Pelunasan Surat Utang Rp218,3 Triliun Tak Hapus Hak Tagih Negara atas Obligasi BLBI

JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pelunasan surat utang pemerintah senilai Rp218,3 triliun yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis ekonomi 1997-1998 tidak menghapus kewajiban para obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada negara.

Menurut Suahasil, pembayaran surat utang tersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah terkait penerbitan obligasi untuk menangani krisis pada periode 1997-1998. Namun, penyelesaian kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia merupakan persoalan yang berbeda dengan proses penagihan piutang negara kepada pihak-pihak yang masih memiliki kewajiban dalam skema BLBI.

Pelunasan Surat Utang Pemerintah Telah Rampung

Suahasil menyampaikan bahwa seluruh surat utang senilai Rp218,3 triliun telah dilunasi. Pernyataan itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

Ia menyebut pembayaran tersebut sekaligus menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi pemerintah yang digunakan dalam penanganan krisis ekonomi 1997-1998.

“Utang yang obligasi yang Rp218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-1998,” kata Suahasil.

Pembayaran terakhir surat utang tersebut dilakukan pada 24 Agustus. Dana yang digunakan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari surplus Bank Indonesia.

Sesuai ketentuan, surplus Bank Indonesia disetorkan ke kas negara. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban surat utang yang diterbitkan pemerintah pada masa penanganan krisis.

Hak Tagih Negara terhadap Debitur BLBI Tetap Berlaku

Meski surat utang pemerintah telah dilunasi, Suahasil menegaskan negara tetap memiliki hak tagih terhadap para obligor dan debitur BLBI. Pelunasan surat utang tidak dapat diartikan sebagai penghapusan kewajiban pihak-pihak yang masih memiliki utang kepada negara.

“Saya ingin menegaskan bahwa pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI,” ujar Suahasil.

Ia menjelaskan bahwa pelunasan surat utang pemerintah dan kewajiban para obligor merupakan dua hal yang berbeda. Pemerintah telah menyelesaikan hubungan kewajiban dengan Bank Indonesia, tetapi proses penagihan terhadap debitur dan obligor tetap berjalan.

“Pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut. Tetapi karena pemerintah punya hak tagih. Tetapi hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia sudah selesai,” kata Suahasil.

Hak Tagih Muncul Setelah Pengambilalihan Bank

Menurut Suahasil, hak tagih negara terhadap obligor dan debitur BLBI muncul setelah pemerintah mengambil alih bank-bank yang sebelumnya menerima bantuan likuiditas atau menjalani proses rekapitalisasi.

Melalui pengambilalihan tersebut, pemerintah memiliki hak untuk menagih kewajiban yang masih tercatat. Dengan demikian, penyelesaian utang pemerintah kepada Bank Indonesia tidak mengubah status piutang negara terhadap pihak-pihak yang masih mempunyai kewajiban dalam skema BLBI.

Penagihan Dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan

Suahasil mengatakan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI telah selesai menjalankan tugasnya pada akhir 2024. Setelah itu, penanganan penagihan dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan penagihan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), termasuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 sebagai salah satu landasan baru dalam penyelesaian piutang tersebut.

“Satgas BLBI memang selesai di akhir tahun 2024, dan secara tata kelola pemerintahan itu dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Suahasil.

Berbagai Langkah Penagihan Disiapkan

Proses penagihan piutang BLBI dilakukan melalui sejumlah langkah. Cara yang ditempuh antara lain penagihan aktif, pemancangan dan penyitaan aset, serta penandaan aset yang berkaitan dengan BLBI.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penyelesaian kewajiban para debitur dan obligor yang masih tercatat sebagai piutang negara.

Surplus BI Digunakan untuk Melunasi Kewajiban

Sebelumnya, Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah menggunakan surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun untuk melunasi kewajiban surat utang yang berkaitan dengan penanganan krisis 1997-1998.

Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (18/9). Pada kesempatan itu, ia menyebut pelunasan surat utang terkait BLBI telah rampung pada Agustus 2026.

Sementara itu, kewajiban obligasi rekapitalisasi perbankan telah lebih dahulu diselesaikan pada 2020. Dengan rampungnya pembayaran surat utang tersebut, pemerintah menyatakan kewajiban penerbitan obligasi untuk penanganan krisis 1997-1998 telah dituntaskan.

Kesimpulan

Pelunasan surat utang pemerintah senilai Rp218,3 triliun menutup kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan obligasi pada masa krisis 1997-1998. Namun, penyelesaian tersebut tidak menghapus hak tagih negara terhadap para obligor dan debitur BLBI.

Ke depan, Kementerian Keuangan melalui DJKN dan PUPN akan melanjutkan proses penagihan dengan berbagai mekanisme, termasuk penyitaan dan penandaan aset. Pemerintah juga tetap melibatkan aparat penegak hukum serta lembaga terkait untuk menyelesaikan piutang negara yang masih tercatat.