Mendagri Tito: Penghargaan Pemda Berprestasi Harus Dorong Peningkatan Pelayanan dan Penanganan Bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa ajang penghargaan bagi pemerintah daerah (Pemda) tidak boleh berhenti pada pemberian trofi atau pengakuan semata. Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi pengingat sekaligus pendorong agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku-Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9). Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan insentif berupa bantuan pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk memperkuat penanganan bencana.

Insentif Penghargaan Dapat Digunakan untuk Penanganan Bencana

Tito menjelaskan, bantuan yang diberikan melalui ajang apresiasi tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi kepala daerah maupun pejabat terkait. Insentif itu akan disalurkan ke rekening pemerintah daerah masing-masing sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah.

Ia menyebut sejumlah daerah di Flores menerima penghargaan dan insentif dalam ajang tersebut. Karena itu, bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan bencana di wilayah masing-masing.

“Buat tambahan, bukan untuk pribadi tapi nanti kita kirim ke rekening daerah masing-masing bisa digunakan. Tadi saya lihat banyak yang di daerah Flores yang dapat, bisa digunakan juga untuk tangani bencana,” kata Tito.

Menurut Mendagri, insentif tersebut menjadi tambahan dukungan bagi pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan pembiayaan cepat. Dengan adanya bantuan tersebut, Pemda diharapkan memiliki kapasitas anggaran yang lebih kuat dalam menjalankan penanganan bencana.

Tambahan BTT untuk NTT dan Pulau Flores

Selain insentif dari kegiatan apresiasi, Tito menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga memperoleh tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana.

Tito menyebutkan, tambahan BTT yang disalurkan meningkat dua kali lipat dibandingkan usulan awal dari Kemendagri. Total anggaran yang diberikan mencapai Rp200 miliar. Dana tersebut dibagikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta delapan kabupaten yang berada di Pulau Flores.

Ia menilai tambahan anggaran itu dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana, termasuk bencana gempa. Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai berbagai kebutuhan penanganan di lapangan.

“Jadi Pak Melki [Gubernur NTT] kayaknya dompetnya tebel juga sekarang ini, untuk bantu bencana,” ujar Tito.

Dukungan Anggaran untuk Penanganan Karhutla

Tidak hanya untuk penanganan bencana gempa, Mendagri juga memastikan Kemendagri telah mengusulkan tambahan BTT bagi daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Usulan tersebut telah disetujui Presiden. Anggaran senilai Rp760 miliar juga telah ditransfer untuk dibagikan kepada empat provinsi di Kalimantan dan tiga provinsi di Sumatera. Dana itu ditujukan untuk memperkuat pembiayaan serta anggaran daerah dalam menangani karhutla.

Tito menyampaikan bahwa dukungan anggaran tersebut juga telah dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Menurutnya, penguatan pembiayaan di daerah menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan karhutla.

“Untuk penanganan karhutla, ya. Ini kami laporkan juga kepada Bapak Jumhur [Menteri Lingkungan Hidup]. Jadi daerah kita perkuat Pak untuk biayanya dan anggarannya, Pak,” ujarnya.

Empat Kategori Penghargaan Pemda Berprestasi

Pada putaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi kali ini, terdapat empat kategori penilaian. Kategori tersebut meliputi akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, program tiga juta rumah, serta pengelolaan sampah dan Indonesia ASRI.

Program apresiasi tersebut dibagi ke dalam enam regional, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, dan Papua. Pembagian regional itu menjadi bagian dari rangkaian penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah di berbagai wilayah.

Tito berharap pemerintah daerah yang belum memperoleh penghargaan tidak berkecil hati. Sebaliknya, hasil tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan peluang meraih penghargaan pada kesempatan berikutnya.

Penghargaan Diharapkan Memacu Kinerja Daerah

Mendagri menekankan bahwa penghargaan yang diberikan tidak hanya memiliki nilai simbolis. Selain mendapatkan apresiasi, daerah berprestasi juga berpeluang memperoleh insentif fiskal yang dapat mendukung pelaksanaan program serta pelayanan publik.

“Bagi rekan-rekan yang belum beruntung, ya semoga bisa terpancing lah dengan adanya award ini. Karena award ini enggak hanya ngasih piala, tapi juga memberikan insentif fiskal,” kata Tito.

Kesimpulan

Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas anggaran daerah. Insentif yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk penanganan bencana gempa dan karhutla.

Ke depan, pemerintah daerah yang belum meraih penghargaan diharapkan terus meningkatkan kinerja pada sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, serta pengelolaan sampah. Dengan demikian, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong perbaikan layanan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.