Pemerintah Buka Peluang Bentuk Cadangan Kedelai, Bulog Dipertimbangkan Kelola Stok

JAKARTA – Pemerintah membuka peluang pembentukan cadangan kedelai untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga komoditas tersebut di dalam negeri. Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengatakan pengelolaan cadangan kedelai dapat melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), termasuk Perum Bulog, selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Amran, keberadaan cadangan kedelai penting untuk membantu pelaku usaha kecil ketika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga. Kendati demikian, pemerintah belum menetapkan secara khusus pihak yang akan menerima penugasan untuk mengelola stok tersebut.

Pemerintah Buka Kesempatan bagi BUMN

Amran menyampaikan bahwa BUMN yang berminat mengelola cadangan kedelai dapat menjalankan peran tersebut. Namun, minat itu tetap harus diikuti dengan pemenuhan berbagai persyaratan dan regulasi yang berlaku.

“Kalau BUMN berminat (punya stok cadangan kedelai), saya kasih,” kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (22/9).

Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu memiliki cadangan kedelai. Stok yang dikuasai pemerintah diharapkan dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha kecil, termasuk pihak-pihak yang membutuhkan kedelai sebagai bahan baku kegiatan usaha.

Meski Perum Bulog menjadi salah satu BUMN yang berpotensi menjalankan tugas tersebut, Amran belum memastikan adanya penugasan langsung kepada perusahaan itu. Menurut dia, keputusan mengenai kewenangan Bulog masih harus mengacu pada regulasi.

“Tergantung, itu (Bulog diberi izin) sesuai regulasi. Kita lihat regulasinya,” ujarnya.

Harga Kedelai Impor Melebihi HAP

Wacana pembentukan dan penguatan cadangan kedelai muncul ketika harga kedelai impor di pasar domestik berada di atas harga acuan pemerintah. Berdasarkan pemantauan Bapanas per 8 September 2026, rata-rata harga kedelai impor secara nasional mencapai Rp13.762 per kilogram.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan harga acuan pemerintah (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp12 ribu per kilogram. Kenaikan harga dalam negeri terjadi meskipun harga kedelai di pasar global sedang mengalami pelemahan.

Data Trading Economics per 9 September menunjukkan harga kedelai berada di level US$12,90 per bushel. Posisi tersebut menjadi yang terendah dalam lebih dari sepekan.

Kenaikan Disebut Terjadi di Tingkat Importir

Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Wibowo Nurcahyo, sebelumnya mengatakan kenaikan harga kedelai terjadi di tingkat importir. Ia menilai harga domestik masih sangat bergantung pada pihak yang menguasai barang karena pemerintah belum memiliki kendali atas stok kedelai.

Wibowo juga mendorong pemerintah untuk merealisasikan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP). Menurut dia, kebijakan mengenai cadangan tersebut telah memiliki dasar, tetapi pelaksanaannya belum berjalan.

Pasokan Nasional Masih Mencukupi

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan pasokan kedelai nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sepanjang 2026. Berdasarkan Neraca Pangan Nasional per 3 September 2026, ketersediaan kedelai tahun ini diproyeksikan mencapai sekitar 3,046 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan nasional diperkirakan berada di angka sekitar 2,755 juta ton. Dengan demikian, stok akhir kedelai diproyeksikan mencapai sekitar 290,9 ribu ton.

Meski pasokan dinilai aman, Hermawan mengakui struktur pasokan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Produksi kedelai dalam negeri pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 131,5 ribu ton.

Adapun realisasi impor kedelai sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 1,920 juta ton. Selain itu, masih terdapat rencana impor sekitar 750,4 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pada September hingga Desember.

CKP Ditargetkan Minimal 70 Ribu Ton

Untuk memperkuat penguasaan stok oleh pemerintah, Bapanas menargetkan pengadaan Cadangan Kedelai Pemerintah minimal 70 ribu ton pada 2026. Perum Bulog dipersiapkan untuk menjalankan penugasan tersebut, meskipun mekanisme dan kepastian penugasannya tetap harus disesuaikan dengan regulasi.

Cadangan yang dikuasai pemerintah nantinya dapat menjadi instrumen stabilisasi saat terjadi gangguan pasokan maupun lonjakan harga. Dengan adanya stok tersebut, pemerintah diharapkan memiliki ruang untuk menjaga kelancaran distribusi dan membantu pelaku usaha memperoleh kedelai dengan harga yang wajar.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan HAP kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe maksimal Rp12 ribu per kilogram. Data Gakoptindo per 10 September menunjukkan harga kedelai di sejumlah wilayah Jawa berada pada kisaran Rp11.200 hingga Rp11.850 per kilogram. Namun, harga di beberapa wilayah luar Jawa tercatat lebih tinggi.

Kesimpulan

Pemerintah membuka peluang bagi BUMN untuk mengelola cadangan kedelai, dengan Bulog sebagai salah satu pihak yang dipersiapkan menjalankan penugasan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian pasokan dan harga, terutama bagi pelaku usaha kecil serta perajin tahu dan tempe.

Ke depan, efektivitas cadangan kedelai akan bergantung pada realisasi target pengadaan minimal 70 ribu ton, kejelasan penugasan, serta kelancaran distribusinya. Pemerintah juga perlu mengawasi berbagai indikasi praktik yang dapat merugikan masyarakat agar pasokan tetap cukup dan harga kedelai berada pada tingkat yang wajar.