Pemerintah Siapkan 2 Juta Hektare Lahan untuk Program Etanol, Target E20 pada 2029

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan lahan seluas 1 juta hingga 2 juta hektare untuk mendukung program pengembangan bahan bakar etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan konsolidasi program tersebut baru dimulai setelah pemerintah menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 44 bupati disebut telah menyatakan dukungan terhadap pengembangan komoditas yang akan menjadi bahan baku etanol.

Pemerintah menargetkan campuran etanol dalam bensin dapat diterapkan secara bertahap. Tahapannya mencakup E5 dan E10, kemudian meningkat menjadi E20 pada 2029. Setelah itu, bauran etanol diperkirakan masih dapat ditingkatkan hingga E40 pada 2030 atau 2031.

Pemerintah Siapkan Lahan untuk Tiga Komoditas

Amran menjelaskan kebutuhan lahan untuk program etanol diperkirakan mencapai 1 juta hingga 2 juta hektare. Lahan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan tiga komoditas strategis, yakni tebu, singkong, dan jagung.

“Etanol ini butuh lahan 1 juta sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Pengembangan lahan akan dilakukan secara bertahap. Dari tiga komoditas tersebut, tebu diperkirakan membutuhkan area paling luas, yakni sekitar 1 juta hektare. Pemerintah juga berencana memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, serta melakukan uji coba penanaman jagung di sejumlah daerah.

Seleksi Lahan Utamakan Area yang Sudah Tersedia

Amran menegaskan, penyiapan lahan untuk program etanol tidak serta-merta dilakukan dengan membuka kawasan hutan. Pemerintah akan terlebih dahulu menyeleksi lahan yang telah tersedia, termasuk area yang direncanakan untuk agroforestri dan tanaman pangan.

Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi sekitar 1,3 juta hektare lahan yang telah dilepaskan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan pengembangan tanaman tebu. Lahan tersebut menjadi salah satu opsi yang akan dikaji dalam tahap awal pelaksanaan program.

Menurut Amran, terdapat sekitar 20 juta hektare lahan yang direncanakan untuk penghijauan kembali atau agroforestri tanaman pangan. Sebagian lahan itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil opsi lain.

“Jadi jangan langsung babat hutan, enggak. Itu (opsi) terakhir,” kata Amran.

Pelepasan kawasan hutan, lanjut dia, hanya akan menjadi pilihan terakhir dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan. Pemerintah menyatakan pengembangan energi terbarukan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Pembiayaan Pabrik Etanol Melibatkan BUMN dan Swasta

Selain menyiapkan lahan, pemerintah masih menghitung skema pembiayaan pembangunan pabrik etanol. Sumber pendanaan akan diupayakan berasal dari badan usaha milik negara dan pihak swasta.

Kemampuan BUMN akan diprioritaskan terlebih dahulu. Apabila masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi, pemerintah akan membuka peluang bagi sektor swasta untuk terlibat.

Amran menyebut komposisi awal pembiayaan kemungkinan berada di kisaran 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari swasta. Namun, angka tersebut belum bersifat final. Porsi BUMN dapat mencapai 30 persen, 40 persen, bahkan 50 persen, bergantung pada kemampuan perusahaan negara. Sisa kebutuhan pendanaan selanjutnya akan dipenuhi oleh pihak swasta.

Kepastian lahan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi pembangunan pabrik. Berdasarkan pengalaman pemerintah dalam membangun 10 pabrik gula, proses pembangunan dapat berlangsung sekitar dua hingga tiga tahun apabila penyiapan lahan dikawal secara optimal oleh pemerintah.

Target E20 pada 2029

Program pengembangan etanol akan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah menargetkan penerapan E5 dan E10 sebelum meningkatkan campuran etanol menjadi E20 pada 2029.

Amran memperkirakan, apabila program mulai dijalankan sesuai rencana, bauran etanol dapat diarahkan menuju E40 pada 2030 atau 2031. Pelaksanaan program tersebut akan didukung oleh pembangunan pabrik pengolahan yang mengubah tebu, singkong, dan jagung menjadi etanol.

Pengembangan etanol juga akan berjalan beriringan dengan program biodiesel B50. Kedua program tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan impor energi. Jika seluruh rencana berjalan, Amran memperkirakan penghematan devisa dapat mencapai sekitar US$30 miliar atau setara Rp500 triliun per tahun.

Berpotensi Membuka 8 Juta Lapangan Kerja

Selain memperkuat ketahanan energi, program etanol diperkirakan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Amran menyebut program tersebut berpotensi menciptakan sedikitnya 8 juta lapangan kerja permanen.

Manfaat ekonomi juga diharapkan dirasakan petani melalui peningkatan pengembangan komoditas tebu, singkong, dan jagung sebagai bahan baku energi. Untuk pelaksanaannya di daerah, pemerintah akan menggandeng pemerintah kabupaten, kementerian, lembaga terkait, serta BUMN.

Konsolidasi awal disebut telah dilakukan bersama Kementerian Kehutanan dan sejumlah BUMN. Tahap penyiapan lahan kini mulai berjalan. Pemerintah berharap penanaman dapat dimulai tahun ini, meskipun sebelumnya terdapat penyebutan target pergerakan program pada tahun depan.

Kesimpulan

Pemerintah menyiapkan lahan hingga 2 juta hektare untuk mendukung produksi etanol berbahan baku tebu, singkong, dan jagung. Program ini ditargetkan mendorong penerapan E20 pada 2029 dan berpotensi meningkat menjadi E40 pada 2030 atau 2031.

Keberhasilan program akan bergantung pada kesiapan lahan, pembangunan pabrik, dukungan pembiayaan, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pembukaan kawasan hutan bukan pilihan utama. Dengan pengelolaan yang terukur dan tetap memperhatikan lingkungan, program etanol diharapkan dapat memperkuat kedaulatan energi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani dan masyarakat.