Pemerintah Perbaiki Data Desil 9 dan 10 di Tengah Rencana Pembatasan Pertalite

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang memperbaiki data masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan 10. Pembenahan tersebut dilakukan setelah muncul protes dari sejumlah warga yang merasa klasifikasi ekonominya tidak sesuai dengan kondisi mereka di lapangan.

Keluhan itu mencuat seiring rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang berada dalam desil 9 dan 10. Warga yang masuk dalam dua kelompok tersebut mempersoalkan penetapan status ekonomi mereka karena merasa kemampuan finansialnya tidak mencerminkan posisi kesejahteraan sebagaimana tercatat dalam data.

Pemerintah Benahi Data DTSEN

Klasifikasi desil yang menjadi dasar pengelompokan masyarakat bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menanggapi protes yang muncul, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan terhadap sistem pendataan tersebut.

Menurut Purbaya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas data. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, anggaran yang diberikan kepada BPS tidak hanya digunakan untuk pembenahan data DTSEN, tetapi juga mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi. Total anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp7 triliun.

Purbaya mengungkapkan bahwa BPS mengajukan penambahan anggaran pada awal tahun. Kementerian Keuangan kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan harapan proses pendataan dapat berjalan lebih akurat dan menghasilkan klasifikasi masyarakat yang lebih tepat.

Data Diharapkan Lebih Akurat Tahun Depan

Purbaya berharap perbaikan pendataan yang dilakukan tahun ini dapat menghasilkan data yang lebih rapi pada tahun depan. Ia mengakui bahwa dalam kegiatan survei, kemungkinan terdapat kesalahan tetap ada. Namun, pemerintah berupaya menekan kesalahan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan kebijakan.

“Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” kata Purbaya.

Pembenahan data menjadi penting karena klasifikasi desil berpotensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima atau menggunakan fasilitas tertentu, termasuk BBM bersubsidi.

Pelarangan Pertalite Masih Menunggu Kesiapan Sistem

Terkait rencana pelarangan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10, Purbaya menyatakan pemerintah masih memantau perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah juga masih menyiapkan sistem yang akan digunakan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, pemberlakuan larangan tersebut belum dipastikan berjalan dalam waktu dekat. Pemerintah akan menjalankannya setelah sistem yang diperlukan dinyatakan siap.

“Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” ujar Purbaya.

BPS: Desil Merupakan Pemeringkatan Relatif

BPS menjelaskan bahwa penentuan desil tidak hanya didasarkan pada satu indikator. Penghasilan, kepemilikan barang tertentu, daya listrik, maupun jenis pekerjaan bukan satu-satunya dasar dalam menentukan posisi sebuah keluarga.

Desil merupakan informasi dalam DTSEN yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi, lalu membagi keluarga ke dalam 10 kelompok. Masing-masing kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sementara itu, desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Desil Bukan Ukuran Absolut Pendapatan

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa angka desil harus dipahami sebagai pemeringkatan relatif, bukan ukuran tunggal yang menggambarkan kondisi ekonomi sebuah keluarga secara mutlak.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” kata Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).

Menurut Amalia, desil tidak dapat digunakan sebagai ukuran absolut kemiskinan ataupun ukuran nominal pendapatan dan kekayaan keluarga. Keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, atau kondisi sosial ekonomi yang identik.

Sebagai contoh, keluarga yang berada pada desil 3 berarti menempati kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Posisi tersebut tidak otomatis menunjukkan nilai pendapatan atau kekayaan tertentu.

Kesimpulan

Pemerintah tengah memperbaiki data DTSEN setelah muncul protes dari warga yang masuk dalam desil 9 dan 10, terutama karena adanya rencana pembatasan pembelian Pertalite. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran Rp7 triliun kepada BPS untuk mendukung pembenahan DTSEN dan pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Di sisi lain, penerapan larangan pembelian Pertalite bagi desil 9 dan 10 masih menunggu kesiapan sistem serta pemantauan kondisi ekonomi masyarakat. Ke depan, pemerintah berharap perbaikan data dapat membuat pengelompokan kesejahteraan lebih akurat. Masyarakat juga perlu memahami bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, bukan ukuran tunggal yang menentukan pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga.

Sumber: Cnnindonesia