Hasto Dorong Indonesianomics Jadi Dasar Pembangunan Ekonomi di Era Prabowo

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendorong konsep Indonesianomics sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gagasan tersebut disampaikan Hasto sebagai respons terhadap pidato kenegaraan Prabowo dalam sidang Nota Keuangan RAPBN 2027 di kompleks parlemen.

Menurut Hasto, konsep ekonomi yang sesuai dengan karakter Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan yang kuat. Prinsip tersebut tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Karena itu, pembangunan ekonomi nasional dinilai tidak seharusnya hanya bertumpu pada gagasan individual, melainkan berakar pada cita-cita Indonesia merdeka.

PDIP Usulkan Indonesianomics sebagai Arah Ekonomi Nasional

Hasto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Ia menilai kekuatan utama perekonomian nasional berada pada kemampuan produksi rakyat, bukan pada dominasi kelompok oligarki.

Pernyataan itu disampaikan Hasto setelah menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Sekolah PDIP pada Senin (17/8). Ia menyebut gagasan tentang ekonomi yang berpihak kepada rakyat merupakan bagian dari cita-cita bangsa sejak awal kemerdekaan.

“Gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan orang per orang. Kekuatan itu ada di produksi rakyat, bukan di oligarki,” kata Hasto.

Dalam konteks tersebut, konsep Indonesianomics yang didorong PDIP menekankan pentingnya pembangunan berbasis kepentingan nasional. Perekonomian diharapkan mampu memperkuat posisi rakyat sebagai pelaku utama produksi dan penerima manfaat pembangunan.

Hasto Apresiasi Penyebutan Marhaenisme oleh Prabowo

Di sisi lain, Hasto menyampaikan apresiasi atas pernyataan Prabowo yang menyebut pemerintahannya menerapkan konsep ekonomi Marhaenisme. Paham tersebut selama ini identik dengan PDI Perjuangan karena dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus Proklamator Kemerdekaan, Sukarno atau Bung Karno.

Bung Karno juga merupakan ayah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Marhaenisme pada dasarnya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hal utama, terutama bagi petani dan pekerja kecil.

Penguatan Alat Produksi Rakyat Menjadi Indikator

Hasto menilai semangat Marhaenisme tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk pernyataan politik. Jika konsep ekonomi pemerintahan Prabowo yang disebut Prabowonomics mengadopsi semangat tersebut, penerapannya harus terlihat melalui penguatan alat produksi rakyat.

Ia mencontohkan pentingnya memastikan petani memiliki kedaulatan atas tanah sebagai alat produksi. Selain itu, petani juga perlu memperoleh dukungan mekanisasi pertanian agar kualitas dan kemampuan produksi mereka meningkat.

“Ketika kita berteriak Marhaenisme, maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya,” ujar Hasto.

Prabowo Sebut Prabowonomics sebagai Marhaenisme

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pemikiran ekonomi yang selama ini disebut sebagai Prabowonomics pada dasarnya merupakan Marhaenisme, yakni pemikiran yang berasal dari Bung Karno. Atas dasar itu, Prabowo meyakini PDI Perjuangan akan sulit untuk tidak mendukung kebijakan tersebut karena partai itu lekat dengan gagasan Bung Karno.

Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada PDIP. Ia menyebut kebijakan yang berlandaskan pemikiran Bung Karno akan sulit untuk tidak mendapatkan dukungan dari partai tersebut.

“Saya terima kasih, dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP,” kata Prabowo.

“Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini marhaen ini, PDIP susah tidak mendukung ini,” ujarnya.

Prabowo Tegaskan Pemerintah Tetap Membutuhkan Kritik

Ucapan terima kasih Prabowo kepada PDIP bukan kali pertama disampaikan. Dalam kesempatan sebelumnya, ia juga sempat menyinggung sikap politik PDIP yang hingga kini masih berada di luar gerbong besar pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap membutuhkan kritik dan pengawasan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Pada saat yang sama, ia mengatakan pemerintah harus mampu bekerja secara cepat untuk memenuhi kepentingan rakyat.

Prabowo juga menyebut hubungan kerja antara pemerintah dan DPR saat ini telah berjalan secara sinergis. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak berarti menghilangkan demokrasi, sebab pemerintah tetap harus diawasi dan dikritik.

“Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR, ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita,” kata Prabowo.

Kesimpulan

Pernyataan Hasto menunjukkan dorongan PDIP agar pembangunan ekonomi nasional mengacu pada konsep Indonesianomics yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita ekonomi kerakyatan. PDIP juga mengapresiasi penyebutan Marhaenisme oleh Prabowo, tetapi menekankan bahwa penerapannya harus dapat diukur melalui penguatan alat produksi rakyat, khususnya bagi petani dan pekerja kecil.

Di sisi lain, Prabowo menilai gagasan ekonominya memiliki kesamaan dengan pemikiran Bung Karno dan menyatakan pemerintah tetap membutuhkan dukungan, kritik, serta pengawasan. Ke depan, arah pembangunan ekonomi akan sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memperkuat produksi dan kesejahteraan masyarakat.