BGN Siapkan Aplikasi Penilaian MBG, Kepala Sekolah Bisa Beri Rating dan Catatan

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan aplikasi khusus yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aplikasi tersebut ditujukan untuk memantau kinerja dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem digital ini akan dirancang menyerupai aplikasi layanan antar makanan. Melalui platform tersebut, pihak sekolah dapat memberikan penilaian berupa jumlah bintang sekaligus menuliskan catatan mengenai pelayanan dapur penyedia MBG.

Aplikasi MBG untuk Memantau Kinerja Dapur

Menurut Sudaryono, aplikasi penilaian tersebut masih dalam tahap pengembangan. Kehadiran platform ini diharapkan dapat membantu sekolah memonitor serta mengevaluasi pelayanan penyedia katering secara lebih transparan.

Dalam sistem itu, kepala sekolah nantinya dapat memberikan ulasan berdasarkan pengalaman sekolah saat menerima makanan MBG. Penilaian tidak hanya berkaitan dengan kualitas menu, tetapi juga mencakup ketepatan waktu distribusi dan berbagai kendala lain yang ditemukan di lapangan.

“Nantinya, kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah untuk kemudian semacam seperti di ojek online itu, seperti di [sensor] misalnya itu, yang kemudian Bapak, Ibu Guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu ya,” ujar Sudaryono melalui akun Instagram pribadinya, @sudaru_sudaryono, Jumat (18/9).

Penilaian Meliputi Menu dan Ketepatan Distribusi

Sudaryono menjelaskan, kepala sekolah dapat melaporkan sejumlah persoalan melalui aplikasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah variasi menu yang dinilai kurang baik, keterlambatan pengiriman makanan, serta permasalahan lain dalam pelayanan MBG.

Setiap laporan dapat disampaikan dalam bentuk rating dan catatan. Data tersebut akan menjadi bahan bagi BGN untuk menilai tingkat kepuasan sekolah sebagai penerima layanan dari dapur penyedia makanan.

“Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya, itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan. Ini menjadi penting bagi kami untuk menilai tingkat kepuasan konsumenlah istilahnya begitu,” kata Sudaryono.

Guru Diminta Memeriksa Kondisi Makanan

Selain menjelaskan mengenai aplikasi penilaian, Sudaryono juga meluruskan pemahaman tentang peran guru dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan, guru tidak hanya bertugas mencicipi makanan untuk mendeteksi kemungkinan adanya racun.

Guru juga diharapkan ikut makan bersama para siswa di kelas. Pada saat yang sama, guru perlu melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan secara berkala untuk memastikan makanan yang diterima memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan tersebut mencakup kondisi kemasan ompreng, keberadaan label informasi produk, serta kejelasan batas waktu konsumsi atau expired date. Langkah ini ditujukan untuk mencegah risiko keracunan akibat kelalaian dalam penanganan makanan atau special handling.

Sekolah Diminta Menolak Makanan Tanpa Label

Sudaryono menginstruksikan agar sekolah bersikap tegas apabila makanan yang dikirim tidak sesuai standar. Salah satu ketentuan yang ditekankan adalah keharusan adanya label pada setiap ompreng yang diterima sekolah.

Apabila ompreng tidak memiliki label atau informasi batas waktu konsumsi ditulis secara tidak spesifik, makanan tersebut diminta untuk tidak dibagikan kepada siswa. Sekolah harus menolak pengiriman makanan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

“Jadi, saya minta kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah semua untuk disampaikan ke semua guru bahwa saya minta satu: manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan. Ditolak,” tegas Sudaryono.

Aplikasi Ditargetkan Beroperasi dalam Satu hingga Tiga Minggu

BGN menargetkan sistem penilaian berbasis aplikasi itu dapat segera digunakan oleh seluruh kepala sekolah. Berdasarkan keterangan Sudaryono, proses pengembangan dan akses bagi kepala sekolah diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga tiga minggu.

Setelah dapat diakses, kepala sekolah diharapkan bisa memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani sekolah masing-masing. Penilaian tersebut akan menjadi bagian dari pemantauan terhadap kualitas makanan dan layanan penyedia.

Kesimpulan

BGN menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan rating dan catatan terhadap pelayanan dapur penyedia MBG. Platform ini diharapkan membuat proses pemantauan dan evaluasi berjalan lebih transparan, terutama terkait kualitas menu, ketepatan distribusi, serta kendala pelayanan lainnya.

Di sisi lain, sekolah juga diminta memperkuat pemeriksaan terhadap makanan yang diterima. Guru berperan melakukan pengecekan fisik secara berkala, sementara makanan tanpa label pada ompreng atau dengan informasi batas konsumsi yang tidak jelas harus ditolak. Dengan target pengoperasian dalam satu hingga tiga minggu, aplikasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi layanan MBG secara langsung dari sekolah.