ULN Indonesia Tembus US$454,8 Miliar pada Juli 2026, Naik 4,9 Persen

Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$454,8 miliar pada Juli 2026. Dengan asumsi nilai tukar Rp17.680 per dolar AS, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp8.042,91 triliun.

Posisi ULN tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$454,5 miliar atau sekitar Rp8.037,6 triliun. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan, kenaikan ULN nasional terutama dipengaruhi oleh peningkatan utang luar negeri publik. Pada saat yang sama, ULN swasta masih mengalami penurunan.

ULN Publik Menjadi Penopang Kenaikan

Ramdan menjelaskan bahwa perkembangan ULN Indonesia pada Juli 2026 dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah kontraksi ULN swasta. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan total ULN secara tahunan.

Dalam rincian yang disampaikan BI, ULN pemerintah tercatat sebesar US$218,4 miliar atau setara sekitar Rp3.862,2 triliun. Angka tersebut tumbuh 3,2 persen secara tahunan.

Perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. BI menilai kondisi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang masih terjaga.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang. Komitmen tersebut dilakukan melalui pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, sekaligus mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel.

Pemanfaatan ULN Pemerintah

Sebagai salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif. Pemanfaatannya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kehati-hatian dalam pengelolaan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar pemanfaatan ULN pemerintah berada pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yakni 22 persen dari total ULN pemerintah. Selanjutnya, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang 20,7 persen.

Sektor Jasa Pendidikan memiliki porsi 16,2 persen, disusul Konstruksi sebesar 11,5 persen serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

ULN Swasta Masih Mengalami Kontraksi

Berbeda dengan ULN publik, ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US$194,5 miliar. Posisi tersebut masih mengalami kontraksi sebesar 1,2 persen secara tahunan.

BI menyebut perkembangan ULN swasta dipengaruhi oleh kondisi utang pada kelompok peminjam bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporations yang tumbuh 1,4 persen secara tahunan. Sementara itu, ULN pada kelompok lembaga keuangan atau financial corporations tumbuh 0,3 persen secara tahunan.

Jika dilihat berdasarkan sektor, ULN swasta paling banyak berasal dari Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 80,6 persen dari total ULN swasta.

BI Nilai Struktur ULN Masih Sehat

Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia masih berada dalam kondisi sehat. Penilaian tersebut didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri, termasuk dominasi ULN jangka panjang.

Selain itu, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 30,7 persen pada Juli 2026. Rasio tersebut menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam menilai kondisi dan risiko pengelolaan ULN.

BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Ke depan, ULN diharapkan tetap dapat dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kesimpulan

ULN Indonesia pada Juli 2026 mencapai US$454,8 miliar atau sekitar Rp8.042,91 triliun, tumbuh 4,9 persen secara tahunan dan sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan ULN publik, sementara ULN swasta masih terkontraksi.

Meski demikian, BI menilai struktur ULN nasional masih sehat karena dikelola dengan prinsip kehati-hatian, didominasi utang jangka panjang, dan memiliki rasio terhadap PDB sebesar 30,7 persen. Pemerintah dan BI akan melanjutkan pemantauan serta koordinasi untuk memastikan ULN mendukung pembangunan tanpa mengganggu stabilitas perekonomian.