Kepala BNPB dan Menteri Kehutanan Berk sedang di Kalteng, Kawal Penanganan Karhutla dan Operasi Modifikasi Cuaca

PALANGKA RAYA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memutuskan untuk berkantor di Kalimantan Tengah (Kalteng) selama beberapa hari ke depan. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung.

Kehadiran kedua pejabat itu di Kalteng dilakukan di tengah kondisi kabut asap yang belum sepenuhnya terurai serta belum turunnya hujan selama sepekan terakhir. Sebelumnya, Suharyanto dan Raja Juli Antoni datang untuk melakukan kunjungan. Namun, setelah melihat situasi di lapangan, keduanya memutuskan untuk tinggal dan mengawal penanganan karhutla secara langsung.

Luas Lahan Terbakar Mencapai 180 Hektare

Suharyanto menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan, total luas lahan yang terbakar di Kalteng mencapai sekitar 180 hektare. Satuan tugas (satgas) darat telah melakukan pemadaman secara intensif dan berhasil menangani sekitar 150 hektare dalam satu hari.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 30 hektare lahan yang berada dalam proses pemadaman. Meski sebagian besar area telah berhasil ditangani, Suharyanto menegaskan bahwa upaya pemadaman belum dapat dinyatakan selesai.

Titik Api Baru Masih Bermunculan

Menurut Suharyanto, tantangan penanganan karhutla tidak hanya berasal dari luas area yang terbakar. Setiap hari masih ditemukan titik kebakaran baru. Selain itu, lahan gambut yang sebelumnya telah dipadamkan juga berpotensi kembali menyala.

Kondisi tersebut membuat proses pemadaman harus dilakukan secara berkelanjutan. Satgas darat perlu terus memantau area yang telah ditangani untuk memastikan tidak muncul kembali sumber api di lahan gambut.

Kabut Asap dan Kendala Operasi Modifikasi Cuaca

Kabut asap menjadi persoalan lain yang masih dihadapi pemerintah. Suharyanto menjelaskan, belum ada teknologi yang dapat menghilangkan kabut asap secara langsung. Penguraian asap sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, terutama angin dan hujan.

Karena itu, pemerintah berupaya mendatangkan hujan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi ini ditujukan untuk memanfaatkan potensi awan hujan agar dapat membantu mengurangi dampak kabut asap di wilayah terdampak.

Namun, pelaksanaan OMC sempat mengalami kendala. Satu pesawat OMC yang berada di Bandara Cilik Riwut tidak dapat beroperasi akibat jarak pandang atau visibility yang rendah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, mulai malam berikutnya operasi direncanakan dilakukan dari Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun.

Suharyanto mengatakan, keputusan untuk berkantor di Kalteng dilakukan agar pemerintah dapat terus mengawal pelaksanaan OMC hingga berhasil dan hujan turun. Hujan diharapkan dapat membantu membuka kondisi cuaca yang masih dipenuhi kabut asap.

Pemerintah Maksimalkan Potensi Awan Hujan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan memaksimalkan seluruh potensi awan hujan yang tersedia. Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.

Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan berbagai upaya yang tersedia agar dampak kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan. Penanganan tersebut mencakup upaya pemadaman di lapangan, pelaksanaan OMC, serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan terjadinya karhutla.

Pencabutan Izin Perusahaan Diharapkan Memberi Efek Jera

Selain penanganan darurat, pemerintah juga menekankan pentingnya penegakan hukum. Raja Juli menyampaikan bahwa pencabutan izin perusahaan diharapkan mampu memberikan efek jera. Kementerian Kehutanan sebelumnya kembali mencabut lima izin perusahaan yang berkaitan dengan karhutla.

Menurut Raja Juli, langkah tersebut sejalan dengan perintah Presiden untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya menyasar pihak yang lemah, tetapi juga berlaku terhadap perusahaan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

Kesimpulan

Keputusan Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk berkantor di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan luas lahan terbakar sekitar 180 hektare, satgas darat telah memadamkan sekitar 150 hektare, sementara 30 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.

Upaya pemadaman tetap menghadapi tantangan berupa munculnya titik api baru, potensi lahan gambut kembali terbakar, kabut asap, serta kendala dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca. Pemerintah akan terus mengawal OMC, memaksimalkan potensi awan hujan, dan memperkuat penegakan hukum melalui pencabutan izin perusahaan. Ke depan, keberhasilan penanganan sangat diharapkan dapat membantu menurunkan kabut asap dan mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.