi puluhan ribu warga yang membutuhkan akses terhadap air bersih.

Total warga yang terdampak mencapai 62.076 jiwa atau 23.430 kepala keluarga (KK). Angka tersebut menunjukkan bahwa kekeringan tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi telah meluas di berbagai kawasan Kabupaten Tangerang.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Kabupaten Tangerang telah menyalurkan air bersih sebanyak 330 kali pengiriman. Distribusi tersebut dilakukan ke 178 titik yang terdampak kekeringan.

BPBD Belum Menetapkan Status Siaga

Meski dampak kekeringan meluas, Pemerintah Kabupaten Tangerang masih menilai kondisi tersebut dapat ditangani. Karena itu, BPBD Kabupaten Tangerang belum menetapkan status siaga bencana kekeringan.

Taufik menjelaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih masih dapat dilakukan melalui kerja sama sejumlah pihak. Selain BPBD, dukungan juga dapat diberikan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM), Palang Merah Indonesia (PMI), serta pihak swasta.

“Suplai air itu seluruhnya bisa kita layani bersama, terutama suplai air ya bisa dibantu oleh PDAM, PMI, bahkan pihak swasta. Apabila kekeringan ini terus-menerus kemudian meluas baru kita akan lakukan siaga bencana,” ungkapnya.

Penanganan Kekeringan Terus Dipantau

Status Awas Bencana Kekeringan di 25 kecamatan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama karena sejumlah wilayah berpotensi mengalami HTH lebih dari 60 hari. Kondisi tanpa hujan dalam waktu panjang dapat meningkatkan kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.

Untuk sementara, penanganan dilakukan melalui pengiriman air bersih ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga masih mengandalkan sinergi dengan PDAM, PMI, dan pihak swasta untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Kemarau ekstrem menyebabkan 25 kecamatan di Kabupaten Tangerang berstatus Awas Bencana Kekeringan. Sebanyak 73 desa dan kelurahan terdampak, dengan jumlah warga mencapai 62.076 jiwa dari 23.430 KK. BPBD telah menyalurkan air bersih sebanyak 330 kali ke 178 titik terdampak.

Meski demikian, status siaga bencana belum ditetapkan karena kondisi masih dinilai dapat ditangani melalui distribusi air dan kerja sama lintas pihak. Perkembangan kekeringan tetap perlu dipantau, terutama apabila periode tanpa hujan terus berlanjut dan wilayah terdampak semakin meluas.